Inspektorat Daerah Akan Diperkuat

Inspektorat Daerah Akan Diperkuat

  Jumat, 12 January 2018 10:14
RAKOR: Bupati Ketapang Martin Rantan membuka Rakor Pengawasan Pemerintah | istimewa

Berita Terkait

KETAPANG--Pengawasan merupakan salah satu pilar pembangunan terutama dalam penerapan kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan-perundang undangan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Martin Rantan SH saat membuka rakor bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2018, yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD bertempat di lantai III ruang rapat Kantor Bupati Ketapang, Kamis (11/01).

“Terkait temuan-temuan pemerikasaan maka saya tekankan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk lebih responsif dalam upaya penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan,“ kata Bupati menegaskan.

Tindakan tegas dimaksudkan Bupati Martin Rantan termasuk tidak segan untuk mengambil tindakan tegas bagi pihak penyedia jasa yang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit yang menyebabkan kerugian finansial dengan memasukkan nama dalam daftar hitam sebagaimana diatur dalam Perka LKPP  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dipaparkan Bupati berdasarkan hasil rapat kerja dengan Presiden RI di Istana Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu yang dihadiri Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia disampaikan arahan yang berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai berikut. Pertama dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan di bidang pengawasan yang berkaitan dengan aparat pengawasan intern Pemerintah telah dilakukan pembahasan bahwa Inspektorat Daerah akan diperkuat.

Kedua Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang melakukan perumusan dan kajian secara detail mengenai organisasi dan sistem pengawasan tersebut diharapkan Kejaksaan Agung, Tipikor Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan APIP terlebih dahulu didaerah sebagai pelaksana harian sebelum masuk melakukan pengawasan.

Menurut Bupati pelaksanaan tugas pengawasan  oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang saat ini masih terkendala terbatasnya jumlah personil pemeriksa sementara obyek sasaran yang harus diawasi jumlahnya banyak dan wilayahnya luas sehingga kondisi ini memang tidak ideal oleh kerana itu perlu dilakukan upaya-upaya penguatan. (ser/pk) 
 

Berita Terkait