Hingga September Ada 831 Kasus Pelajar Langgar Lalu Lintas

Hingga September Ada 831 Kasus Pelajar Langgar Lalu Lintas

  Kamis, 19 Oktober 2017 10:00

Berita Terkait

PONTIANAK – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pelajar belum lama ini menambah daftar kasus-kasus kecelakaan di Pontianak. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya penerapan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Sebagaimana dalam Pasal 77 ayat 1 tertulis bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Namun saat ini masih sangat sering dijumpai pelajar yang tak memiliki SIM dapat mengendarai sepeda motor, termasuk untuk berangkat ke sekolah. 

Akibatnya, sejumlah kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar kerap terjadi. Berdasarkan data dari Polresta Pontianak Kota, setidaknya ada 831 pelanggaran dilakukan pelajar sejak Januari hingga September 2017. Angka ini adalah tertinggi ketiga setelah pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan swasta sebanyak 4002, dan mahasiswa sebanyak 989.

Di samping itu, pelajar juga menjadi pelaku yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hingga Agustus 2017, sudah ada 78 pelaku laka lantas dari kalangan pelajar. Angka ini adalah tertinggi kedua setelah profesi karyawan swasta yang berjumlah 331 pelaku. Untuk korban kecelakaan, tercatat ada 118 pelajar yang telah menjadi korban, sedangkan karyawan swasta 266 orang, dan mahasiswa 21 orang.

Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota, Kompol Syarifah Salbiah mengatakan bahwa sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar utamanya dikarenakan belum memiliki izin mengemudi. Selain itu, pelanggaran yang terjadi karena tidak menggunakan helm, berkendara dengan berboncengan tiga, dan melanggar rambu lalu lintas.

Salbiah menjelaskan bahwa faktor belum siapnya emosi pelajar menjadi sebab mereka belum layak untuk berkendara dengan sepeda motor di jalan. Selain itu, mereka juga belum banyak mengetahui tata tertib berlalu lintas dengan benar. 

“Usia mereka (pelajar) masih di bawah umur, masih belum bisa membedakan baik dan buruk, dan belum tahu tata tertib berlalu lintas,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Selasa (17/10). 

Meski telah beberapa kali terjadi kecelakaan pelajar yang mengakibatkan jatuhnya korban, namun ia menilai masih ada orang tua yang belum sepenuhnya sadar akan hal ini. Terbukti bahwa baru-baru ini pihaknya telah melakukan razia di kawasan Pontianak Barat. Dari razia tersebut, setidaknya ada 30 siswa berseragam sekolah terjaring karena melanggar sejumlah aturan. 

Guna memberikan efek jera, pihaknya tidak hanya memberikan sanksi denda, namun kendaraan akan disita hingga pihak orang tua dan guru Bimbingan Konseling di sekolah pelajar yang terjaring harus mendatangi Polresta Pontianak Kota. “Walaupun sudah bayar denda, kami tidak keluarkan jika tidak ada guru BK dan orang tua. Dan ini pun tidak boleh diwakilkan orang lain seperti kakak atau abang, kecuali yang orangtuanya tidak ada,” jelasnya.

Razia seperti ini, kata dia juga akan digencarkan di sejumlah titik di Kota Pontianak. Ia pun mengakui bahwa ada beberapa titik yang rawan pelanggaran, seperti Pontianak Barat, perbatasan Pontianak Barat dan Kota, Pontianak Utara, dan Pontianak Timur. Begitupun di Kubu Raya yang juga menjadi bagian wilayah kerjanya.

“Paling banyak terjadi pelanggaran dan kecelakaan itu di Kubu Raya,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Chandramidi mengatakan bahwa upaya pencegahan terjadi pelanggaran sudah dilakukan, di antaranya melalui razia. Selain itu, saat ini sudah ada angkutan umum yang dapat digunakan oleh pelajar untuk pergi dan pulang ke sekolah. “Dishub sudah menyiapkan bis BRT,” katanya melalui pesan singkat.

Meski sudah tersedia sejak beberapa bulan yang lalu, namun angkutan umum ini dirasa masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat khususnya pelajar. Hal ini diakui oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. “BRT saat ini sudah ada, tapi memang masih juga ada pelajar yang belum memanfaatkannya,” pungkasnya.

Sejumlah persitiwa kecelakaan yang dialami oleh pelajar ini, kata Edi hendaknya menjadi pelajaran bagi orangtua agar tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan di jalan. Bahkan pemkot sendiri bisa mencabut fasilitas yang didapatkan siswa yang melanggar aturan berlalu lintas, seperti pencabutan beasiswa. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera baik kepada orangtua, pelajar, maupun sekolah. (sti)
 

Berita Terkait