ISL dan Arrtu Sepakat Damai , Selesaikan Sengketa Business to Business

ISL dan Arrtu Sepakat Damai , Selesaikan Sengketa Business to Business

  Kamis, 11 February 2016 10:49
SEPAKAT DAMAI: Penjabat Bupati Ketapang Kartius (tengah), bersama perwakilan PT ISL dan PT Arrtu berjabat tangan sebagai tanda sepakat damai dalam penyelesaian sengketa lahan kedua perusahaan tersebut. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Menyikapi sengketa lahan antara PT Inti Sawit Lestari (ISL) dengan PT Arrtu Borneo Plantation, Pemerintah Daerah Ketapang akhirnya memediasi kedua perusahaan tersebut di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (10/2) pagi. Hasilnya, kedua perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sepakat untuk menyelesaikan permasalah secara business to business.

Mediasi yang dipimpin langsung oleh penjabat (Pj) Bupati Ketapang, Kartius, tersebut, dihadiri kedua belah pihak perusahaan, kemudian Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang. Hasil dari pertemuan tersebut menjadikan kedua belah pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Mereka berjanji tidak akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Pj Bupati Kartius pun langsung mengapresiasi pihak PT ISL dan PT Arrtu, di mana kedua belah pihak mau menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Selain itu, ia juga mengapresiasi pengakuan dari BPN yang mengakui kesalahan mereka dalam mengeluarkan peta.Sebagai informasi, PT ISL sendiri memperoleh lahan yang dipersengketakan tersebut sebagai hasil dari menang lelang aset PT Benua Indah Group (BIG). Tapi kenyataannya kondisi di lapangan ternyata telah berdiri perkebunan kelapa sawit milik PT Arrtu di lokasi yang sudah dilelang itu. "PT Arrtu itu punya izin IUP dan izin lokasi di atas HGU itu. Hebatnya, BPN mengakui kekeliruan ini karena petanya salah. Jadi kita tak bisa menyalahkan PT ISL atau PT Arrtu karena keduanya sama-sama mempunyai dokumen kuat," kata Kartius, kemarin (10/2).

Dengan demikian, Kartius menegaskan jika persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik. Kartius pun meminta kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan, tanpa mengedepankan ego dan gengsi. "Saya berkesimpulan persoalan ini tudak akan selesai kalau tidak berkepala dingin dan hati sejuk," jelasnya.Ia khawatir jika persoalan ini terus berlanjut, tidak hanya satu pihak atau dua pihak perusahaan saja yang dirugikan, tapi pemerintah dan masyarakat juga akan dirugikan. "Kita ingin perusahaan hadir aman dan berkembang, sehingga mampu menyejahterakan perusahaan, masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Kalau terjadi perselisihan, tentu semua tak akan bisa terwujud," tegas Kartius.

Sementara itu, direktur PT ISL, Kamsen Saragih, berterima kasih kepada semua pihak hingga persolan ini menemukan jalan keluar. "Kita berterima kasih pada Pj Bupati Pak Kartius dan instansi serta kepada PT Arrtu yang sama-sama menyambut baik kesepakatan bersama di dalam rapat ini," katanya.Ia menegaskan, hasil rapat terhadap penyelesaian persoalan secara business to business adalah langkah yang terbaik. Sehingga, harapan dia, langkah berikutnya tinggal menunggu pengaturan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan. "Jadi kita dengan pihak PT Arrtu sepakat hal yang tidak jelas begini dapat diperjelas," jelas Kamsen.

Ia sependapat jika munculnya permasalahan tumpang tindih izin dan HGU ini disebabkan oleh peta yang berbeda antara perusahaannya dengan PT Arrtu. Namun, dia bersyukur lantaran semua pihak dapat menyikapi permasalahan ini secara dewasa.Ia juga menegaskan siap mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Arrtu saat menanam kelapa sawit di atas HGU perusahaan mereka. Hanya saja, untuk kesepakatan ganti rugi, menurut dia, masih akan menunggu penilaian dari pihak ketiga, seperti Direktorat Jenderal Perkebunan. "PT ISL tidak akan menutup mata dan akan mengantinya. Hanya berapa nilainya nanti ditentukan pihak ketiga," paparnya. "Prinsipnya, PT Arrtu dan PT ISL ini sudah menemukan titik kesepakatan. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kita sepakat tak ada ke ranah hukum," tambah Kamsen.

Sementara itu, Humas PT Arrtu Borneo Plantation, Annes, membenarkan jika pihaknya setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara business to business. Hanya saja, untuk pengaturan bagaimana menyelesaikannya, menurut dia, masih akan dibicarakan lagi. "Kapan waktunya bisa jadi akan dibicarakan nanti di Jakarta," katanya.Ia berterima kasih kepada Pemda Ketapang yang memfasilitasi pertemuan ini. Ia berharap pihak Pemda akan tetap hadir pada penyelesaian selanjutnya, sehingga penyelesaiannya tidak akan berulang-ulang. "Satu kali pertemuan sudah clear and clean," harapnya. (afi)

Berita Terkait