Impor Rektor? Ah, Ada-Ada Saja!

Impor Rektor? Ah, Ada-Ada Saja!

  Jumat, 24 June 2016 09:20   669

Oleh: Y PRIYONO PASTI

IMPOR barang-barang kebutuhan pokok sudah sangat lazim di negeri ini. Mulai dari beras, daging, gula, kedelai, bawang, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya sampai alat rumah tangga, barang elektronik, dan aksesoris. Kini, ada wacana untuk mengimpor rektor dari luar negeri. 

Wacana impor rektor ini diutarakan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir ketika melaksanakan kunjungan di Universitas Negeri Surabaya pada awal Juni lalu. Entah serius atau sekadar bercanda, M. Nasir menyatakan agar rektor dipegang oleh orang asing untuk mendongkrak kualitas pendidikan tinggi negeri (PTN) di republik ini.

M. Nasir mencontohkan sejumlah negara yang memakai orang asing untuk menjadi rektor di sejumlah universitas di negara-negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi, Cina, dan Singapura. King Saud University (KSU) misalnya, yang dulu tak diperhitungkan, ketika rektornya dipegang oleh orang asing, kini masuk jajaran universitas top dunia. KSU masuk peringkat 200 dunia.

Wacana progresif M. Nasir tersebut tak pelak menuai kontroversi. Sejumlah tanya pun menyeruak. Apakah langkah tersebut efektif? Mengingat budaya dan tantangan yang berbeda antara PTN di Indonesia dengan PTN di sejumlah negara tersebut, akankah rektor impor itu mampu mendongkrak kualitas PTN kita? Bagaimana dengan permasalahan birokrasi dan aturan-aturan politik mengikat lainnya yang harus ditaati dan ikut menentukan hidup matinya PTN?

Menurut Darmaningtyas, penulis buku “Melawan Liberalisasi Pendidikan”, gagasan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir itu sulit diterapkan di Indonesia karena tantangannya amat berbeda. Menurutnya, PTN di Indonesia, baik negeri maupun swasta, mengalami permasalahan birokrasi dan politik yang akut. Birokrasi itu diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemenristek Dikti) ataupun Kementerian Keuangan yang harus ditaati oleh perguruan tinggi.

Dalam konteks birokrasi pemilihan rektor, suara menteri (35 persen) ikut menentukan pemilihan rektor di PTN. Di sini, calon rektor yang memiliki komptensi super hebat pun tak akan terpilih menjadi rektor kalau tidak mendapat dukungan menteri. Karena itu, kesibukan pada saat pemilihan rektor di PTN adalah lobi terhadap orang-orang dekat menteri untuk mendapatkan dukungan, bukan menyiapkan program yang dapat meyakinkan senat guru besar atau sivitas akademika umumnya untuk memilih dirinya sebagai rektor. Dengan mekanisme pemilihan rektor yang demikian, yang terpilih menjadi rektor di PTN belum tentu yang terbaik, melainkan orang yang jago lobi dan memiliki jaringan dekat menteri.

Adapun birokrasi keuangan itu terlihat dari seragamnya aturan keuangan negara untuk semua instansi pemerintah dan jenis layanan yang tidak memberikan fleksibilitas bagi layanan publik, sehingga merepotkan PTN kita. Contohnya, mekanisme keuangan yang tidak akomodatif terhadap anggaran praktikum atau penelitian.

Alat-alat atau perlengkapan praktikum itu harus tersedia ketika semester awal dimulai. Semester genap umumnya dimulai pada Februari, tapi pada bulan tersebut  APBN belum tentu cair. Demikian pula dana riset seringkali cair setelah Agustus, sehingga sangat menyulitkan untuk kegiatan riset. Akibatnya, kegiatan riset di PTN mayoritas sekadar memenuhi target karena anggarannya tidak mendukung untuk hasil riset yang bagus (lih. Darmaningtyas, 2016).

Secara spesifik, Darmaningtyas mengungkapkan ada tiga persoalan mendasar yang menghambat kemajuan PTN kita, yaitu pertama, pola rekrutmen calon dosen yang lebih didasari sentimen primordial, baik itu agama, organisasi ekstra, suku, maupun kedaerahan sehingga yang terjadi adalah monokultur, bukan multikultur.

Kedua, dosen PTN kita umumnya lulusan dari PTN yang sama, jarang sekali terjadi silang lulusan antar-PTN. Dosen yang berasal dari PTN lain menjadi orang pinggiran. Meskipun mereka cerdas, kompeten, memiliki kapasitas dan integritas; tetap saja dipandang warga kelas dua (pendatang), sehingga tidak dilibatkan dalam perencanaan universitas dan sulit menduduki jabatan struktural. Ketiga, birokratisasi yang ribet, baik administratif maupun keuangan serta politis.

Mencermati pelbagai persoalan yang menghambat tumbuh-kembang dan majunya PTN kita sebagaimana dipaparkan di atas, sejumlah pihak berpendapat impor rektor bukanlah solusi yang tepat. Hal mendasar yang mesti dilakukan adalah melakukan perubahan dan membenahi birokrasi, baik adminisitratif, keuangan, maupun   politis. Menteri perlu memberikan “otonomi khusus” kepada rektor (lokal, bukan impor itu) untuk mengelola kampus yang dipimpinnya. 

*)Penulis Seorang Pendidik Alumnus USD Yogyakarta Humas SMP Santo F. Asisi Tinggal di Kota Pontianak