Inklusi Keuangan Sasar Masyarakat Perbatasan

Inklusi Keuangan Sasar Masyarakat Perbatasan

  Senin, 9 April 2018 11:00
PAPARKAN INKLUSI KEUANGAN: Kepala BI Kalbar Prijono menjelaskan tentang inklusi keuangan kepada masyarakat di perbatasan Aruk, Sajingan, Sambas, kemarin (8/4). Hadir pula Anggota DPR RI Michael Jeno dan kepala OJK Kalbar M Riezky Purnomo, serta Dirut Bank Kalbar Samsir Ismail. ARISTONO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, menyasar masyarakat perbatasan dalam inklusi keuangan. Sebagai perwujudannya, kemarin (8/4) BI menggelar sosialisasi Inklusi Keuangan di kawasan PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Turut hadir pula Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno, Kepala BI Kalbar Prijono, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalbar Mochamad Riezky F Purnomo, Direktur Utama Bank Kalbar Samsir Ismail, dan sejumlah pimpinan perbankan di Sambas.

Prijono mengatakan inklusi keuangan di provinsi ini masih rendah, sebagaimana kondisi umum di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap daya saing dengan negara-negara lainnya. 

Dia menjelaskan, keuangan inklusif adalah dengan menyediakan akses terhadap layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses keuangan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kerentanan dan menjadi jalan kelar dari kemiskinan. Namun kemajuan teknologi informasi, membuat percepatan inklusi keuangan menjadi lebih mudah.

Salah satu inovasi dalam upaya inklusi keuangan adalah layanan bank tanpa kantor yang melalui agen atau mitra perbankan di kawasan pedalaman dan perbatasan. "Di Kalbar masih banyak kecamatan yang belum ada layanan bank. Jadi, kami dorong bank yang ada untuk mengadakan layanan tanpa kantor. Di BI namanya Lembaga Keuangan Digital (LKD). Di OJK namanya Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif (Laku Pandai)," ujarnya.

Dia megatakan bank tanpa kantor adalah salah satu cara bank untuk mencari dana murah dengan biaya yang rendah. "Fisik bank tidak ada di situ. Akan tetapi, pelayanannya ada, tentu biaya akan lebih murah daripada bank harus membangun kantor di suatu daerah tertentu," katanya.

Prijono juga meminta masyarakat menjaga kepercayaan bank, terutama dalam penyaluran kredit. Perbankan mengenal Prinsip 5C. 5C pada hakikatnya adalah akronim dari Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral. :Di mana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan Anda akan mudah untuk mengakses kredit di bank. Karena Bank itu bukan lembaga Infaq, sehingga apa yang kita pinjam harus dikembalikan. Penting untuk menjaga kepercayaan itu," ucap dia.

Sementara itu, Kepala OJK Kalbar Riezky Purnomo menambahkan bahwa perbankan memiliki tanggungjawab untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. "Apalagi tingkat inklusi keuangan kita masih sangat rendah. Survei tahun 2016, baru 30 persen masyarakat kita yang tersentuh oleh layanan perbankan," ungkap dia.

Anggota DPR RI Komisi XI Michael Jeno menilai gencarnya pembangunan infrastruktur oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di kawasan perbatasan sebagai lompatan besar dalam pembangunan. “Di Kalbar sendiri jalan pararel perbatasandibangun. Sementara kawasan Pos Lintas Batas Negara di Entikong, Aruk dan pintu lainnya sudah bagus. Selain sebagai kebanggan kita sebagai bangsa, tentu ini akan bermanfaat untuk ekonomi daerah dan masyarakat sekitar,” ujar legislator dari PDI Perjuangan ini.

Inklusi keuangan, kata dia, adalah instrumen penting dalam memajukan ekonomi perbatasan. Salah satunya via penyaluran kredit usaha. Pemerintah, lanjut dia, harus memberdayakan dan membina masyarakat terutama pelaku UMKM. “Jangan dibiarkan jadi penonton harus ada pemihakan agar dapat berkembang,” tegasnya. 

“Jangan sampai defisit perdagangan kita dengan Sarawak jauh, seperti yang sudah-sudah. Harus ada antisipasi. Tentu saja dengan peningkatan daya saing produk lokal kita. Untuk itu masyarakat harus diberdayakan. Mereka diberikan pembinaan dan akses modal, sehingga bisa bersaing dan memasarkan produknya ke luar,” sebut Jeno.

Berkaitan dengan KUR,  dia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang mengambil kredit lunak ini. Padahal syaratnya cukup mudah, asalkan yang bersangkutan memiliki usaha dan layak atau mampu untuk mendapatkan bantuan ini. Akses terhadap KUR, menurut dia, harus dibuka untuk UMKM di perkotaan maupun perdesaan, dari perhuluan hingga industri pengolahan dan perdagangan.

Pada acara itu pula, Bank Kalbar menyalurkan KUR, kredit mikro dan bantuan usaha bergulir (CSR) kepada masyarakat perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar. Sebelumnya BI juga melalui para mahasiswa penerima beasiswanya (Generasi Baru Indonesia-Genbi) membantu pembangunan PAUD Kasih Mulya, Dusun Beruang, Desa Sebunga, Sajingan Besar yang merupakan kawasan masyarakat transmigran. (ars)

Berita Terkait