Hary Tanoe Kunjungi Pontianak Post

Hary Tanoe Kunjungi Pontianak Post

  Sabtu, 14 November 2015 09:21
KUNJUNGAN : Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) berkunjung ke Gedung Graha Pena Pontianak Post, Jumat (13/11). Hary Tanoe berdikusi dengan Pemimpin Redaksi Pontianak Post Heriyanto, Wakil Direktur Pontianak Post B Salman, dan Redaktur Pelaksana Khairul Rahman mengenai berbagai langkah yang akan dilakukan Perindo dalam menyejahterakan warga Kalimantan Barat. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menyatakan tidak akan mentolerir kasus-kasus terkait tindak pidana korupsi. Korupsi harus diberangus sampai ke akar-akarnya. Indonesia rusak karena korupsi masih membelit sampai sekarang. Bagi Perindo, siapapun yang terlibat korupsi harus dihukum berat.

Pernyataan ini disampaikan Hary Tanoe saat berkunjung ke Redaksi Pontianak Post, Jumat (13/11). Dalam kunjungan tersebut Menurut HT, sapaan populernya, didampingi sejumlah pejabat teras Perindo Pusat dan Perindo Kalbar.   Menurut HT pemberantasan korupsi oleh lembaga hukum masih belum tepat sasaran. Alasannya lebih banyak terjadi politisasi kasus korupsi. Yang menyidik kebanyakan mencari nama besar dengan menggarap nilai kasus korupsi yang sebenarnya nilainya kecil. “Padahal di Indonesia korupsi dengan nilai kerugian negara  besar belum terungkap dan masih melenggang,” ujarnya.

Dia pun menganalogikan kasus sederhana yang masih menganjal sampai sekarang. Yakni aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Nilai dugaan korupsi yang dilaporkan ternyata besar-besaran. Aset negara harus sampai berpindah Rp500 triliun. Oleh BPPN dilelang dengan  rata-rata 22 sampai 23 persennya saja.

Tak ayal negara mengalami kerugian sampai Rp380 atau Rp310  triliun. Negara mencoba mengatasi dengan menjual asetnya. Sayangnya aset justru banyak dibeli balik dari para debitur macet. “Harusnya undang-undang melarang itu. Tetapi justru persoalan tersebut terjadi di Indonesia. Korupsi kasus tersebut terbilang besar,” katanya.

Dampak kasus tersebut terjadi kredit macet yang kemudian diganjal kembali dengan obligasi pemerintah. Sampai sekarang perkembangan kasusnya juga belum tuntas. Ruginya bukan saja dari bayar bunga tetapi dari segalanya. ”Itu  contoh kecil kasus besar,” ujarnya.

Kasus korupsi besar lainnya yakni banyak terjadinya understatemen pricing bidang ekspor-impor. Misalnya ekspor ke Amerika dengan nilai 100 dolar. Kemudian untuk mengakalinya dibuatlah perusahaan di Singapura, sehingga bisa dibuat seolah-olah nilai ekspornya 60 dolar. “Akibatnya pajak saya bayar ke negara  hanya 60 dolar. Terus saya re-ekspor ke kembali Amerika dengan harga sesungguhnya yakni 100 dolar. Sehingga saya understatemen di dalam mendeclare nilai menjadi basis jumlah pajak yang saya bayar ke negara,” jelasnya.

Sehingga, sambungnya, tax ratio Indonesia menjadi kecil. Diperkirakan hanya 11 sampai 12 persen tidak sampai. Sementara negara lain seperti Thailand bisa 15 sampai 16. Padaal itu nilainya mencapai miliaran dolar. Hal itu berpengaruh ke devisa negara Indonesia. Waktu Amerika bayar terlebih dahulu singgah ke Singapura. Sebab Invoice ke Singapura real 100 dolar. Tetapi dari Singapura balik ke Indonesia hanya 60 dolar.

“Ada yang hilang sekitar 40 dolar. Makanya banyak dolar kita justru nyangkut di Singapura. Makanya Singapura menjadi negara basisnya trading dan financial sector, gara-garanya aktivitas orang Indonesia sendiri. Itu menjelaskan kenapa devisa Indonesia kecil terus. Hasil ekspor banyak nyangkut, tetapi tak bisa ditelusuri. Sebabnya underpricing seperti begitu,” terang dia.

