Jaga Momentum Pertumbuhan

Jaga Momentum Pertumbuhan

  Minggu, 7 Agustus 2016 10:00

Berita Terkait

Pemerintah Diharap Tidak Blunder

JAKARTA – Sentimen positif yang dimiliki tim ekonomi baru Presiden Joko Widodo harus bisa dijaga betul. Caranya, jangan sampai melakukan atau mengeluarkan kebijakan, dan sikap yang justru menjadi blunder bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau itu sampai terjadi, momentum bisa hilang dan ekonomi kembali merosot.

Harapan itu disampaikan oleh ekonom senior Faisal Basri saat menghadiri diskusi soal kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Dia mengakui, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua sebesar 5,18 persen di luar perkiraan. ’’Tapi itu belum teruji, harus dijaga momentumnya,’’ kata Faisal di Jakarta Pusat.

Bukan tanpa alasan lulusan Vanderbilt University, Amerika itu menyebut tim ekonomi anyar perlu bekerja keras menjaga momentum. Dia berkaca pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2015 yang mencapai 5,04 persen. Tetapi, tidak bisa dijaga dan akhirnya jeblok menjadi 4,92 persen pada triwulan I 2016.

’’Masih seperti ini, jadi harus dijaga,’’ katanya sambil menggerakkan tangan kanannya naik turun dan naik lagi. Itulah kenapa, dia tidak terlalu yakin kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun bisa finis di 5,2 persen. Faisal hanya menyebut kalau yang sudah terjamin, di angka 5 persen. 

Lantas, apa yang harus dijaga supaya momentum tetap bagus? Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) itu berharap agar presiden maupun para menteri tidak blunder dalam memberikan keterangan maupun mengeluarkan kebijakan. Dia lantas memberikan contoh ketika presiden menyampaikan keputusan soal Blok Masela.

’’Disampaikan presiden begitu saja tanpa ada ketentuan tertulis. Akibatnya, surat yang disampaikan ke Inpex berdasarkan keterangan presiden saat konferensi pers. Itu kan tidak betul,’’ katanya. Contoh lainnya, lelang PLTU Jawa 5 sebesar 2x1.000 MW yang tiba-tiba dibatalkan padahal tersisa dua calon investor.

Selain itu, hiruk pikuk yang muncul di Kementerian BUMN karena Menteri Rini Soemarno terus menggoreng isu pembentukan holding dan super holding. Dia mengaku tidak tahu apa yang ada dipikiran Rini. Apalagi, beberapa perusahaan BUMN terus diasupi penyertaan modal negara (PMN).

’’Sri Mulyani bisa mendapat penghematan lagi dari PMN. Biarkan perusahaan BUMN itu mencari duit sendiri. Biar mereka merasakan sulitnya dapat uang kalau manajemennya tidak dibereskan. Jangan perusahaan yang bobrok terus dikasih uang, jadi tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri,’’ tegasnya.

Selain itu, tim Jokowi juga harus fokus dalam bertindak. Seperti tol laut yang dia sebut tidak bisa menerjemahkan keinginan presiden karena setiap pelabuhan tidak memiliki standar bongkat muat yang sama. Lantas, belum selesai mewacanakan kereta cepat Jakarta-Surabaya, sudah muncul kereta trans Sulawesi.

’’Jangan memunculkan sosok-sosok terus,’’ katanya. Sikap atas kebijakan menurutnya penting karena realisasi investasi masih stuck di 5 persen. Bahkan, turun dibandingkan triwulan I dari 5,57 menjadi 5,06. Dia menyebut, untuk sementara ini 12 paket kebijakan ekonomi belum terlihat efeknya ke gerak investasi.

Dia berharap, tim ekonomi baru bisa memperbaiki sektor manufaktur yang selama ini menyumbang sampai 20 persen pendapatan domestic bruto (PDB). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit naik sampai 7 persen karena sektor itu belum tergarap baik. ’’Masih di sekitar 5 persen,’’ tuturnya.

Momentum yang baik ini, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya harus dijadikan momentum menciptakan struktur APBNP yang kredibel. Katanya, ketika ekonomi makro sedang melambat dan peran swasta melemah, negara harus memberikan stimulus.

’’Nah, APBN harus kredibel. Entah orangnya atau policy-nya,’’ ucap dosen ekonomi UI itu. Tim ekonomi baru disebutnya punya kesempatan itu. Apalagi, negara gagal mencapai target pendapatan negara pada 2015 karena terlalu tinggi. Meski, sudah diprediksi kalau pertumbuhan ekonomi pada 2015 dan 2016 rendah.

Langkah pemerintah merevisi APBNP sampai Rp 133,8 triliun menurutnya sudah tepat. Postur yang sebelumnya disebut terlalu optimis di tengah lesunya ekonomi sejak 2011. Kalau APBN-nya kredibel, semua unsur disebutnya lebih tenang dan bisa bersama-sama bergerak untuk membagi tugas.

Seperti diberitakan, pemerintah memutuskan untuk memangkas APBNP karena penerimaan pajak tidak tercapai. Jadi, belanja kementerian/lembaga akan dipangkas Rp 65 triliun, dan belanja daerah sekitar Rp 68 triliun.

Wakil Ketua Umum KADIN Yugi Prayanto menambahkan, tim ekonomi baru diharapkan bisa merealisasikan 12 paket kebijakan ekonomi supaya investasi bisa tumbuh. Sebab, saat ini para pengusaha kebanyakan sedang wait and see. ’’Yang feasible saat ini seperti wisata dan consumer. Properti di atas Rp 500 juta ke atas pada stop. Hanya rumah di bawah Rp 120 juta yang masih jalan,’’ ungkapnya.

Sektor lain yang perlu digenjot adalah maritim karena investor Belanda maupun Tiongkok sudah menyampaikan minatnya. Tapi, kalau pelabuhan itu dibangun di Indonesia Timur, dia ragu banyak yang mau. ’’Kapan (investasinya) kembali? Swasta itu ingin selalu cepat kembali,’’ ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memberikan dukungan penuh terhadap rencana penghematan APBNP. Dia juga berharap agar tim bisa dengan jelas melihat anggaran mana saja yang perlu dipreteli. ’’Fokus pada belanja yang tidak memiliki korelasi signifikan terhadap produktivitas pembangunan,’’ ucapnya. (dim)

Berita Terkait