Honorer K2 Tetap tak Bisa Otomatis Diangkat , Undang-Undang Mensyaratkan Lolos Seleksi

Honorer K2 Tetap tak Bisa Otomatis Diangkat , Undang-Undang Mensyaratkan Lolos Seleksi

  Rabu, 17 February 2016 09:47
DATANGI KEMENPAN-RB: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Misni Safari bersama rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, bertandang ke Kementerian PAN-RB di Kantor Kementerian, mempertanyakan nasib honorer K-2, Selasa (16/2) kemarin. ISTIMEWA

Berita Terkait

SAMBAS – Secara substansial, berbagai peraturan perundang-undangan tidak memberikan celah hukum bagi pengangkatan tenaga honorer secara otomatis menjadi CPNS. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta berakhirnya masa berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012, tidak memberikan ruang bagi rekrutmen dan pengangkatan CPNS secara langsung atau otomatis. Hal tersebut diungkapkan wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Misni Safari. 

"Jadi perwakilan Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menegaskan ke kita (DPRD Kabupaten Sambas, Red) penerimaan CPNS harus melalui seleksi terlebih dahulu," ungkap Misni saat memimpin rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Sambas bertandang ke Kementerian PAN-RB di Kantor Kementerian PAN-RB di Jakarta, terkait nasib honorer kategori II (K2), Selasa (16/2) kemarin.

Disebutkan dia, berdasarkan pasal 58 ayat 3 UU ASN, tercantum jelas bahwa Pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumunan hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi CPNS. Dia juga menambahkan jika hal ini diperkuat kembali dengan pasal 61 bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama, untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Dia menjelaskan jika dalam UU tersebut, pada pasal 62 ayat 2 juga dinyatakan proses seleksi yang dilakukan tiga tahap. Tiga tahapan yang dimaksud dia yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dasar, dan tes kemampuan bidang. Dia juga menambahkan jika PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS juga memberikan batasan jelas. "PP itu pun menyebutkan tenaga honorer kategori II diangkat setelah mengikuti tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang," katanya.

Dia juga mengungkapkan jika PP tersebut menegaskan di mana tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud ayat 7, dapat diangkat menjadi CPNS beradasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun 2014. Artinya, dia menambahkan, gelombang pengangkatan honorer K-2 selesai setelah pengangkatan CPNS pada 2014, serta seiring dengan berakhirnya masa berlaku PP Nomor 56 Tahun 2012 pada Desember 2014. Hanya saja, diakui dia, sampai saat ini Kementerian PAN-RB masih mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Untuk sementara saran dari Kemen PAN-RB diambil kebijakan oleh pemda, misalnya dengan outsourcing yang bisa diperdalam dalam Perpres Nomor 70/2012 dan Perpres No 56/2012," katanya.

Dalam kunjungan ke Kementerian PAN-RB tersebut, Misni didampingi Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sambas Karmadi, Sekretaris Komisi A DPRD Sambas Lerry Kurniawan Figo, serta sejumlah anggota komisi seperti Faisal, Ediyanto, Minharto, H Suhaili, H Badri, Uray Farida, Tjong Tji Hok, dan Sekretaris DPRD Ernawati bersama staf. Kunjungan mereka ke Kementerian PAN-RB ini terkait pengaduan masyarakat mengenai tenaga honorer K2 Kabupaten Sambas ke DPRD beberapa waktu lalu.

Rombongan tersebut disambut perwakilan Kementerian PAN-RB oleh Gunawan dan Diyah Paras. Berdasarkan pertemuan tersebut, Misni mengungkapkan jika mereka telah memperoleh sejumlah penjelasan. Dalam pembicaraan tersebut, menurut dia, terungkap jika penyelesaian tenaga honorer K2 telah dipertimbangkan Kementerian PAN-RB antara kemanusiaan dan aturan. Dia menambahkan, berdasarkan pengakuan mereka jika pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, memperhatikan nasib eks honorer K2.

Bahkan, dia menambahkan, pemerintah sudah menyusun roadmap penanganan permasalahan honorer K2, seperti melakukan rapat maraton bersama lintas kementerian, untuk merumuskan payung hukum serta upaya administratif lainnya, demi mendapatkan dukungan anggaran. Hal tersebut, menurut legislator Partai Amanat Nasional tersebut, dilakukan sebagai wujud empati dan simpati pemerintah terhadap nasib honorer K2. “Namun demikian, sampai saat ini upaya tersebut belum memberikan hasil,” ucapnya menyayangkan. (har)

 

Berita Terkait