Inikah Potret Pendidikan Kita?

Inikah Potret Pendidikan Kita?

  Sabtu, 13 February 2016 08:40   3,733

Oleh: Sutria, S.Pd. *)

 

BANYAK sumber informasi yang bisa kita ketahui, mulai browsing di internet, membaca koran, majalah, menyaksikan berita di televisi atau bahkan melihat fakta di lapangan. Berkaitan dengan pendidikan, penulis menemukan kondisi masyarakat kita dengan pendidikan yang berbeda-beda. Setidaknya terdapat empat golongan yang paling dominan dan lazim ditemukan, di antaranya: (1) anak-anak usia sekolah yang berminat untuk sekolah dengan ekonomi yang mendukung, (2) anak-anak usia sekolah yang berminat untuk sekolah namun ekonominya kurang mendukung, (3). anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah tapi ekonominya kuat, (4) anak-anak usia sekolah yang tidak berminat sekolah dan ekonomi yang tidak mendukung.

Keempat golongan di atas merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia tercinta ini. Di sisi lain, pemerintah telah menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara bertekad untuk “Mencerdaskan kehidupan Bangsa.” Dari empat golongan di atas, golongan manakah yang kira-kira terakomodir oleh amanat pemerintah sebagaimana Pembukaan UUD 1945?

Inikah potret pendidikan kita dan realita yang terjadi? Jika dicermati dengan seksama, ternyata hanya golongan pertama hingga ketiga saja yang memungkinkan untuk mewujudkan cita-citanya melalui pendidikan, sedangkan golongan keempat sepertinya sangat sulit.

Golongan pertama tentu akan berjalan mulus untuk mengenyam pendidikan, karena selain ada kemauan dari anak juga didukung oleh orangtuanya dalam hal ekonomi.

Golongan kedua meskipun ekonomi kurang mendukung tapi jika ada kemauan yang keras dari anak untuk sekolah insya Allah akan ada jalan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sukses mewujudkan cita-citanya, kata pepatah “jika ada kemuan di situ ada jalan”. Buktinya, berapa banyak orang yang kurang mampu, tapi karena memiliki tekad dan semangat yang kuat mereka menjadi orang yang sukses. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah dengan dalih tidak ada biaya, karena pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.

Golongan ketiga masih bisa diusahakan untuk anak bersekolah dengan dukungan dari orangtua dalam hal perekonomian, orangtua dari anak golongan ketiga ini juga harus mampu mengkondisikan keluarganya untuk mempersilahkan anak-anaknya sekolah karena biaya sudah sangat mendukung.

Lalu bagaimana nasib anak golongan keempat? Sepertinya sangat sulit, selain tidak ada kemauan dari anak untuk sekolah, juga tidak didukung oleh orangtua dengan alasan klasik, tidak ada biaya. Apalagi penghasilan orangtua yang tidak menentu sehingga anak-anaknya disuruh untuk mencari nafkah membantu orangtua memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tidak heran jika kita melihat ada anak usia sekolah yang bekerja tapi mereka tidak sekolah.

Tentu tinggi-rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat cukup menentukan kualitas hidup dalam suatu daerah bahkan negara. Buktinya, pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan tinggi-rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

 

Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan di Indonesia

Yenglis Dongche Damanik (2013) dalam sebuah artikelnya berjudul “Ke mana arah pendidikan Indonesia?” menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, di antaranya:

Pertama, belum terlaksananya amanat UUD 1945 dan Pancasila terutama sila kelima secara utuh. UUD 1945 dan Pancasila sepertinya hanya sebagai simbol dan tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyaksikan masih banyak anak usia sekolah yang ‘berkeliaran’ di jalan pada jam sekolah (tentu bukan siswa yang bolos sekolah). Padahal negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan setiap warga negara tanpa terkecuali, karena anak-anak jalanan adalah tanggung jawab negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Kedua, akses pendidikan dan tenaga pendidik yang tidak merata di seluruh Indonesia. Setiap daerah di Indonesia belum mendapat perlakuan yang sama dalam pemerataan pendidikan. Kembali lagi terlihat bahwa keadilan itu jelas belum terlaksana, terutama dalam dunia pendidikan. Akses pendidikan di kota-kota besar sangat berbeda dengan akses pendidikan yang kita dapati di daerah-daerah. belum lagi kisah guru di pelosok minta pindah ke kota, sehingga guru di sekolah pelosok menjadi sepi. Pemerintah seharusnya tidak menganaktirikan daerah-daerah terpencil dengan tidak memberikan akses pendidikan yang sama agar terciptanya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila.

Ketiga, subsidi yang tidak tepat sasaran. Pemberian subsidi dalam bentuk uang justru bukan solusi namun sebagai masalah baru. Alih-alih ikut dalam memajukan pendidikan bangsa malahan sebagian oknum dengan teganya ‘merampas’ hak anak bangsa. Tentu saja ini menjadi otokritik bagi negara ini. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa 11,96% masyarakat Indonesia masuk ke kelompok masyarakat miskin. Artinya terdapat 29,13 juta jiwa masyarakat Indonesia tidak dapat hidup layak, apalagi untuk dapat menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah dicanangkan (bahkan 12 tahun), tapi sayang masyarakat miskin usia sekolah tidak dapat menikmatinya karena harus bekerja pada jam sekolah untuk membantu orangtuanya mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keempat, rendahnya APBN yang dialokasikan bagi pendidikan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, lebih 40% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Bahkan, negara Arab sekalipun mengalokasikan sekira 40% APBN-nya untuk pendidikan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Syukur-syukur 20% dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Dua puluh persen itupun sudah termasuk dana untuk gaji pendidik, sarana prasarana, bahkan subsidi, termasuk beasiswa. Pengawasan yang tidak ketat dalam pelaksanaan pengalokasian dana APBN dalam pendidikan merupakan penyebab terjadinya penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kelima, tidak adanya arah yang jelas dari tujuan pendidikan masa kini. Pada masa Orde Lama pemerintah menentukan tujuan yang jelas dan terarah dalam pendidikan Indonesia. Institut Teknologi Bandung (ITB) didirikan dengan tujuan untuk memajukan perindustrian negara. Institut Pertanian Bogor (IPB), didirikan untuk mendukung ITB dalam industri pertanian dan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang dirancang untuk memajukan Indonesia. Faktanya, perguruan tinggi sekarang lebih bangga jika dapat mengirimkan lulusannya untuk bekerja di luar negeri. Dan bahkan kebanyakan lulusan universitas mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan Ilmu yang telah dia dapat selama pendidikan. Oleh karenanya, tujuan pendidikan harus diluruskan kembali.

Jika kelima hal di atas direalisasikan tanpa pilih kasih, niscaya cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu,  “Mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat terwujud.  Kemajuan pendidikan merupakan kemajuan kita bersama yang turut mempengaruhi hampir di seluruh sektor pemerintahan dan perekonomian. Bahkan kekuatan politik negara juga akan semakin kuat. Namun, jika masih seperti ini potret pendidikan kita, bagaimana nasib bangsa ini ke depan?

 

*) Penulis adalah Guru SMK Negeri 1 Tebas, Kabupaten Sambas.

 

 

IDENTITAS PENGIRIM (KTP)