Izin Lahan Sawit Distop

Izin Lahan Sawit Distop

  Jumat, 15 April 2016 09:01
KELAPA SAWIT : Sebuah kapal mengangkut buah sawit di Sungai Kapuas beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk segera menerapkan moratorium terhadap perizinan lahan kelapa sawit. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Presiden Perintahkan Moratorium, Menhut Kaget

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan kejutan dalam perayaan Hari Kehutanan Sedunia kemarin (14/4). Setelah menghadiri seremoni pelepasan satwa dan penanaman pohon di pantai Pulau Karya, Kepulauan Seribu, dia memberikan mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk segera menerapkan moratorium terhadap perizinan lahan kelapa sawit dan pertambangan.

Pada kesempatan doorstop, Jokowi mengaku telah memberikan arahan informal kepada Siti Nurbaya Bakar. Arahan tersebut diberikan untuk memperkuat Instruksi Presiden Nomor 18/2015 tentang Moratorium Izin Penggunaan Lahan Gambut sebagai Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk kembali mencegah penyalahgunaan kawasan hutan, Jokowi meminta adanya moratorium perizinan lahan konsesi kelapa sawit dan pertambangan yang baru.

’’Tadi saya sudah bisikkan ke menteri, moratorium izin lahan gambut kan sudah dilaksanakan. Selanjutnya, segera siapkan moratorium kelapa sawit. Tidak boleh lagi ada konsesi untuk lahan kelapa sawit,’’ ujarnya setelah acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar kemarin (14/4).

Presiden Jokowi menilai, total luas perkebunan sawit di Indonesia sudah cukup. Hanya, produksi minyak kelapa sawit dinilai belum maksimal karena teknik penanaman kurang efisien. ’’Ada beberapa masalah. Mulai peremajaan yang lambat sampai pemilihan bibit yang tak efisien. Kalau penanaman dilaksanakan efisien, produksi bisa meningkat dua kali lipat,’’ tegasnya.

Selain moratorium kelapa sawit, Jokowi mengaku sedang menggodok wacana moratorium pertambangan. Hal tersebut dipertimbangkan mengingat banyaknya pertambangan yang justru menggasak wilayah hutan konservasi di Indonesia. Karena itu, dia ingin mengkaji tata ruang pertambangan dengan menghentikan izin sementara. ’’Kalau sudah ada tata ruang, itulah yang dibuat pertambangan. Selain itu, ya nggak sah,’’ imbuhnya.

Kaget     
Instruksi itu diakui sempat membuat Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkaget-kaget. Dia mengaku baru pertama mendengarkan arahan tentang moratorium izin lahan kelapa sawit dan pertambangan saat acara tersebut. Namun, dia bakal segera menerapkan mandat itu dalam bentuk implementasi.

’’Selama ini kami memang sudah menghentikan izin terhadap konsesi kelapa sawit di atas lahan gambut. Namun, instruksi presiden baru saja menegaskan bahwa tidak ada lagi tawar-menawar dalam membangun lahan kelapa sawit yang baru,’’ ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 10,4 juta hektare dengan produksi 70 juta ton per tahun. Dari total lahan tersebut, 4 juta hektare merupakan lahan yang dikelola petani rakyat. Jokowi menekankan dua hal yang perlu diperbaiki dalam industri kelapa sawit pada 2015. Yakni, perbaikan penanaman bibit serta perlunya pemanfaatan hasil turunan seperti B20 (biodiesel 20 persen dari minyak kelapa sawit).

Terkait hal itu, lanjut dia, Kementerian LHK (KLHK) bakal memanfaatkan momentum tersebut untuk kembali mengevaluasi perizinan lahan konsesi kelapa sawit. Juga membereskan status lahan existing yang diakui masih tumpang tindih. ’’Kami akan mempelajari lebih lanjut, melihat bagaimana vegetasi dalam wilayah hutan. Jika tingkat vegetasinya tebal dan primer, kan berarti harus dilindungi. Setidaknya butuh waktu satu sampai dua tahun untuk mencari teknis yang tepat,’’ terangnya.

Selama ini izin perkebunan kelapa sawit diberikan oleh kabupaten. Namun, di sisi lain, pemerintah provinsi kadang kala mengubah status tata ruang sebuah wilayah menjadi hutan lindung atau konservasi. Hal itulah yang kadang membuat lahan kelapa sawit seakan-akan melanggar. ’’Kami akan melacak riwayat, apakah memang pembangunan lahan kelapa sawit itu melanggar. Atau status wilayah lahan itu memang berubah seiring waktu. Yang jelas, kami harus berhati-hati dalam masalah ini,’’ imbuhnya.

Pro-Kontra 
Kebijakan moratorium sawit dan tambang itu langsung mendapat beragam respons dari berbagai kalangan. Dari pemerhati lingkungan, tentu respons positif yang disampaikan. Akan tetapi, kebijakan itu masih dinilai kurang tepat oleh pengusaha. 

Pemerhati lingkungan Firdaus Ali menuturkan, moratorium itu sejatinya tidak akan berdampak nyata bagi kondisi lingkungan. Sebab, kebijakan hanya akan menghentikan sementara tindakan perusakan lingkungan. ”Bukan berarti memperbaiki. Kalaupun ada, dengan cara dibiarkan saja, tentu hanya sangat sedikit (dampaknya). Itu pun baru dapat dirasakan dalam waktu cukup lama,” tutur akademisi Universitas Indonesia (UI) itu. 

