Jerat Sang Penegak Hukum

Jerat Sang Penegak Hukum

  Selasa, 26 April 2016 09:18   1

Oleh : Hariyadi Eko Priatmono

Dalam beberapa hari terakhir, kita rakyat kecil di bangsa ini dipertontonkan dengan lelucon yang menggelikan. Ya lelucon oknum penegak hukum, di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang ditangkap oleh Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) karena terlibat kasus suap dan narkoba.

Sebut saja dua jaksa, yakni Devyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo yang bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat  KPK dalam operasi tangkap tangan. Dimana kedua jaksa tersebut diduga menerima sejumlah uang dari seorang bupati untuk mengamankan perkara BPJS Kabuoaten Subang. (sumber: JPPN.Com, Sindonews.com, 11 April).

Ulah para penegak hukum ternyata tak berhenti sampai pada oknum jaksa saja, KPK sepertinya benar-benar ingin menunjukan kepada kita, rakyat Indonesia bahwa masih ada sejumlah oknum penagak hukum yang sikapnya seperti penjahat.

Lembaga anti rasuah itu kembali menetapkan Panitera atau Sekertaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution sebagai tersangka korupsi. Sang oknum panitra pun tertangkap tangan bersama seorang pengusaha yang  memberi uang suap dalam penanganan peninjauan kembali yang diajukan ke PN Jakpus. (sumber; Republika Online, 20 April).

Rasa-rasanya dari ketiga penegak hukum yang tersandung kasus tersebut sudah cukup membuat kepercayaan rakyat berkurang. Bagaimana tidak, oknum-oknum penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan tanpa pandang bulu itu ternyata memanfaatkan sebuah perkara untuk kepentingan pribadi.

Tapi ya begitulah ulah oknum, kita harus yakin bahwa masih banyak penagak hukum yang berhati mulia, bersih tindakannya dan menjaga marwah dan martabat lembaga di tempatnya bekerja. Tapi sah dan cukup wajar jika kepercayaan rakyat kepada lembaga penegak hukum berkurang, karena ternyata tidak hanya oknum jaksa dan panitra saja yang ditangkap.

Tetapi ada pula oknum anggota polisi, bukan polisi biasa tetapi Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Ajun Komisaris Polisi (AKP), Ichwan Lubis yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diduga melakukan pencucian uang dari hasil bisnis barang haram bersama tersangka narkoba. (sumber; Tempo.co, 23 April).

Di Kalimantan Barat pun, kasus penegak hukum terjerat hukum sempat menghebohkan. Dua orang perwira di Polda Kalbar, yang diduga terlibat kasus narkoba dan melakukan penyimpangan anggaran dan intenet di lingkungan Polda dan jajarannya sehingga merugikan negara sebesar Rp6,5 miliar.

Entah akan berapa banyak lagi penegak hukum di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat yang harus ditangkap karena keserahakan, kekuasan dan karena tergiur uang. Entah bagaimana lagi rakyat harus menumbuhkan kepercayaan kepada penegak hukum, bahwa hukum benar-benar ada untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan uang.

Hampir dari semua penegak hukum yang terlibat berbagai kasus tersebut, jika dilihat secara seksama bahwa ujung-ujungnya hanyalah persoalan lembar rupiah, yang mungkin saja gaji yang mereka terima tiap bulannya dirasa tidak cukup. Tidak cukup untuk membeli rumah mewah seharga miliaran, tidak cukup membeli mobil sport seharga triliunan, atau tidak cukup untuk menyiapkan uang bulanan untuk istri dan suami simpanan.

Hingga pada akhirnya para oknum penegak hukum ini seolah membutakan mata untuk melihat kenyataan bahwa banyak rakyat kecil tak berdosa yang tersandung hukum karena hanya mengambil setangkai kayu jati, menulikan telinga agar tidak mendengar jerit derita rakyat yang mencari keadilan atas ketidakadilan yang belum dirasakan, seperti tak terungkapnya pembunuh aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir.

Tertangkapnya sejumlah penegak hukum tersebut sudah seharusnya menjadi momentum bagi petinggi dimasing-masing institusi untuk melakukan pembenahan jajarannya. Revolusi mental yang gencar dicanangkan orang nomor satu di republik ini harus menjadi dasar, bagaimana mental penegak hukum lebih bersih, jujur, adil, dan yang terpenting para penegak hukum harus mampu mengembalikan kepercayaan rakyat adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.  

Lalu bagaimana kembali menumbuhkan kepercayaan itu, saya rasa tidak terlalu berat bagi petinggi negeri ini untuk melakukannya, karena petinggi negeri ini adalah orang-orang pilihan yang memiliki pengalaman dan kualitas yang melebihi rakyat jelata seperti kami, hanya dengan hukuman yang menjerakkanlah dapat memberi pelajaran bagi penegak hukum lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama seperti oknum penegak hukum yang tersandung kasus.

Namun, jika hukuman terberat tidak dapat diberikan, oknum penegak hukum yang terbukti korupsi, terlibat jaringan narkoba, hanya diberi sanksi ringan atau kurungan badan hanya setahun dua tahun mereka pasti tertawa bahagia. Karena itu akan mudah dilewati, pasalnya akan banyak potongan masa tahanan untuknya.

Saya hanya sekedar mengingatkan, bukan merasa diri ini yang paling suci, tidak. Bahwa setiap dari kita, apapun profesinya dimana saat tubuh tak lagi dapat berdaya, maka semua perbuatan itu akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siksa dunia mungkin dapat dijalani, namun siksa api neraka kekal untuk selamanya.

*)Calon Ketua AJI, Wartawan dan Alumni HMI