Jalan Terus Sambil Tunggu Keppres

Jalan Terus Sambil Tunggu Keppres

  Kamis, 21 April 2016 10:51
PEMAPARAN: Bupati Kayong Utara Hildi Hamid memberikan pemaparan pada rapat bersama kementerian dan lembaga serta Pemprov Kalbar, dalam rangka menyogsong Sail Selat Karimata 2016, di Gedung Balai Praja Sukadana, Rabu (20/4). DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Sail Selat Karimata 2016

SUKADANA – Ternyata Surat Keputusan Presiden (Keppres) sampai saat ini belum juga keluar terkait perhelatan Sail Selat Karimata 2016 di Kabupaten Kayong Utara. Meski demikian, diharapkan untuk proes pembangunan dapat terus dilakukan walau Keppres tersebut belum dikelaurkan. Sedangkan dari memorandum kabinet, telah menunjuk Menko Maritim sebagai ketua pengarah Sail Selat Karimata.

“Untuk Keppresnya, saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Dan untuk proses pengerjaanya sebaiknya sambil berjalan. Selain itu, mengenai Sail Selat Karimata dapat melanjutkan koordinasi perkembangannya pada saat rapat,” kata kepala Bidang Ristek Obserpasi Maritim Sekretaris Kabinet, Haris Munandar, pada rapat Kementerian dan Lembaga, bersama Pemprov Kalbar dalam Rangka Menyongsong Sail Selat Karimata 2016, di Gedung Balai Praja Sukadana, Rabu (20/4).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Wakil Bupati Idrus, serta para perwakilan dari masing-masing Kementerian dan Kelembagaan, TNI, Polri, serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kayong Utara. Sebelumnya telah dilakukan peninjuan terhadapat lokasi yang akan dibangun sebagai pelataran perhelatan Sail Selat Karimata di Pantai Pulau Datok Sukadana.

Sementara itu, dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia, Safri Burhanudin, membandingkan jika berkaca dari pengalaman Sail sebelumnya, di Kabupaten Kayong Utara ini termasuk lebih cepat. Indikatornya, disebutkan dia, dengan melihat pembangunan fisik yang akan dilakukan. Padahal, dia menambahkan, Keppres saat ini belum keluar. Hal tersebut, menurut dia, dapat dilihat dengan kegiatan pembangunan di Pantai Pulau Datok, yang akan menjadi pusat kegiatan tersebut.

“Biasanya menuggu Keppres. Namun beda untuk di Kayong Utara yang telah melakukan pembangunan terlebih dahulu. Dan biasanya tiga atau empat bulan baru dikerjakan. Sedangkan di Kayong Utara, enam bulan sebelum kegiatan, pengerjaan sudah ada. Ini tentunya sangat bagus, dan kami sangat optimis proses pengerjaan di Kayong Utara dapat selesai sesuai terget,” terang Safri.

Ia menilai, dengan melihat lokasi yang telah disiapkan oleh Pemda Kayong Utara, tentu sangat menarik.  Artinya, sambung dia, jika pembangunan dan persiapannya matang, dipastikan perhelatan ini akan menjadi sangat sukses. Jika mengenai Keppres yang menjadi payung hukum, ditegaskan dia jika agenda ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan sudah ada dalam anggaran tahunan. “Kalau dengan sudah masuk dalam anggaran tahunan, dan tentunya tanpa Keppres pun, pembangunan dapat berjalan,” papar dia. 

Memang, diakui dia, ada beberapa kementerian yang belum dapat bekerja lantaran harus menuggu Keppres terbit. Namun, dia menambahkan, ada juga sejumlah kementerian yang dapat berjalan tanpa harus menunggu Keppres tersebut. Tetapi diharapkan dia, sebelum kegiatan, apa yang ditunggu-tunggu itu dapat segera diterbitkan. “Kita lihat, semoga saja. Diharapkan sebelum kegiatan tersebut berlangsung Keppres sudah keluar,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid memastikan mengenai persiapan Sail Selat Karimata, untuk pengerjaan dapat terus dilakukan walau belum mengantongi Keppres. Hal tersebut, menurut dia, dapat berkaca dari paradigma kegiatan Sail Indonesia. Bahwa, dijelaskan dia, di mana Sail akan dijadikan model Pemerintah Pusat untuk melakukan intervensi pembangunan kepada daerah tertinggal. 

Makanya, dijelaskan dia, untuk Sail tersebut tidak dilakukan di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Artinya, dia menambahkan, ini berati Kementerian dan Lembaga di Pemerintahan Pusat telah mencangkan anggaran. Mengenai hal ini, dia mencontohkan bagaimana dengan proyek air baku yang disediakan Balai Sumber Daya Air dari APBN, yang sifatnya reguler, sehingga belum ada lokasi. Hal tersebut, dijelaskan dia, tentu biasanya aggaran yang dikucurkan bersifat gelondongan. 

“Nah inilah sebenarnya dapat diperuntukkan di Kayong Utara. Jika kita harus menuggu Keppres, dengan melihat pengalaman-pengalaman yang ada selalu telambat,” terang Bupati usai mengikuti rapat bersama Kementerian dan Kelembagaan menyongsong Sail Selat Karimata tersebut. 

Untuk itu, dikatakan dia, Pemerintah Pusat tidak dapat melakukan intervensi. Tetapi, Hildi  berharap, dalam waktu dekat ini akan terbit surat berupa Keputusan Menteri sembari menuggu Keppres. Karena, menurut dia, secarik surat dari kementerian akan dapat membantu mereka. “Saya sangat optimis pengerjaan pembangunan, begitu pula dengan kegiatan Sail Selat Karimata dapat berjalan dengan sukses,” pungkasnya. 

Sementara itu, Gubernur Kalbar yang diwakili Gatot Rudiyono, kepala Dinas Kelautan dan Perikatan Provinsi Kalbar, berjanji usai pertemuan ini akan rapat bersama di Provinsi. Karena, dipastikan dia, setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini, arahannya menjadi sangat jelas. “Memang sebelum rapat ini kami masih gamang. (Namun) setelah acara ini, di mana seluruh kementerian dan lembaga men-support, tentunya kita di Provinsi juga sama,” katanya. (dan)

Berita Terkait