Ingatkan SKPD Tindak Lanjuti Temuan BPK , Rakor Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Ingatkan SKPD Tindak Lanjuti Temuan BPK , Rakor Penyelenggaraan Keuangan Daerah

  Rabu, 24 February 2016 10:29
RAKOR: Bupati Ketapang Martin Rantan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Selasa (23/2). ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Membangun pemerintahan yang baik menjadi komitmen Bupati Ketapang Martin Rantan SH. Bupati sangat berharap agar terjadi transparansi pengelolaan keuangan daerah, agar mereka tetap mampu mempertahan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Pemaparan tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Rakor tersebut dihadiri kepala Subadditorat Kalbar I BPK RI Perwakilan Kalbar, Patrice L Sihombing; sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Drs HM Mansyur; asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang, Drs Heronimus Tanam; beserta jajaran SKPD. Kegiatan tersebut bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Selasa (23/2).

"Rapat ini penting dan serius harus ditangani dengan baik, karena nantinya kaitan opini yang akan diberikan BPK," pesan Bupati. Sebagai kepala daerah yang baru, dia menginstruksikan kepada pimpinan SKPD sebagai pengguna anggaran, agar segera menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK. Dia mengingatkan agar jangan sampai laporan tersebut menjadi beban di Bagian Keuangan Setda. "Sampai hari ini masih banyak SKPD yang belum menyelasaikan SPJ-nya," tandas Bupati mengingatkan.

Menyangkut laporan dan pertangungjawaban keuangan tahun anggaran 2015, Bupati mengingatkan agar seharusnya sejak 31 Desember, laporan satu tahun anggaran tersebut sudah beres. Tetapi, dia menyayangkan, masih ada SKPD yang belum menyelesaikan. "Sekarang sudah memasuki Bulan Februari, masak tidak selesai? Ini kerja atau main-main," sindir Bupati.

Dia berharap agar SKPD tidak membebani Bagian Keuangan Setda karena laporan dan SPJ yang belum dimasukan. Dengan laporan yang tepat waktu, menurut dia, akan membuat Bagian Keuangan ikut tepat waktu, karena fungsi pembukuan hanya sebatas konsulidasi saja. Bukan hanya sebatas melengkapi SPJ, Bupati juga menekankan agar SKPD segera menyelesaikan masalah-maslah yang bisa menjadi potensi bahan temuan pemeriksaan BPK.

Terkait untuk mempertahankan opini WTP, Bupati mengingatkan ada beberapa catatan ‘utang’ masalah yang harus diselesaikan. Termasuk, ditegaskan dia, penyalahgunaan dana pensiun di Bagian Kepegawaian Setda. Pasalnya, dia menambahkan, orang yang menerima dana tidak bisa mengembalikan karena sudah meninggal dunia. "Kepada pimpinan SKPD untuk berada di tempat dan mendaapingi tim pemeriksa dari BPK yang melakukan pemeriksaan di SKPD masing-masing,” kata dia.

Untuk meraih dukungan WTP, Bupati mengungkapkan bagaimana neraca keuangan daerah ditampilkan dengan baik pada laporan dan SPJ dari seluruh SKPD. Pasalnya, dia menambahkan, akan berpengaruh dengan laporan keuangan daerah yang ditangani oleh Bagian Keuangan Setda.

Sementara itu, kepala Subadditorat Kalbar I BPK RI Perwakilan Kalbar, Patrice L Sihombing, menjelaskan jika kunjungan mereka saat ini adalah untuk memeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang laporan akhirnya adalah opini. Dia menjelaskan jika jenis opini yang diberikan kepada pemerintah daerah yang tertinggi adalah WTP, disusul tidak wajar, kemudian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). "Jadi BPK akan memberikan opini atas penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemkab Ketapang,” jelas Sihombing.

Dia memaparkan bahwa pada tahun anggaran 2014, Pemkab Ketapang mendapat predikat WTP. Artinya, dijelaskan dia, laporan dan pertangungjawaban keuangan yang disajikan pada 2014 sudah wajar tanpa pengecualian. “Sepertinya secara garis besar apa yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sudah wajar, tidak ada lagi hal-hal yang signifikan yang dikecualikan,” ungkapnya.

Namun dia menjelaskan, bukan berarti laporan dan pertangungjawabannya tersebut sudah benar. Tapi, dia menambahkan, disebutkan kata-kata wajar tersebut dalam opini WTP adalah opini yang paling tinggi yang terbaik yang diberikan oleh BPK. Tetapi untuk Ketapang di tahun 2014, menurut dia, masih ada paragraf atau catatan, tetapi bukan termasuk kategori bukan pengecualian. Kalau dengan pengecualian, dia menambahkan, ada satu akun atau beberapa akun yang dikecualikan dalam laporan keuangan tersebut. "Jadi ada kata umum yang sudah wajar, tapi ada kata kecil yang mendapat perhatian," imbuh Patrice. (afi/ser)

 

Berita Terkait