Iuran BPJS Batal Naik

Iuran BPJS Batal Naik

  Jumat, 1 April 2016 09:09

Berita Terkait

Revisi Premi Peserta Mandiri

JAKARTA – Terpaan kritik atas kenaikan iuran premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi peserta mandiri membuat pemerintah mengubah kebijakan. Khusus untuk peserta kelas III, rencana kenaikan iuran dibatalkan. Namun, peserta kelas I dan II tetap dibebani kenaikan iuran premi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, pembatalan itu akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) baru. ’’Presiden memutuskan untuk dikembalikan. Artinya, tetap diberlakukan untuk rakyat itu Rp 25.500,’’ ujarnya di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (31/3). Sebelumnya, iuran premi kelas III akan dinaikkan dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000 per bulan.

Pramono menuturkan, penetapan iuran BPJS sebelumnya didasarkan pada masukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Namun, ada reaksi dan masukan dari masyarakat, DPR, serta pemangku kepentingan lainnya. Akhirnya, kenaikan tersebut diputuskan untuk dibatalkan.

Pemerintah juga memutuskan bahwa pasien peserta BPJS Kesehatan kelas III juga bisa dirawat di kelas I. Sebelumnya, peserta kelas III tidak akan bisa mendapat pelayanan kelas I. ’’Jadi, iuran kelas III, namun dalam perjalanan ketika dia sakit memerlukan perawatan kelas I, sekarang diperbolehkan,’’ tambahnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menuturkan, pembatalan rencana kenaikan itu berlaku untuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau biasa disebut peserta mandiri. Kepesertaan BPJS kelompok jenis itu tidak dibiayai negara (penerima bantuan iuran/PBI) atau pekerja penerima upah (kepesertaan didaftarkan kantor/pemberi kerja).

Dia menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan untuk kelompok mandiri mencapai 16 juta orang. ’’Peserta yang memilih kategori kelas III sekitar 8 juta orang atau separonya,’’ tutur Irfan.

Kemudian, kelompok I mencapai 30 persen dan kelompok II sekitar 20 persen. Irfan menegaskan, jumlah tersebut berubah-ubah karena peserta memiliki kesempatan untuk berganti-ganti kelas. Dengan catatan, pergantian boleh dilakukan paling cepat setahun sekali.

Secara umum, keputusan mendadak pembatalan kenaikan iuran itu tidak mengganggu teknis BPJS Kesehatan mempersiapkan penerapan tarif baru mulai hari ini. ’’Kami sekarang justru fokus pada sistem penarikan iuran yang berubah saja, yakni untuk kelas I dan II,’’ jelasnya. Sistem penarikan iuran kelas III sudah tidak diutak-atik, tetap seperti sebelumnya.

Menurut Irfan, informasi bakal dibatalkannya perubahan iuran untuk peserta kelas III itu tidak muncul tiba-tiba. ’’Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah dan tentunya sounding ke beberapa pihak,’’ tegasnya.

Dia menyatakan, pemerintah juga bekomitmen menyiapkan dana darurat ketika terjadi kekurangan biaya klaim yang menjadi tanggungan BPJS. (byu/wan/c5/sof)

Berita Terkait