Jangan Campur Aduk Identitas Etnik dengan Budaya

Jangan Campur Aduk Identitas Etnik dengan Budaya

  Sabtu, 28 November 2015 08:52
ARAHAN: Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara Idrus saat hadir dalam kegiatan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Aula Kantor Kecamatan Teluk Batang, kemarin (26/11). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

TELUK BATANG – Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara Idrus berpesan kepada tokoh masyarakat ataupun tokoh adat, di mana mereka harus sepakat untuk bersama-sama tidak mencampuradukkan antara keyakinan, identitas etnis dan suku, dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wabup saat membuka acara sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sekaligus pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), di Aula Kantor Kecamatan Teluk Batang, Kamis (26/11) lalu.

Dalam pidatonya, Idrus menyampaikan bahwa pemerintah menganggap penting membentuk forum yang satu ini, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 400.A/KBP2M/VI/2015 serta amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di daerah.

“FPK merupakan ajang dialog dan interaksi antaranggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian, dalam mewujudkan kebangsaan Indonesia, tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing,” ungkap Wabup. Lebih lanjut Wabub juga menyoroti mengenai dinamika yang menjadi perubahan kemajuan teknologi komunikasi, serta kebebasan dalam memperoleh informasi. Dari sini, menurut dia, timbul sikap apatis dan perilaku buruk lainnya, sehingga membuat bibit-bibit konflik dan menjadi akar disintegrasi bangsa. Dia mengingatkan jika kondisi ini tidak dicermati dengan baik, dapat meng­ganggu ketertiban dan persatuan yang selama ini mejalani pembinaan.

“Oleh karena itu pembauran kebangsaan yang esensial dan fungsional harus dibangun dan dipelihara secara sadar dan terarah oleh kita bersama, agar tidak mudah meleleh karena sengatan panasnya politik dan ekonomi, atau menjadi lapuk karena terpaan badai moral dan budaya yang berten­tangan dengan nilai-nilai budaya bangsa,” ungkap Wabup.

Selanjutnya, Idrus juga yakin jika di lingkungan masyarakat terjadi sikap saling menerima kemajemukan, maka konflik sosial maupun koflik horizontal tidak akan pernah terjadi. Dia bahkan mengingatkan, dengan seringnya pluralisme di masyarakat ditunggangi berbagai kepentingan politik yang bermotifkan keuntungan ekonomi maupun pengaruh, membuat masyarakat menjadi korban dari ketidakpahaman akan akses-akses kepentingan semata.

“Di sinilah perlunya peran penyelaras dan mediator serta penampung aspirasi dari para pemuka agama, adat, dan masyarakat, terutama yang dimainkan oleh FPK baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun forum sejenis di tingkat kecamatan serta desa. Sedangkan untuk para pemuka agama, masyarakat dan adat harus membimbing masyarakat akan pentingnya pembauran antar agama, adat, serta etnis. Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia harus mempertahankan keragaman antarmasyarakat sebagai kekayaan bangsa dan negara, bukan sebagai alasan atau dasar perpecahan bangsa,” tutup mantan Camat Teluk Batang tersebut.

Guna menyadari beragamnya etnis, suku, serta adat istiadat masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Kayong Utara, berkerja sama dengan Polri serta TNI, menggelar acara sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sekaligus membentuk FBK tersebut. Acara dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta keterwakilan seluruh etnis yang ada di wilayah kecamatan yang berjumlah 90 orang.  (humas/dan)