Jaksa Sebar Foto Buronan

Jaksa Sebar Foto Buronan

  Rabu, 22 June 2016 09:30
BURONAN: Warga melihat daftar buronan yang dipasang Kejati Kalbar di dinding Pengadilan Negeri Pontianak, kemarin. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyebarluaskan nama dan foto ‎buronan kasus korupsi dan pembalakan liar di beberapa tempat umum. Salah satunya di Pengadilan Negeri Pontianak.

Nama dan foto para terpidana itu ditempel di dinding secara terbuka. Hal ini menjadi perhatian para pengunjung Pengadilan Negeri Pontianak. Sebagian dari mereka mengambil foto daftar buronan itu.

Selain nama dan foto buronan terpidana kasus korupsi dan illegal logging itu, ada juga foto seorang narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak bernama Henny Choeruniesa alias Teteh yang melarikan diri pada Rabu (15/6) sekira pukul 11.00 saat akan berobat ke RSUD Soedarso.

Henny yang merupakan warga binaan pindahan dari Rumah Tahanan Sanggau dengan kasus penipuan dengan vonis dua tahun pidana penjara. 

Henny kabur saat akan dibawa ke RSUD Soedarso karena menderita stroke dengan dikawal dua petugas dan satu dokter menggunakan sepeda motor. Namun sebelum ke rumah sakit, mampir ke Bank Mandiri Jalan Diponegoro, Pontianak. 

Sebelumnya, pada 30 Mei 2016, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah mengumumkan 15 nama terpidana yang masuk daftar buronan. Dua dari lima belas nama itu dicekal berpergian ke luar negeri. Keduanya adalah Daniel alias Ateng, terpidana enam  tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Kemudian, terpidana atas nama Prasetyo Gow alias Asong dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Mereka yang masuk ke dalam DPO adalah terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi belum dilakukan eksekusi.‎ 

Sementar itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memenangkan praperadilan yang diajukan oleh Adi Suyatno melalui penasehat hukumnya, Selasa (21/6) pagi. Dengan dimenangkannya praperadian ini, maka penetapan status tersangka atas Adi Suyatno (AS dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pupuk urea dan NPK pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat, sah menurut hukum. 

Sidang gugatan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal Supriyatna dan digelar di Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 13-21 Juni 2016. Mengenai materi gugatan, pemohon (AS) mempersoalkan penetapan status tersangka atas dirinya (pemohon). Dengan demikian, yang bersangkutan melalui penasehat hukumnya mengajukan gugatan praperadilan. 

"Dengan ditolaknya praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini Adi Suyatno (AS), maka penetapan status tersangka atas Adi Suyatno dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pupuk urea dan NPK pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat, sah menurut hukum," ujar Heni Kurniana saat ditemui usai sidang, kemarin.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Sugeng Purnomo mengatakan, proses praperadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dalam sidang perdana menyampaikan materi gugatan, jawaban atas gugatan, dan selanjutnya mengajukan bukti-bukti dan ahli, baik dari pemohon maupun tergugat. 

Menurut Sugeng, bukti yang diajukan dalam sidang gugatan praperadilan tersebut adalah dasar bahwa yang bersangkutan memang patut dan layak untuk ditetapkan sebagai orang yang bertanggungjawab secara pidana. "Jadi artinya bukti-bukti yang kita ajukan setidak-tidaknya mengambarkan adanya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Sugeng.

Sementara itu, menanggapi putusan ditolaknya permohonan praperadilan, Dewi Aripurnamawati, penasehat hukum pemohon (Adi Suyatno) mengatakan, dirinya tidak tahu apa alasan hakim menolak permohonan praperadilan. "Saya tidak tahu kenapa ditolak. Seharusnya kalau memang ingin ditegakkan hukum, tegakkan dengan benar," katanya. 

Menurut Dewi, dalam sidang praperadilan, pihaknya selaku pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa dokumen. Salah satu diantaranya, sebuah surat yang menyatakan upaya penagihan jaminan uang muka sebesar 20 persen yang dilayangkan oleh KPPN kepada perusahaan asuransi. 

"Jadi hingga tanggal 30 Mei 2016 masih ada upaya penagihan jaminan uang muka kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian, seharusnya tidak ada pelanggaran hukum atas klien saya," katanya.

Adi Suyatno (AS) merupakan satu dari lima orang yang bertanggungjawab dalam kasus korupsi pengadaan pupuk urea dan NPK pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015. Dalam perkara tersebut, Adi Suyatno berperan sebagai Ketua Pokja pengadaan barang dan jasa. 

Selain Adi Sutayno, Kejati Kalbar juga menetapkan MAKU, yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, JW selaku Direktur CV Wijaya Mandiri dan JR selaku Direktur CV Berkah Usaha Mandiri (BUM) yang masing-masing merupakan perusahaan rekanan atas penunjukan langsung, serta JSK selaku perantara.

Akibat perbuatan para tersangka telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp13.672.296.977. Perbuatan para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(arf)

Berita Terkait