Oleh karena itu, dia mendorong Presiden Jokowi menindaklanjuti kebijakan moratorium tersebut dengan gerakan pemulihan. Remediasi, kata dia, bisa dilakukan dengan beberapa program, seperti reboisasi, pengelolaan tanah bekas tambang, dan injeksi air yang telah surut di lokasi perkebunan sawit dan tambang. 

Dia menyadari, proses tersebut memakan waktu cukup lama. Dia memberikan contoh proses remediasi yang dilakukan beberapa negara bagian Amerika Serikat pada lahan bekas tambangnya. Menurut dia, mereka harus bersabar 30 tahun hingga akhirnya dapat menikmati hasil kerja keras peremajaan tersebut. ”Dan ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar,” ujarnya. 

Hal itu sejatinya bisa dibebankan kepada pihak perusahaan yang bergerak di dua bidang tersebut. Aturan itu pun, tegas dia, sudah ada. Sayangnya, pemerintah begitu lemah dalam melakukan monitoring, pengawasan, dan pemberian sanksi saat kewajiban tidak dipenuhi. ”Regulasi ada, tapi seperti biasa. Kita begitu lemah dalam law enforcement,” keluhnya. 

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengaku belum bisa memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Jokowi yang akan melakukan moratorium lahan kelapa sawit .”Kita akan mencari informasi lebih detail ke pemerintah soal rencana itu,” ujarnya.

Gapki akan membangun komunikasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pihak istana untuk mendengar penjelasan secara langsung. ”Kami akan terus memantau perkembangan informasi terkait pernyataan Bapak Presiden itu,” sebutnya.

Fadhil mengingatkan bahwa hambatan apa pun mengenai sektor perkebunan kelapa sawit bisa mengganggu perekonomian nasional. Sebab, ekspor minyak kelapa sawit atau CPO (crude palm oil) mencapai USD 18,6 miliar dari total ekspor Indonesia USD 150,25 miliar pada 2015. ”Ini sektor usaha yang sangat strategis bagi ekonomi nasional,” tuturnya.

Dengan luas lahan sekitar 10,9 hektare, Indonesia mampu memproduksi 32,5 juta ton CPO tahun lalu. Selain itu, ada sekitar 6 juta petani yang terlibat langsung dalam sektor tersebut. Fadhil berharap moratorium lahan kelapa sawit tidak mengganggu volume produksi CPO Indonesia. ”Kita tetap harus menjadi produsen CPO terbesar dunia,” jelasnya. 

Sebenarnya, selama ini CPO juga memberikan kontribusi langsung pada penerimaan perpajakan melalui pajak ekspor atau bea keluar yang tarifnya dipatok 0–22,5 persen, bergantung pada rentang harga produk CPO. Sayangnya, karena harga CPO jatuh di bawah ambang batas USD 750 per ton, sejak Oktober 2014, tarif pajak ekspor CPO ditetapkan 0 persen sehingga tidak ada realisasi penerimaan dari pajak ekspor CPO. 

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik menambahkan, munculnya UU 23/2014 sebenarnya sudah menekan pertumbuhan lahan tambang baru. Sebab, pemerintah daerah tidak lagi punya hak untuk mengeluarkan izin tambang karena beralih kepada gubernur.

Namun, kesan bertambahnya perusahaan tambang muncul dari lahan-lahan tidur. Menurut Ladjiman, ada pasar ekspor yang membuat perusahaan besar membeli lahan tidur itu. Padahal, sebenarnya tidak ada izin baru. ’’Sebenarnya, saat ini banyak lahan tidur yang lantas alih perusahaan,’’ ujarnya.

Peta Terpadu 
Langkah presiden yang mengeluarkan moratorium, menurut dia, oke-oke saja. Namun, dia menyebut moratorium bukan hal yang urgen kalau pemerintah mampu membuat peta induk tentang tambang dan tata ruang di Indonesia. ’’Penting supaya tidak ada lagi tumpang tindih dengan kehutanan,’’ katanya.

Baginya, percuma ada moratorium kalau pemerintah tidak segera memiliki tata ruang induk. Termasuk seluruh provinsi di tanah air. Kalau tata ruang jelas, Ladjiman menyebut izin usaha pertambangan (IUP) yang non clean and clear (CNC) tidak akan ada lagi.

Apemindo mengusulkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) segera mengeluarkan peta terpadu saat moratorium dilaksanakan. Menurut dia, peta tersebut penting karena IUP yang mencapai 10 ribuan itu sangat banyak. ’’Kalau tata ruang jelas, semua beres. Nggak perlu moratorium segala,’’ katanya. 

Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyebut moratorium adalah hal yang baik. Apalagi punya semangat untuk memperbaiki sektor pertambangan. ’’Pemanfaatan lahan yang ada bisa berdampak positif dalam mendorong aktivitas eksplorasi,’’ terangnya.

Direktur Utama PT Antam Tedy Badrujaman menambahkan, lahan tambang, terutama emas, biasanya berada di atas hutan lindung dan taman nasional. Jadi, memang tidak bisa bergerak atau bertambah lagi. ’’Kami sangat berterima kasih kalau diterapkan. Zonasi tertentu dari moratorium membuat kami lebih mudah ekspansi,’’ ujarnya. (bil/mia/wir/owi/dim/c6/kim)

Berita Terkait