Indonesia Harus Terkoneksi

Indonesia Harus Terkoneksi

  Kamis, 20 Oktober 2016 09:30
BANDARA TERLUAR: Bandara Miangas, di pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara diresmikan Presiden Joko Widodo, Rabu (19/10). Bandara ini dibangun di pulau terluar Indonesia. Selain bandara, pemerintah juga menggenjot pembangunan jalan di perbatasan, termasuk di Kalbar. AGUS SUPARTO-JURU FOTO PRIBADI PRESIDEN

Berita Terkait

JAKARTA – Infrastruktur menjadi program prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Selama dua tahun pertama, pemerintah langsung tancap gas menggenjot proyek-proyek infrastruktur.

Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur dipercepat demi mengejar konektivitas antarwilayah. Targetnya, tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Karena itu, infrastruktur yang diprioritaskan adalah jalan, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara. Seluruh jenis infrastruktur tersebut harus terkoneksi untuk memudahkan masyarakat berganti moda transportasi. 

’’NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) hadir dalam bentuk paling konkret. Yakni, menyediakan transportasi bagi warganya, pelayanan publik terbaik, sampai ke wilayah paling jauh dari ibu kota negara,’’ ujar Jokowi saat meresmikan bandara di Pulau Miangas, Sulawesi Utara (Sulut), kemarin (19/10).

Komitmen menempatkan pembangunan infrastruktur itu diterjemahkan dengan merombak kebijakan fiskal. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selama ini tersedot untuk subsidi energi yang kurang tepat sasaran kini dialokasikan untuk belanja produktif. Anggaran belanja infrastruktur diperbesar. Dari RP 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 317,1 triliun pada 2016. Tahun depan naik lagi sampai Rp 346,6 triliun.

Target wilayah pembangunan infrastruktur pun diubah. Mengusung konsep Indonesia sentris, Jokowi merombak paradigma bahwa pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Jawa. Jalan, pelabuhan, jalur kereta api, hingga bandara mulai banyak dibangun di luar Jawa. Bahkan, di daerah terluar seperti Pulau Miangas.

Miangas merupakan pulau terluar sekaligus paling utara Indonesia. Berada di koordinat 5°33’20.835” lintang utara (LU) dan 126°35’18” bujur timur (BT), Miangas justru lebih dekat ke Pulau Mindanao, Filipina, ketimbang Sulawesi.

Luasnya hanya 3,2 kilometer persegi. Jarak ke Manado sekitar 274 nautical mile atau 507 kilometer. Setara jarak Jakarta ke Jogjakarta. Sedangkan jarak dari Miangas ke Mindanao hanya 48 nautical mile. Penduduknya sekitar 850 jiwa yang tergabung dalam 200-an kepala keluarga.

Bandara tersebut dibangun di sisi barat laut Pulau Miangas. Mulai dibangun pada 2012 dengan biaya Rp 320 miliar. Bandara tersebut memiliki runway sepanjang 1.400 meter dan bisa didarati pesawat jenis ATR-72. Jokowi kemarin menumpang pesawat CN-235 milik TNI-AU untuk mendarat di pulau tersebut.

Jokowi menuturkan, Bandara Miangas punya arti penting bagi Indonesia. Khususnya dalam hal pembangunan wilayah perbatasan. ’’Kita tunjukkan ke negara tetangga bahwa beranda depan Indonesia itu daerah yang dirawat, dibangun, dan patut kita banggakan,’’ ujarnya. 

Sejak awal pemerintahan, Jokowi mencanangkan pembangunan dari wilayah pinggir. Kawasan terdepan Indonesia dipermak habis-habisan. Pulau-pulau terluar maupun kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang, tapi dikonsep menjadi beranda Indonesia.

’’Sudah saatnya kita memandang laut, langit, sebagai penghubung. Bukan pemisah,’’ ucap presiden 55 tahun itu. Bila ingin mengejar kemajuan negara lain, konektivitas antarwilayah menjadi hal wajib yang tidak bisa ditawar.

Khusus Miangas, posisinya sangat strategis karena berdekatan dengan Filipina. Namun, selama ini pulau tersebut tidak bisa dijangkau kecuali menggunakan kapal laut yang memakan waktu sehari perjalanan. Dengan adanya bandara di Miangas, diharapkan akses ke pulau tersebut makin mudah karena waktu tempuh sudah terpangkas.

Jokowi menegaskan bahwa semua hal yang memicu pertumbuhan ekonomi selalu bermula dari infrastruktur. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi bakal semakin mudah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. 

Dalam hal pembangunan infrastruktur, satu prinsip yang dipegang Jokowi adalah eksekusi. ”Segera dikerjakan, jangan jadi wacana terus,’’ katanya. Karena itu, dia mendorong swasta lebih banyak berperan karena APBN tidak akan cukup untuk membangun banyak infrastruktur sekaligus.

Di luar infrastruktur transportasi, ada infrastruktur listrik yang terus dikebut. Sejumlah proyek elektrifikasi bahkan diminta untuk diselesaikan lebih cepat daripada target awal. Sambungan listrik akan memudahkan masyarakat dalam bekerja. Infrastruktur lainnya yang dikejar adalah telekomunikasi. (byu/c10/ca)

    

Berita Terkait