Jaksa Agung Dinilai Melanggar UU

Jaksa Agung Dinilai Melanggar UU

  Senin, 1 Agustus 2016 09:30
PROTES: Seorang pengunjuk rasa menyalakan lilin di samping poster yang berisi tuntutan kepada presiden Joko Widodo untuk menghentikan hukuman mati. REUTERS/BEAWIHARTA

Berita Terkait

JAKARTA – Eksekusi mati tahap ketiga diprediksi menimbulkan masalah hukum. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menemukan indikasi Kejaksaan Agung (Kejagung) menabrak undang-undang (UU). Tindakan melanggar UU itu antara lain notifikasi atau pemberitahuan eksekusi mati yang hanya 68 jam dan terpidana mati belum mendapatkan surat penolakan grasi.

Sejumlah LSM yang menemukan indikasi pelanggaran itu antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Masyarakat, Imparsial, Elsam, Kontras, Mappi FH UI, dan Migrant Care. Dalam konferensi pers di kantor YLBHI kemarin (31/7), Staf Divisi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia menjelaskan, dalam pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 jo UU 5/2010 tentang Grasi memang disebutkan, grasi terpidana mati dianggap kedaluwarsa bila melewati setahun setelah berkekuatan hukum tetap. ”Tapi, Kejagung lupa bahwa ada pasal 13,” ucapnya.

Pasal 13 itu menyebutkan, bagi terpidana mati atau keluarga terpidana mati yang mengajukan grasi, tidak dapat dilakukan eksekusi sebelum keputusan presiden tentang penolakan grasi diterima terpidana. ”Saat eksekusi itu, hampir semua terpidana belum menerima surat penolakan grasi,” ungkapnya.

Sementara itu, peneliti ICJR Erasmus Napitupulu menjelaskan bahwa pelanggaran lain berupa pemberitahuan hanya 68 jam juga terjadi. Berdasar informasi yang dihimpun dari rohaniwan, notifikasi diterima terpidana mati pada Selasa (26/7) pukul 15.30. Namun, eksekusi mati dilakukan Jumat dini hari (29/7) pukul 00.45. ”Bila dihitung, maka hanya 68 jam dari waktu eksekusi mati,” ucapnya.

Padahal, dalam UU 2/PNPS/1964 disebutkan, eksekusi mati harus diberitahukan kepada terpidana mati minimal tiga hari atau 72 jam sebelum eksekusi. ”Ketentuan-ketentuan itu dilanggar semua,” cetusnya.

Putri Kanesia dari Kontras menambahkan, ada pula hak keluarga terpidana mati yang diabaikan. Yang ternyata datang saat eksekusi dan harus kembali tanpa mengetahui keluarganya itu telah dieksekusi atau tidak. ”Keluarga berhak mengetahui informasi seperti itu,” ujar dia.

Putri menandaskan, atas semua pelanggaran tersebut, seharusnya ada sanksi yang diberlakukan terhadap jaksa agung. Tentu Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menangani masalah tersebut. ”Janganlah main-main dengan nyawa seseorang,” tegasnya.

Rohaniwan dari Yayasan Gita Eklesia Karina Dalega mengatakan bahwa eksekusi mati kali ini dilakukan tak seperti biasanya. Dia mengaku hanya diberi waktu sebentar untuk menjemput ”anaknya”, Seck Osmane, dari ruang isolasi menuju lokasi eksekusi. Menurut dia, seharusnya rohaniwan bertugas mengajak terpidana mengobrol sebelum eksekusi dilaksanakan. 

”Ini saya hanya disuruh menjemput, lalu menyerahkan dia ke polisi,” ucapnya. Karina pun mempunyai tanda tanya besar terkait dengan hukuman mati kepada empat orang terpilih.

Yang lebih aneh, bila memang pemerintah ingin menangani kasus narkotika, ternyata anggaran pengobatan untuk terpidana kasus narkotika di Lapas Cipinang itu tidak ada. Padahal, 60 persen penghuninya adalah napi narkotika. ”Artinya, mereka sama sekali tidak diobati,” ungkap Yulianus Ibrani, peneliti YLBHI.

Yulianus menjelaskan, dengan begitu, pemerintah hanya menginginkan napi narkotika dihukum. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika itu sama sekali tidak serius. ”Ya, pemerintah hanya condong untuk menghukum,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum belum bisa dikonfirmasi terkait masalah tersebut. Saat dihubungi, sama sekali tidak ada respons dan telepon di-reject. Pesan singkat juga tidak dibalas.

Pemerintah baru melaksanakan eksekusi pada empat terpidana mati, yaitu Freddy Budiman asal Indonesia, Seck Osmane (Senegal), Michael Titus (Nigeria), dan Humprey Ejike (Nigeria), Jumat dini hari lalu. Eksekusi sepuluh terpidana mati lainnya ditunda. Mereka antara lain adalah Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Okonkwo Nonso (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), dan Eugene Ape (Nigeria). Selanjutnya Ozias Sibanda (Zimbabwe), Frederik Luttar (Zimbabwe), Merry Utami (Indonesia), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia). (idr/c9/kim)

 

Berita Terkait