Jaksa Eksekusi Mantan Kades Sungai Rengas

Jaksa Eksekusi Mantan Kades Sungai Rengas

  Rabu, 18 Oktober 2017 10:00

Berita Terkait

PONTIANAK - Setelah mendapat sorotan dari masyarakat, akhirnya mantan Kepala Desa Sungai Rengas, Nazarudin Rizal yang telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pungutan liar pembuatan sertifikat tanah ajudikasi dieksekusi tim dari Kejari Pontianak.

Terpidana yang saat ini menjabat sebagai pejabat sementara kepala desa itu, mengajukan kasasi namun permohonannya ditolak. Sesuai putusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Pontianak, ia  divonis bersalah pada 2016 dan dinyatakan dipidana penjara selama empat tahun dengan denda sebesar Rp200 juta dan subsidier enam bulan kurungan. 

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pontianak, Juliantoro mengatakan, terpidana dieksekusi hari ini (kemarin) sekitar pukul 10.00. "Kami dari Kejari dan Kejati mengeksekusi Nazarudin Rizal bin Arsyad," kata Juliantoro, Selasa (17/10).

Dia menyatakan, yang bersangkutan dijemput tim di kantor Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya. "Yang bersangkutan ditangkap tanpa perlawanan dan kooperatif. Dari kantor desa, dia kami bawa menuju Lapas Klas IIA untuk menjalani hukuman," ucapnya. 

Juliantoro menyatakan meski telah lama berkekuatan hukum tetap, pihaknya baru bisa melakulan eksekusi terhadap terpidana lantaran baru menerima salinan putusan dari MA melalui Pengadilan Tipikor Pontianak pada 11 September lalu. 

Seperti diketahui, sebelumnya warga Desa Sungai Rengas mempertanyakan tindakan atau sikap penegak hukum yang tidak kunjung menahan mantan kepala desa yang diketahui telah divonis penjara. 

Warga Desa Sungai Rengas, Basuni mengaku begitu heran dengan Nazarudin yang saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kades Sungai Rengas tak tersentuh oleh hukum. “Kami mempertanyakan saja, kenapa tidak ada proses hukumnya dari aparat, padahal sudah ada putusan,” kata Basuni, September lalu.

Menurut Basuni, semua yang mengajukanbpermohonan pembuatan sertifikat tanah adjudikasi itu, dimintai biaya oleh Nazarudin ketika menjabat sebagai kepala desa. “Banyak yang mempertanyakan kenapa kepala desa tidak kunjung ditahan," ucapnya. 

Basuni adalah salah satu korban yang mengeluarkan biaya untuk mengurus pembuatan sertifkasi ajudikasi. 

Seperti yang diketahui, terpidana pungutan liar itu diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada 2009, dengan pidana penjara empat tahun, denda Rp200 juta dengan subsidier kurungan badan enam bulan. 

Namun terjadi proses hukum banding di Pengadilan Tinggi Pontianak.  PT pada 2010 menguatkan putusan sebelumnya. Atas putusan banding di Pengadilan Tinggi itu, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi yang bersangkutan. (adg)

Berita Terkait