Ini Solusi Jitu Ria Norsan Selesaikan Persoalan Hutan Lindung yang Dikeluhkan Warga

Ini Solusi Jitu Ria Norsan Selesaikan Persoalan Hutan Lindung yang Dikeluhkan Warga

  Selasa, 20 March 2018 11:18

Berita Terkait

Persoalan kawasan hutan lindung di Kalimantan Barat (Kalbar) masih menjadi masalah antara pemerintah dengan warga yang sudah puluhan tahun menempati kawasan hutan yang diklaim pemerintah pusat sebagai kawasan yang masuk dalam kawasan hutan lindung milik negara.

Persoalan ini pun tak pelak menjadi bahan curhat dan keluhan warga kepada pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar 2018-2022, nomor urut tiga, Sutarmidji dan Ria Norsan pada saat keduanya melakukan kampanye dialogis di Kabupaten Kayong Utara dan Kota Ketapang.

Kepada Midji-Norsan, warga mengadukan persoalan pelarangan melakukan aktivitas di kawasan hutan lindung yang diberlakukan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan,  pelarangan melakukan aktivitas di kawasan hutan lindung.

Di Kalbar sendiri sedikitnya ada 103 desa dan dusun di yang masuk kawasan hutan lindung dengan luas total kawasan hutan lindung ada 2.310.876 ha.

"Saya dan tetangga saya sudah puluhan tahun menetap dan bercocok tanam sebagian mata pencaharian di kawasan yang kata pemerintah
itu masuk kawasan hutan lindung. Kami risau pak, kami minta kejelasan karena kami tidak mau juga diusir," terang Hendra Asoka (42) warga Kecamatan Kayong Utara saat berdialog dengan pasangan Midji-Norsan, di Aula PNPM Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, Selasa (19/3).

Hendra yakin dengan pengalaman dan prestasi yang dimiliki pasangan Midji-Norsan. Persoalan kawasan hutan lindung antara pemerintah pusat dan warga bisa diselesaikan oleh pasangan Midji-Norsan.

Menjawab hal itu, Calon Wakil Gubernur Kalbar nomor urut tiga, Ria Norsan memaparkan persoalan kawasan hutan lindung merupakan salah satu persoalan yang akan menjadi fokus utama dirinya dan Sutarmidji jika memimpin Kalbar.

Dengan penuh keyakinan, Ria Norsan siap membereskan persoalan ini.
Menurut Ria Norsan, kalaupun warga yang sudah puluhan tahun tinggal dikawasan hutan lindung tidak boleh lagi menempati lokasi tersebut. Maka kewajiban pemerintah harus merelokasi ke daerah yang identik dengan status pekerjaan masyarakat seperti di lokasi yang sebelumnya, sehingga mereka tidak merasa kehilangan mata pencahariannya. 

Dia menjelaskan selama ini warga yang sudah tinggal puluhan tahun di kawasan hutan tidak diberikan hak apapun, termasuk waktu sebelum dibebaskan. Tanah tersebut dianggap milik negara dan tidak diberikan suatu kompensasi.

"Ya tentu harus ada kompensasi yang dilakukan dengan sistem atau tata cara yang berlaku pada saat sekarang," ungkap Ria Norsan.

Dalam persoalan hutan lindung, Bupati Mempawah dua periode inimengaku dirinya telah memiliki pengalaman dalam masalah ganti rugi tanah, seperti saat dirinya menyelesaikan persoalan saling klaim antara pemerintah pusat dan warga yang sudah puluhan tahun menempati kawasan yang diklaim pemerintah pusat sebagai hutan milik negara.

"Di Mempawah saya fasilitasi keluhan warga dengan cara mengganti tanah yang diklaim kawasan hutan lindung dengan tanah yang masih bisa digarap warga. Terkait masalah anggarannya bisa dilakukan sharing antara pemkot atau pemkab, Pemprov Kalbar, dan pemerintah pusat," ungkap Ria Norsan.

Berita Terkait