Indonesia Darurat Korupsi

Indonesia Darurat Korupsi

  Jumat, 16 February 2018 08:30
UANG KORUPSI: Petugas KPK menunjukkan Barang Bukti OTT Bupati Lampung Tengah di KPK, Jakarta, Kamis (15/2). KPK menangkap 15 orang dan menyita uang Rp1 miliar. Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang ditangkap KPK. FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Berita Terkait

Banyaknya Kepala Daerah Ditangkap KPK

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun melaporkan peristiwa itu ke Presiden Joko Widodo. Sudah berkali-kali arahan diberikan, tapi tetap saja banyak dari mereka yang melakukan korupsi.

Tjahjo mengatakan, tertangkapnya beberapa kepala daerah, mulai Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih bukan karena pemilihan kepala daerah (Pilkada), tapi persoalan mental. “Kepala daerah pasti sudah paham area rawan korupsi,” terang dia kemarin (15/2). 

Walaupun sudah mengetahui bahaya korupsi, tapi mereka tetap saja melakulakannya dan terjaring OTT. “Berarti ada yang tidak mau tahu,” tuturnya. Menurut dia, langkah pencegahan sudah dilakukan secara intensif. Deputi KPK juga sudah datang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan aspek pencegahan.

Tidak hanya itu saja, lanjut dia, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga sudah keliling ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi antikorupsi. Presiden juga berulangkali mengingatkan agar semua kepala daerah berhati-hati. Mereka diminta mengelola keuangan daerah dengan baik. Tapi, setelah itu masih ada saja tertangkap.”Presiden tidak pernah bosan mengingatkan,” terang politisi PDIP itu.

Tjahjo mengatakan, presiden sering berceramah di depan gubernur, bupati dan wali kota. Namun, beberapa jam mendapatkan pengarahan, ternyata ada yang tertangkap KPK. Berarti, tutur dia, hal itu merupakan masalah mental masing-masing kepala daerah.

Mantan anggota DPR itu menyatakan, dia sudah melapor ke presiden terkait kepala daerah yang terkena OTT, baik Bupati Jombang, Ngada, dan Subang. Menurutnya, setiap kali ada penangkapan terhadap gubernur, bupati maupun wali kota, ia selalu melaporkannya. “Saya lapor setelah menerima surat resmi dari KPK,” ujar pria kelahiran Surakarta itu.

Terpisah, Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, tertangkapnya kepala daerah yang menyalonkan kembali sebagai pimpinan daerah merupakan bukti kegagalan partai politik dalam merekrut kandidat yang akan bersaing dalam pesta demokrasi. “Calon yang mereka pilih ternyata melakukan korupsi,” tegas dia.

Parpol belum bisa mencari calon yang mempunyai integritas dalam membangun daerah. Ternyata, kata dia, sebelum menjadi kepala daerah mereka sudah mengahalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Apalagi, lanjutnya, ketika mereka nanti terpilih, maka korupsi yang akan dilakukan bakal semakin besar.

Alumnus fakultas hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menerangkan, OTT yang dilakukan KPK terhadap calon kepala daerah merupakan bagian dari pencegahan. Yaitu, mencegah terjadinya korupsi yang lebih besar. “Jadi, lebih baik mereka ditangkap sebelum terpilih. Masyarakat juga akan mengetahui sosok mereka sebenarnya,” ungkapnya.

Dia meminta KPK terus melakukan pendalaman terhadap tindak pidana itu. Proses pencalonan juga perlu didalami. Sebab, banyak terjadi transaksi mahar politik dalam pencalonan. Para kandidat juga banyak yang menyetor uang untuk mendapatkan rekomendasi. (lum)

Berita Terkait