Hati-Hati Pangkas Transfer Daerah

Hati-Hati Pangkas Transfer Daerah

  Sabtu, 6 Agustus 2016 09:55
Ilustrasi

Berita Terkait

Jakarta – Sejumlah pihak mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merevisi APBN Perubahan 2016 sebagaimana diputuskan Presiden Joko Widodo atas usul Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satunya disampaikan Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan.  

Politikus Gerindra itu menyikapi pemangkasan postur APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun, terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun. Menurut Heri, sebaiknya penurunan belanja K/L maupun transfer daerah tidak terjadi secara merata.

"Terkait dipangkasnya dana transfer daerah, pemerintah sebaiknya harus hati-hati karena itu bisa berimbas pada terbengkalainya sejumlah program daerah yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Heri Gunawan, Jumat (5/8).

Heri menyatakan pada dasarnya kebijakan membongkar APBN-P 2016, menjadi bukti postur yang ada tidak well-designed, sehingga kredibilitasnya dipertanyakan. Dirinya juga menilai, pemerintah jangan terlalu berharap banyak pada pemangkasan, karena itu juga tidak terlalu efektif.

"Kalau kita baca realisasi anggaran K/L tahun 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas K/L tidak optimal juga dalam melaksanakan anggaran belanjanya tahun sebelumnya," ujar Heri.

Sebagai contoh, tambahnya, realisasi anggaran belanja di Kementerian Keuangan hanya sebesar 83,95% dari anggaran belanja sebesar Rp 33,7 tirilun. Dengan kata lain, ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana.

Anehnya. Meski tidak optimal, mayoritas K/L tetap mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Seperti Kemenkeu yang realisasi belanjanya hanya 83,95% lalu mendapat pagu anggaran belanja sebesar Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari TA 2015. Per 7 Juni 2016, anggaran itu baru terlaksana 30,96 persen.

Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan dewan siap membahas kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrayani (SMI) yang merombak APBN Perubahan 2016, setelah ada keputusan pemotongan anggaran Rp 133 triliun.

Akom, sapaan Ade, juga meyakinkan pembahasan kembali APBN-P 2016, meski memakan waktu tapi tidak akan mengganggu proses penyusunan APBN 2017.

"Bisa. DPR pasti sesuai dengan jadwal. Orang DPR itu sampai pagi, sampai pagi deh (bahas anggaran). Asal pemerintahnya sanggup saja," kata Akom.

Politikus Golkar itu menyebutkan jika revisi tersebut segera diusulkan ke dewan, maka selesai reses pertengahan Agustus ini akan langsung dibahas. Apalagi sifatnya emergency.

"Langsung kami bahas. Karena itu emergency ya harus juga kita hadapi secara emergency juga," tegasnya.

Justru yang harus dipikirkan, lanjut Akom, dampak dari pemotongan anggaran pada masyarakat. Sebab, dipastikan akan banyak program yang dikurangi dananya.

"Kan Rp133 T, dulu 50 triliun saja sudah pada menjerit. Ada beberapa kementerian saya dengar sekarang sudah pada menjerit. Pasti ada dampak. Itu kan pilihan yang tidak enak semua. Cuma keadaan mengharuskan begitu," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini rencana pemerintah memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 tidak akan menyentuh aspek-aspek kesejahteraan rakyat. Sebab, pemerintah tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat sebaik mungkin.

Menurut Tjahjo, pemangkasan anggaran tidak akan dilakukan pada anggaran program-program prorakyat. “Yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat saya yakin tidak ada pemotongan," ujar Tjahjo di sela-sela Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Jakarta Jumat (5/8).

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga meyakini rencana pemangkasan anggaran tidak akan menghambat proses pembangunan yang tengah berjalan. Terlebih, tahun anggaran 2016 tinggal tersisa lima bulan.

“Kalau memang bisa, enggak ada masalah. Dinamis, bagaimana pemerintahan efektif melayani masyarakat," ujar Tjahjo.