Indonesia sendiri hanya memiliki devisa sampai 100 miliar dolar. Jumlah itu relatif kecil dibandinghkan PDB mencapai 850 miliar dolar. Itu berarti nilainya hanya 11 persen. “Zaman pemerintahan Pak Harto (Presiden Soeharto) dulu devisa Indonesia sempat menyentuh 23 miliar dolar tetapi PDB hanya 200 miliar dolar. Itu berarti sekitar 11 sampai 12 persen saja. Dari dulu artinya tidak ada proses perbaikan. Negara kita masih berada di situ-situ terus,” ucapnya

Makanya ketika ada pejabat negara bicara bahwa devisa Indonesia mencapai 100 miliar dolar, hendaknya jangan dibandingkan dengan nilai devisa pada zaman orde baru yang hanya 22 miliar. Sebab kondisi ekonomi Indonesia sekarang justru lebih besar apabila disandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Harusnya membandingkannya melalui rasio.

HT menegaskan, memang korupsi harus diberangus dalam arti sesungguhnya. Lawannya memang harus punya kekuasaan. Kekuasaan yang benar musuhnya adalah mafia-mafia. Bisnis impor permainan paling enak karena bisa mempermainkan harga.“Mau harga sapi, beras, gula, dan produk lainnya. Makanya yang saya sebut memberangus korupsi dalam artian sesungguhnya bukan nilainya hanya Rp500 juta, 1 atau 2 miliar meskipun memang harus diberangus. Fokus yang kakap dahulu untuk nilai korupsi,” jelasnya.

Hary menambahkan seandainya kasus korupsi menimpa kader dari partai lain, Perindo hanya berdoa jangan sampai nantinya menimpa kader Perindo. Semangat berjuang untuk Indonesia, itu dikedepankan dan menjadi komitmen.

Indonesia, sambungnya, jelas dikelola produk dari partai politi entah itu di kursi eksekutif maupun legislatif. Di sana mau tidak mau harus ada kendaraan yang dipakai tentu dengan tujuan mulia memperbaiki Indonesia. Penekanan kepada kader tentunya harus paham perjuangan partai Perindo seperti apa. “Saya sendiri sampai turun bahkan sampai ke kecamatan. Dokrin harus dipahami semua,” jelasnya.

Ke depan Perindo tak hanya menjadi simpatisan tetapi bisa bergelut memberikan sumbangsih pemikiran. Yang jelas sejak sekarang harus fight yang dokrinnya diberikan kepada partai. Seandainya tujuan mau tercapai tunjukkan militansi dan kerja keras. Jangan hanya bermain di belakang meja. “Dokrin kami ingin membangun partai lebih kuat untuk masyarakat Indonesia. Sama seperti organisasi. Seandainya pimpinan dan kader kuat akan terjadi milintasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan Indonesia bisa dibenahi. Sebab Indonesia diberkahi banyak tetapi tidak diberdayakan. Hutan tropisnya adalah terbesar dunia justru ada di Idnoiensia. Hampir 40 juta hektare dulunya hutan tropis, sekarang mayoritas gundul karena kembali dikorupsi. Dulu juga ada namanya konsensi hutan dengan proses reboisasi ditanam kembali. Namun dibuat aturan kembali dengan menyetor dana dana reboisasi. Sekarang dana reboisasi tidak jelas ke mana. “Hutan juga sudah gundul tak dibangun-bangun,” katanya..

Dulunya di rumah ketika belajar ilmu bumi, sejarah dan hutan, anak-anak Indonesia bangga. Begitu sudah dewasa dan paham, tidak lagi punya kebanggaan itu. Sebab true story tengah terjadi di Indonesia. Hutan tidak lagi menjadi kebanggaan di negara sendiri.

Bidang lain untuk ikan saja Indonesia harus impor. Sayangnya juga tidak menghasilkan devisa. Apa rahasianya? ternyata banyak pengusaha ikan tidak menangkap ikan tetapi izinnya justru dijual. Misalnya punya 1.000 izin perikanan malahan dijual ke pengusaha asing seperti Vietnam, China, Malaysia, dan Negara lainnya

Menteri Perikanan RI sekarang memang sedang memerangi mafia tersebut.  Akan tetapi tidak solusinya sama sekali. Justru banyak pengusaha ikan tidak mau beli kapal karena takut resioko dicuri, mengurusnya berbelit, harus ada cold storage, alat tangkap. Mereka pikir daripada repot investasi miliran bahkan triliunan, izinnya jual saja. Persoalan kalau tidak dibereskan akan begini terus. “Bu Susi semua disikat yang katanya asing. Padahal mereka punya izin sebetulnya. Itu juga sebetulnya korupsi kan,” jelasnya.Diskusi di ruang redaksi Pontianak Post berlangsung hangat. Dalam diskusi ini, hadir Wakil Direktur Pontianak Pontianak Post B Salman, Pemimpin Redaksi Heriyanto, Redaktur Pelaksana Khairul Rahman, dan sejumlah wartawan. (den)