Ini Strategi Kapolri Atasi Titik Api di Kalbar

Ini Strategi Kapolri Atasi Titik Api di Kalbar

  Kamis, 25 Agustus 2016 19:56

Berita Terkait

VIDEO Conference Kapolri, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mendagri dan Kepala BNPB dengan Kapolda, Gubernur dan Pangdam XII Tanjungpura, Kamis  (25/8) siang, menyimpulkan bahwa sinergitas antar Instansi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sangat memberikan kontribusi yang signifikan  dalam menekan titik hotspot.
Berdasarkan data nasional,  titik hotspot mampu ditekan sampai 82.25 % dibanding dengan tahun  sebelumnya. Demikian juga untuk Provinsi Kalimantan Barat titik hotspot mengalami penurunan dari 1396 di tahun 2015  (Januari sd 25 Agustus 2025 ) turun menjadi  791 titik hotspot, dalam periode yg sama (1 Januari sd 25 Agustus 2016 ).
Turunnya titik hotspot ini dipengaruhi banyak diantaranya selain pengaruh Elnina, juga kesigapan TNI, POLRI, Manggala Agni dan Pemadam Kebakaran Swasta yang setiap saat siap bergerak bersama sama serta didukung oleh pleton patroli desa yang ada di 1.633 desa di Kalbar. Disamping juga peran para pengusaha perkebunan kelapa sawit dalam mendinamisir masyarakat desa disekitar kebun dan pemberdayaan serta pembentukan desa siaga api di beberapa wilayah yang tersebar di Kalimantan Barat.
Dalam video confernce di Graha Khatulistiwa lantai 3 Polda Kalbar tersebut selain dihadiri Gubernur, Pangdam dan Kapolda serta para Kapolres, Dandim dan Bupati, juga dihadiri Kepala BNPB pusat,  William, beserta pejabat tinggi BNPN Ir. Tri Budiarto, Dirjen PPI kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kepala BNPB pusat memberikan apresiasi kepada seluruh Satuan Tugas Gulkarhutla yang telah bekerja secara maksimal baik melalui pencegahan dini, patroli terkoordinasi atau patroli bersama, juga penegakan hukum, dimana sampai dengan hari ini jumlah kasus Karhutla yang ditangani Polres Jajaran Polda Kalbar sebanyak 145 kasus dengan tersangka 4 orang dan satu kasus dihentikan karena tidak cukup bukti dan sisanya masih dalam pemeriksaan yang intensif oleh pihak Kepolisian.
Pada kesimpulan video conference Kapolri menyarankam untuk merevisi peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011, agar alokasi dana siap pakai bisa digunakan mulai tahap pencegahan dini, masing masing Kabupaten/ Kota, dari 7 Provinsi (Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, Jambi, Riau dan Sumut), memasukkan dukung an anggaran Karhutla dalam raperda pada setiap tahunnya, membuat nota kesepakatan  antara Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penegakan hukum Karhutla, mengalokasi anggaran Rehabilitasi menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang ada disetiap perusahaan serta mengoptimalkan peran posko crisis center dalam mendata dan mengendalikan penanganan Karhutla. (r/PNC SW )

 

Berita Terkait