Karenanya Tjahjo menduga pemangkasan APBNP 2016 lebih menyasar anggaran belanja pegawai seperti perjalanan dinas dan hal-hal lain. Dengan demikian, program pembangunan tetap berjalan dengan baik.

Pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah sendiri tinggal menunggu waktu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, bersama Menko Perekonomian dan Bappenas pihaknya sedang menyisir seluruh anggaran kementerian/lembaga yang dianggap tidak produktif dan prioritas.

“Yaitu masalah pembangunan insfrastuktur, belanja untuk pendidikan (termasuk tunjangan profesi guru), tunjangan untuk belanja kesehatan. Dalam hal ini tetap kami prioritaskan sebagai hal yang akan terus dijaga untuk tidak mengalami pemotongan,” ujarnya di Jakarta.

Meski tetap jadi prioritas, pokok-pokok tersebut juga masuk dalam kajian dan penelitian kementerian terkait untuk bisa efisiensi anggaran.

Pemerintah pusat juga akan menelusuri beberapa pengeluaran untuk daerah yang bisa dikurangi. Namun, tegasnya, yang akan disasar adalah dana bagi hasil karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil.

“Maka dengan otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi. Sedangkan yang lainnya mungkin kami akan mencoba supaya APBN tetap bisa memiliki ruangan untuk membuat ekonomi tetap tumbuh sehat dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan sehingga pemerintah bisa membangun confidence di dalam,” pungkasnya

Pada saat yang sama, pemerintah pusat mendorong daerah meningkatkan penyerapan anggaran. Sebab, cukup banyak dana daerah yang parkir di perbankan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dana pemda yang masih ngendon di bank sangat besar. Pada Mei, dana APBD kabupaten/kota dan provinsi yang ngendon Rp 246 triliun. Jumlah tersebut turun pada Juni menjadi Rp 214 triliun. ’’Tapi, masih di atas 200 (triliun, Red). Ini kalau uang keluar semuanya, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik,’’ lanjutnya.

Pemerintah pusat sudah memberikan sanksi kepada sejumlah daerah yang masih menahan APBD-nya. Bagi mereka, sudah diterbitkan surat utang. Bila nilainya masih besar, utang akan semakin banyak. Artinya, daerah hanya bisa menggunakan anggaran sesuai peruntukan yang disetujui dalam surat utang.

Jokowi menambahkan, daerah tidak boleh hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga harus diperhatikan, jangan sampai ikut membesar. ’’Pertumbuhan ekonomi tinggi kalau inflasinya lebih tinggi tidak ada artinya, karena kita tekor di situ,’’ ujarnya.

 

Tambah Utang

Sri Mulyani telah memprediksi defisit akan melebar hingga 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) atau Rp 313,7 triliun. Defisit tersebut lebih lebar daripada APBNP 2016 yang sebesar 2,35 persen dari PDB. Sri Mulyani menuturkan, dengan pelebaran defisit tersebut, pemerintah akan menambah utang Rp 17 triliun.

”Dari sisi perhitungan kemarin, mungkin akan ada tambahan (utang, Red) Rp 17 triliun. Tapi, itu mungkin masih bisa kita lihat dari sisi revenue maupun spending-nya (belanja, Red),” katanya.

Sebagai informasi, realisasi pembiayaan di semester I 2016 menjadi Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dari PDB. Angka tersebut sudah 77,7 persen dari proyeksi di APBNP 2016 sebesar Rp 296,7 triliun. ”Sekarang pembiayaan masih pada sekitar yang direncanakan. Kita harapkan defisit tidak akan meningkat. Semoga tidak akan liar,” paparnya.

Sri Mulyani pun memastikan, pemerintah akan terus memonitor pendapatan dan belanja negara. Pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) di APBNP 2016 diproyeksikan Rp 133,8 triliun. Penghematan tersebut terdiri atas anggaran K/L yang dipangkas Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah melihat adanya penerimaan pajak yang bakal lebih rendah daripada target. (jpnn/jpg)

Berita Terkait