HOAX - Suatu Kajian dari Perspektif Hukum (2)

HOAX - Suatu Kajian dari Perspektif Hukum (2)

  Rabu, 20 September 2017 09:41   125

Oleh: Hadi Suratman SH. MSi.

Hoax kerap diperbincangkan di media massa maupun media sosial, karena dianggap meresahkan publik, dengan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Lantas apa itu hoax dan darimana asalnya?

C. Siapa yang menilai Hoax

Suatu permasalahan atau peristiwa tentu ada yang menilai. Katakanlah jika ada suatu dugaan dalam hal produk makanan adanya indikasi merugikan masyarakat, maka balai POM yang menanganinya, begitu juga dalam kejahatan pada umumnya seperti pencurian, maka yang dapat menentukan seseorang itu diduga pelakuknya adalah polisi dengan berbagai alat bukti dan seterusnya, sedangkan Hoax?. Disini tentulah harus dengan kehati hatian jika seseorang akan dapat dikatakan Hoax.

Sebagai gambaran jika seseorang difitnah secara verbal maka orang yang difitnah dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada penegak hukum secara langsung. Namun jika perbuatan Hoax tersebut menggunakan media baik cetak, melalui  Komputer dan Internet maka Hoax tadi sudah masuk dalam pemahaman yang tidak sederhana seperti Hoax secara perbal yang pelaku serta pihak yang dirugikan saling mengetahui.

Pada fase ini teknologi sudah berperan dalam kaitan perbuatan Hoax, lalu dengan cara apa jika telah terjadi Hoax, atau diduga Hoax didunia maya jika tidak seorangpun menyebutnya Hoax, atau tidak adanya pernyataan resmi dari pemerintah bahwa suatu peristiwa itu Hoax, maka masalah tersebut akan terus berlanjut dari Netizen satu ke netizen lainnya hingga meluas keseluruh pengguna medsos terebut. Dengan tidak adanya suatu pemberitahuan bahwa sesuatu itu Hoax atau tidak, berarti untuk mengetahui kebenarannya menunggu waktu tertentu. Sebagai contoh tentang pemberitaan kiamat tidak lama lagi, mungkin hanya menunggu hitungan beberapa tahun saja, berita tersebut telah meresahkan dan tidak ada satupun dari seseorang berani mengatakan hal tersebut Hoax, pemerintah juga belum berani menyatakan berita itu Hoax. Permasalahannya jika dikatakan hoax ternyata benar, dan jika tidak benar dan tidak terjadi kiamat maka berita tersebut adalah Hoax. Disinilah permasalahan Hoax harus disikapi secara hati-hati, dan sejauhmana kesiapan pemerintah melakukan penegakan hukum atas Hoax,  dan apakah hanya sipembuat berita yang dihukum, atau para pengunggah yang julahnya jutaan. Ingat jika Hoax merupakan tindak pidana maka penegakan hukum jangan melihat siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban. Atau dapat dikatakan jangan masalah penegakan hukum hanya mencari sensasi hingga terjadi hingar bingar yang membuat energi terkuras. 

Dalam hukum pidana jika berkaitan dengan suatu tindak pidana maka yang menjadi pointer dalam penyidikan adalah siapa pelaku, berapa orang pelaku, cara dan alat yang digunakan, maka disini akan ditarik kesimpulan apakah perbuatan tersebut  dilakukan oleh satu orang, atau dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai peran seperti terkandung dalam pemahaman pasal 55 KUHP, lalu bagaimana jika Hoax  diproses oleh penyidik menggunakan pasal 55 KUHP (Delnneming/perbarengan), sudah dapat dibayang pemerintah sibuk mengurus jumlah pelakunya, lalu Siapa yang bertanggungjawab apakah orang atau lembaga tertentu seperti Google, pengelola Facebook, atau lainnya. Disini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan Pembangunan Sistem Hukum Nasional (PSHN) di Indonesia.

