Hutan Desa Segera Terealisasi

Hutan Desa Segera Terealisasi

  Senin, 10 Oktober 2016 08:46

Berita Terkait

MELANO – Rencana pembentukan hutan desa di lima desa di Kabupaten Kayong Utara nampaknya mulai mendapat angin segar. Tim dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan datang dan melakaukan verifikasi hutan desa di lima desa di Kecamatan Simpang Hilir, 27 – 29 September lalu.

Kedatangan Tim Verifikasi Hutan Desa ini menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Kayong Nomor: 522/829/Hutbun-C tertanggal 23 Agustus 2016 Perihal Usulan Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa. Tim yang berjumlah 22 orang tersebut, terdiri dari enam orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 10 orang dari Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Zona Kalimantan, satu orang dari BPKH Wilayah III Kalimantan Barat, dua orang mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan tiga orang dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara.

Adapun desa-desa yang dilakukan verifikasi adalah Desa Penjalaan yang mengajukan kawasan hutan produksi Sungai Purang sebagai kawasan hutan desa. Sedangkan desa-desa lainnya yakni Desa Nipah Kuning, Desa Pemangkat, Desa Pulau Kumbang, serta Padu Banjar mengajukan hutan lindung gambut (HLG) Sungai Paduan.

Ada beberapa aktivitas yang dilakukan mereka di antaranya focus group discussion (FGD) dengan masyarakat yang dilaksanakan pada 28 September. Mereka mendiskusikan berbagai hal terkait kelengkapan administrasi pengusulan hutan desa berupa surat usulan hutan serta Peraturan Desa tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa berserta Keanggotaanya, dan sebagainya. Di samping itu, bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kawasan hutan yang diusulkan sebagai kawasan hutan desa, terutama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa rotan, madu, air, dan sebagainya, hingga ancaman terhadap kawasan hutan.

Verifikasi itu sendiri dilakukan sebagai dasar penetapan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Penetapan areal kerja hutan desa (PAK-HD), bahkan, harapannya setelah verifikasi yang secepatanya beberapa desa tersebut dapat SK. Kemudian PAK-HD, sehingga dapat mengajukan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

Koordinator Hutan Desa Yayasan Palung, Desi Kurniawati, mengatakan, yang diinginkan dari sebuah hutan Desa pada prinsipnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan akses kepada mayarakat melalui LPHD, untuk mengelola hutan desa secara lestari dan berkelanjutan. "Namun, perlu dipahami dan perlu diingat bahwa hutan desa adalah hutan negara, sehingga dalam penerapan pengelolaan hutan desa harus berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

"Sedangkan kawasan hutan yan bisa diajukan sebagai kawasan hutan desa adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak serta berada di wilayah administrasi desa setempat," lanjutnya. (afi)

Berita Terkait