Jangan Lupakan Perancang Lambang Negara

Jangan Lupakan Perancang Lambang Negara

  Rabu, 20 April 2016 09:00
Syarif Abdullah Alkadrie

Berita Terkait

Masih banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui siapa perancang lambang negara RI "Elang Rajawali Garuda Pancasila" dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Syarif Abdullah Alkadrie menjelaskan, sebagian masyarakat memang mengenal penggubah lagu Indonesia Raya. Selain itu juga mengenal siapa penjahit Sang Saka Merah Putih, yang setiap 17 Agustus dikibarkan di Istana Negara dalam peringatan HUT RI.

"Tapi, seberapa banyak dari masyarakat Indonesia ini yang mengenal siapa penemu dan perancang lambang negara? Nyaris tak dikenal," kata Syarif, kemarin (19/4).

Dia mengatakan, hanya segelintir dari anak bangsa ini yang mengetahui penemu sekaligus perancang lambang negara. Syarif menjelaskan, perancang lambang negara RI "Elang Rajawali Garuda Pancasila" adalah Sultan Hamid ll yang bernama lengkap Syarif Abdul Hamid Alkadrie.

Pria kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 itu merupakan putera keenam dari Sultan Pontianak yakni Sultan Syarief Muhammad Alkadrie.

Ia menjelaskan, Sultan Hamid II yang secara faktual dan historis menemukan serta suguhkan burung Elang Rajawali sebagai lambang negara dengan mengukirkan nama Garuda Pancasila.

"Sosok "pewakaf" pemikiran untuk lambang negara kita yang wafat pada 30 Maret 1978 ini kini bagai the lossing history (seutas sejarah yang hilang)," kata Syarif.

Padahal, lanjut Syarif, karyanya hingga kini digunakan dan dimiliki seluruh elemen masyarakat dan negara Indonesia. Dunia pun mencatatnya sebagai lambang negara yang sah dan eksis. "Tercatat dalam lembaran negara secara resmi," ujar dia.

Tapi, ia heran, mengapa nama sang perancang dan telah memberikan maha karya negeri ini hilang dari permukaan negeri dan rakyat Indonesia? "Itulah hal yang memprihatinkan," kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, itu.

Ia mengatakan, menjadi persoalan yang sangat fundamental ketika mengapa seutas sejarah penemu lambang negara ini hilang atau dihilangkan.

Menurut dia, penghilangan nama sang perancang Garuda Pancasila sebagai lambang negara tampak by design. "Ada unsur politis akibat disinformasi," katanya.

Ia mengatakan, rezim Orde Lama menuduh Sultan Hamid ll sebagai aktor utama dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dikenal juga dengan Westerling di Bandung pada Januari 1950. Atas tuduhan itu, jabatannya sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Syarikat (RIS) dicabut.

Dia mengatakan, Sultan Hamid diadili dan mendapat vonis hukuman sepuluh tahun potong masa tahanan, meski tuduhannya tidak terbukti. "Sekali lagi, tuduhan dan putusan hukumnya lebih bersifat politis. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI tahun 1953 pada kasus Sultan Hamid ll," jelasnya.

Catatan politik tersebut perlu digarisbwahi telah menenggelamkan nama Sultan Hamid ll sebagai sang perancang lambang negara.

"Kita semua boleh jadi memaklumi peristiwa penghilangan seutas sejarah itu jika memang realitas keterlibatannya terbukti. Justru persoalan seriusnya, tuduhan itu tidak terbukti," katanya. Nah, ia menegaskan, inilah  titik sejarah yang harus diluruskan. Persoalan kepentingan politik sempit harus dikesampingkan untuk suguhkan realitas kebenaran obyektif.

Atas nama hak asasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan serta misi sejarah yang benar dan konstruktif, maka Fraksi Partai NasDem akan menggelar Seminar Nasional bertema khusus  “Meluruskan Sejarah Sultan Hamid II : Sang Perancang Lambang Negara Republik Indonesia – Garuda Pancasila".

Pelurusan sejarah ini juga sekaligus untuk menegaskan sikap politik diskriminatif antara pengukir sejarah di Tanah Air ini.

Dalam kerangka misi pelurusan sejarah itu, Seminar Nasional hadirkan sejumlah narasumber kompeten sesuai bidangnya, antara lain, Nanang Rokhmat Hidayat, dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Prof Andi Hamzah, pakar hukum pidana dan Turiman Fachturahman, pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  Pontianak.

Seminar digelar Kamis 21 April 2016,  diharapkan mampu menjernihkan sekaligus meluruskan titik sejarah yang benar. Nama Sultan Hamid II sebagai sang perancang lambang negara sama seperti Wage Rudolf Soepratman, layak dicatat dalam sejarah secara de jure di samping de facto karena kontribusi positif-konstruktifnya untuk negeri ini.

"Bagaimanapun, sikap diskriminatif yang terjadi pada UU nomor 24 tahun 2009 cukup bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 juncto pasal 28 D ayat 1, juncto pasal 28 I ayat 2," katanya. (ody)

Berita Terkait