D. Hoax menurut Hukum

Peraturan Perundangan di Indonesia mengenai penyebaran kabar bohong, diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang terdapat dalam Pasal 28 “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dari bunyi pasal tersebut ada dua norma yang satu jika kebohongan tersebut menimbulkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik. Ayat tersebut sangatlah ambigu, bahkan majas, dan juga pelakunya berkaitan dengan yang mengedarkan. Jika pasal ini diterapkan maka makna dari pasal tersebut sudah tidak jelas yaitu kata “Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, kalimat ini majas/tidak jelas apa yang dimaksud, yaitu apakah konsumen dalam arti dagang, kemudian pengertian “Transaksi Elektronik“, disini apakah dapat dipahami dalam arti perbuatan kejahatan yang menggunakan alat eloktronik, atau merugikan usaha dalam kegiatan dagang elektronik. Disamping itu perbuatan penyebaran berita bohong juga tidak jelas. Disini dapat kita pahami dari kalimat “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong”, pada klausula tersebut majas/kabur makna dari pengertian tersebut dan bisa mempunyai makna bahwa yang dikenakan hukuman adalah yang “mengedarkan tanpak hak” , jika maknanya demikian berati yang mebuat tidak dikenakan hukuman. Sedangkan pada ayat 2 nya dapat dipahami bahwa betapa bahayanya jika berita tersebut di siarkan, diunggah, atau disebarkan. Yang menjadi pertanyaan jika itu HOAX, maka akan bermasalah bagi pertanggung jawaban hukum bagi pelakunya dan sampai dimana pengertian pertangun jawaban hukumnya, atau hanya sampai pada pembuat, atau sampai pada pengunggahnya. Disinilah mungkin perumusan terhadap UU yang berkaitan dengan IT harus benar-benar menjadi suatu produk hukum yang baik serta mampu menjamin kepastian hukum yang berujung pada keadilan. 

Mari kita pahami pasal pasal lainnya, Pasal 14 (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun. 

Bunyi pasal 14 dan 15 hanya menyangkut pemahaman tentang yang “menyiarkan”, pemahaman menyiarkan bisa saja dilakukan oleh media cetak ataupun elektronik, namun yang menjadi pertanyaan apakah pemahaman “Menyebarkan” sama dengan kalimat “menyiarkan”, penggunaan dua kalimat yang ada didalam UU No 11 Tahun 2008 sangat membingungkan.

Mari kita pahami secara hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana; jika pasal 28 berkaitan dengan barang siapa, maka tujuannya kepada orang, maka pertanggungjawabannya adalah orang tersebut harus bertangung jawab secara hukum, kemudian pada pasal  14 dan 15 nya terdapat kalimat dengan bunyi “menyiarkan”, makna menyiarkan berbeda dengan menyebarkan, jadi mana yang dihukum, apakah menyebarkan, atau menyiarkan, atau menyebarkan dan menyiarkan, dan ataukah pengertian menyebarkan sama dengan menyiarkan. 

Hoax bisa saja terjadi sebagai akibat pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dan jika terjadi suatu permasalahan hukum maka akan timbul pemahaman dalam penafsiran, dan bahkan menimbulkan suatu perdebatan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukumnya. Berdasarkan UU pers diatur oleh UU No 40 Th 1999 segala pemberitaan itu selalu dapat dikanter dengan hak jawab oleh pihak yang dirugikan akibat pemberitaan maupun penyiaran. Namun yang menjadi pertanyaan apakah pers dan organisasi pers dapat dikenakan UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 dan 15 yang terkesan memaknai pelakunya melakukan penyiaran atas berita bohong. Disini tentu akan menjadi perdebatan hukum dalam penegakan hukum, sehingga timbul pertanyaan; apakah Hoax yang dilakukan oleh pers dikenakan UU No 40 Th 1999 tentang Pers, ataukah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Disinilah terkadang peraturan pemerintah bertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, atau paling tidak ada pasal-pasal didalam UU yang satu bertentangan dengan pasal yang ada di UU yang lain, dan atau ada pemahamam makna, atau penggunaan kalimat yang tidak konsisten antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu UU, atau antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam UU yang lain pula.

Negara harus mengkaji segala produk hukum dengan seksama, agar UU yang dihasilkan menjamin kepastian hukum dengan berharap keadilan akan tercapai. Disisi lain tentunya jangan sampai hukum yang tidak baik memakan korban bagi pencari keadilan, atau jangan sampai hukum yang dibuat sulit mendekati keadilan karena hukum itu sendiri cacat sejak lahir atau jangan sampai hukum dibuat mempunyai makna karet atau dapat ditafsir kesana kemari, sehingga menjadi peraturan yang didalamnya tidak terdapat nilai filosofis.

(Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)

https://jagokata.com/arti-kata/hoax.html

http://news.liputan6.com/read/2820443/darimana-asal-usul-hoax

http://www.negarahukum.com/hukum/pidana-bagi-penyebar-hoax.html

http://palingseru.com/8261/7-kasus-penelitian-hoax-paling-populer-di-dunia

AS. Hornby, 1995. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford University Press, Fifth Edition.

CST. Kansil, 1999. Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, cet. III. 

Mr. J.E. Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht. 

Barda Nawawi Arief, 1998. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta, Raja Grafindo, cet. III.

Kamus hukum 2008, Penerbit Citra Umbara.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.