Infrastruktur Jadi Prioritas di Kalbar

Infrastruktur Jadi Prioritas di Kalbar

  Jumat, 15 April 2016 09:01
MUSRENBANG: Gubernur Kalimantan Barat Cornelis bertukar cenderamata dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis (14/4). IST

Berita Terkait

PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan Provinsi Kalimantan Barat menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, waduk, dan jembatan terutama di kawasan perbatasan. 

“Prioritas lainnya sektor pertanian, masalah kesehatan, dan pendidikan. Tetapi ingat, Kalbar merupakan provinsi yang harus melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan tiga matra TNI,” ujar Tjahjo dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Kamis (14/4).

Tjahjo mengatakan kawasan perbatasan menjadi skala prioritas karena menjadi sumber masuknya ancaman bagi bangsa Indonesia. Berbagai jenis narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia melalui pintu perbatasan. Bahkan, orang asing juga masuk bisa masuk dengan mudah melalui kawasan tersebut.

Di Indonesia terdapat 187 kecamatan yang terletak di kawasan perbatasan. Kecamatan-kecamatan itu menjadi fokus pembangunan. Setiap tahun dianggarkan Rp16 triliun untuk semua daerah perbatasan di Indonesia. Difokuskan pada bidang pekerjaan umum, perhubungan dan kesehatan. Ditargetkan pembangunan selesai dalam tiga tahun.

“Dilaksanakan serentak,” katanya.

Tak hanya kawasan perbatasan, pemerintah juga melaksanakan pembangunan pada daerah lain di Indonesia. Rencana pembangunan ini tertuang dalam musrenbang nasional. Tahun ini terjadi perubahan pola musrenbang nasional. Bappenas sedang menyiapkan skema paling tepat untuk pelaksanaannya.

Tjahjo mengingatkan penyusunan rencana pembangunan daerah wajib melibatkan seluruh komponen pemerintahan yang ada agar bisa selaras dan berjalan dengan baik. “Dalam menyusun rencana pembangunan, pemda jangan hanya dipikir  sebatas bupati, gubernur, walikota, DPRD dan sebagainya. Namun ada juga TNI, Polri, kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya yang juga harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan didaerah,” ungkap Tjahjo.

Ia juga meminta pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan tepat waktu. Harus dilakukan evaluasi sebelum dilakukan perencanaan dan penganggaran. Di sisi lain, lanjut Tjahjo, pemangku kebijakan harus memahami area rawan korupsi seperti retribusi dan pajak, dana hibah dan bansos, perjalanan dinas dan lainnya. Area rawan lainnya yang harus diwaspadai adalah area rawan bencana. Para pejabat harus dapat memilah anggaran dan harus sesuai dengan undang-undang.

"Harus diwaspadai juga adalah ancaman yang sulit yaitu radikalisme dan terorisme yang merupakan musuh terbesar negara,” katanya.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan tak banyak tuntutan Pemprov Kalbar kepada pemerintah pusat.

“Kalbar tak banyak tuntutan, tolong perbaiki infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Selesai,” ujar Cornelis, kemarin.

Jika hal-hal tersebut bisa dilaksanakan, Cornelis yakin Kalbar akan maju. Menurut Cornelis, musrenbang disusun berdasarkan aspirasi di daerah. Harus dipilah-pihak berdasarkan kewenangannya. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa. 

“Hanya saja PP 19 dan PP 23 di Kalbar hampir tak jalan, kecuali terima dipa. Tetapi menginformasikan penggunaan dipa kepada gubernur tak mau,,” ungkapnya. (uni)

Berita Terkait