Hildi: Dana Desa Masih Kurang

Hildi: Dana Desa Masih Kurang

  Jumat, 4 December 2015 09:36
SOSIALISASI: Derektur Jenderal Perimbangan Republik Indonesia beserta Anggota Komisi XI DPR-RI Ir. G.Michael Jeno, MM berkunjung ke Kabupaten Kayong Utara untuk mensosialisasikan UU No. 6 tahun 2014 tentang dana Desa. Danang Prasetyo/pontianak post

Berita Terkait

SUKADANA-Derektur Jenderal Perimbangan Republik Indonesia beserta Anggota Komisi XI DPR-RI Ir G Michael Jeno berkunjung ke Kabupaten Kayong Utara untuk mensosialisasikan UU No 6 tahun 2014 tentang dana desa dan memberikan pedoman sekaligus peningkatan kemampuan bagi kepala desa dan aparatur desa, agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan benar.

Kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa turut dihadiri enam  Camat dan 43 kepala desa se Kabupaten Kayong Utara memenuhi gedung pertemuan Balai Praja, Sukadana, Rabu(02/12)Pada kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, Sekda KKU, Dandim 1203 Ketapang, Perwakilan Polres Ketapang, Kajari Ketapang, Perwakilan PN Ketapang serta seluruh pimpinan SKPD  serta perangkat dan pengelola keuangan desa se Kabupaten Kayong Utara.

Mengenai hal ini, pada sambutannya Derektur Jenderal Perimbangan Keuangan Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E. memberikan paparannya mengenai PP Nomor 43 dan 60 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 yang telah mengalami perubahan menjadi PP No.47 & 22 Tahun 2015 untuk menyempurnakan formula pembagian dana desa agar memenuhi asas pemerataan dan keadilan supaya tidak terjadi kecemburuan dan konflik antar desa.

“Dana desa dibagi berdasarkan alokasi dasar sebagai unsur pemerataan dan sebagian lainnya dibagi berdasarkan formula yang memperhitungkan jumlah penduduk (25 persen), luas wilayah (10 persen), angka kemiskinan (35 persen), dan tingkat kesulitan geografis desa (30 persen). Pemerintah pusat bersama komisi XI DPR-RI Ir. G.Michael Jeno, MM berkomitmen untuk memenuhi anggaran dana desa,” ucapnya.Selanjutnya, berdasarkan pagu anggaran dana desa yang ditetapkan dalam Perpres No. 36 tahun 2015 tentang rincian APBN perubahan tahun 2015, pada tahun 2015 Kabupaten Kayong Utara mendapat dana desa sebesar Rp13,49 miliar.

Dari dana tersebut, pemerintah telah menyalurkan tahap I dan II ke rekening kas umum daerah KKU masing-masing sebesar Rp 5,4 miliar (40 persen) dan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-843/MK.07/2015 tanggal 23 Oktober 2015, sisanya sebesar 20 persen akan disalurkan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran  dana desa tahap I berupa penyampaian Perdes tentang APBDes dan untuk tahap ke II telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I.

“Untuk itu pemerintah daerah melalui Bupati, SKPD, serta Camat agar dapat membantu atau membimbing desa dalam menyusun APBDes, RJPMDes, dan RKPDes, segera menetapkan Perbup mengenai pengelolaan keuangan desa, serta menyalurkan dana desa ke rekening kas desa apabila sudah mempunyai perdes APBDes,” pungkasnya.Sementara itu, Bupati Kayong Utara, H. Hildi Hamid menjelaskan bahwa pemerintah Kayong Utara memberikan pendampingan, juga pembinaan, mulai dari penyusunan RPJMDes, APBDes. Selain itu juga adanya pembentukan Tim Terpadu, dengan melakukan Coacthing Clinic kepada para Kepala Desa. 

“Hal ini dilakukan agar implementasi Undang-Undang Desa, benar-benar dapat berjalan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga sudah menerbitkan 17 Perbup, termasuk Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa, guna memberikan kemudahan dalam menjalankan Amanah UU Desa tersebut,”sebut Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa, secara pribadi, dana perimbangan yang dikucurkan, sebenarnya tidak adil untuk daerah. Yang dicontohkan oleh Bupati secara langsung, bahwa dana perimbangan, karena kewajiban untuk ADD ini adalah 10 persen dari dana transfer dikurangi dana DAK, kenaikan dana perimbangan, yakni dana alokasi umum, dari tahun 2015 ke 2016,  sebesar Rp50 miliar. Disatu sisi, kewajiban pemerintah kabupaten memberikan kepada desa sebesar Rp48 miliar, yang sebenarnya kurang berarti tambahan tersebut. “Saya minta kepada Dirjen Perimbangan menyusun formulasi baru atau khusus, untuk daerah tertinggal, terhadap dana perimbangan. Tidak semata-mata hanya membagikan dengan kondisi fiskal daerah. Betul kondisi fiskal daerah kami baik, tetapi kebutuhan infrastrukturnya sangat jauh dan besar dari memadai,” terang Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyoroti, belum terpikirkannya dari pemerintah pusat, Dirjen Perundangan, bagaimana kesulitan dari pemerintah daerah dalam persoalan pertanggungjawaban. Adanya persamaan terkait pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan desa, harus juga dipikirkan masalah nomenklaturnya. Karena hingga tahun 2016, dana transfer dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, masih dalam bentuk bantuan keuangan.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar, sekaligus Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat, bahwa 80 persen anggaran dana desa telah disalurkan kepada seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tahap Pertama pada bulan April hingga Mei dan tahap II di bulan Agustus hingga Oktober.“Untuk sisa yang 20 persen menunggu pertanggungjawaban dari tahap 1 dan tahap 2 yang 80 persen tersebut. Sementara penyaluran alokasi dari APBD, sangat tergantung dari masing-masing daerahnya. Berdasarkan informasi yang masuk ke kami, hingga November baru ada 45 persen yang baru disalurkan kepada masyarakat,” ujar Supendi.

Menurut dia, hal ini tentunya disebabkan kesiapan masing-masing desa, juga karena Undang-Undang Desanya masih berusia muda, dan baru tahun pertama. Makanya, pemerintah giat mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan sosialisasi kepada desa, baik dari pusat, provinsi hingga kabupaten. (dan) 

 

Berita Terkait