Hari Ini Pemungutan Suara Ulang

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang

  Senin, 16 Oktober 2017 12:48
UNJUK RASA: Ratusan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Mempawah.WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Demo Pilkades Antibar Ricuh

MEMPAWAH - Sekelompok masyarakat pendukung Calon Kepala Desa (Cakades) Antibar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mempawah, Minggu (15/10) pagi. Mereka menolak pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mempawah Senin (16/10) (hari ini, red).

Diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Mochrizal, ratusan masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Mempawah dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Mempawah. Para demonstran yang dipimpin oleh Koornator Lapangan (Koorlap), Zulkarnaidi itu menyampaikan poin-poin tuntutannya.

Usai berorasi, sejumlah perwakilan masyarakat diterima oleh Sekda, Mochrizal didampingi pejabat daerah lainnya. Dialog antara kelompok masyarakat dan pemerintah daerah terkait Pilkades Antibar pun berlangsung. Sayangnya, dialog tak menyelesaikan permasalahan dan memicu emosi kelompok masyarakat.

Perwakilan kelompok masyarakat yang semakin tak terkendali dengan berteriak membuat situasi semakin tak kondusif. Bahkan, kaca pelapis meja pun pecah akiabt pelampiasan emosi salah seorang kelompok masyarakat. Aparat keamanan pun bergerak cepat menenangkan masyarakat yang tersulut emosi.

 “Kami kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Mempawah yang memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Padahal, pemungutan suara ulang itu sama sekali tidak berdasarkan aturan. Baik itu UU, Permendagri hingga Peraturan Bupati Mempawah Nomor10 tahun 2017,” sesal pewakilan kelompok masyarakat, M Hudi Salman.

Karenanya, dia menolak pemungutan suara ulang dengan alasan apapun. Dia pun mendesak agar Pemerintah Kabupaten Mempawah mematuhi prosedur hukum dalam penyelesaian permasalahan Pilakdes Antibar.

 “Kalau Pemerintah Kabupaten Mempawah taat hukum, harusnya kita tunggu hasil PTUN yang saat ini perkaranya sedang berlangsung. Tindakan Pemerintah Kabupaten Mempawah ini telah melanggar hukum,” cecarnya.

Senada itu, masyarakat lainnya, M. Guntur meminta agar Pemerintah Kabupaten Mempawah membatalkan pemungutan suara ulang yang akan berlangsung pada hari ini. Jika kebijakan itu tetap dipaksakan, maka dia menilai Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mengadu domba sesama masyarakat Desa Antibar.

 “Tolong Pemerintah Kabupaten Mempawah jangan mengadu domba antara kami masyarakat Desa Antibar. Jangan adu domba antara kami dengan aparat kepolisian. Kami hanya minta agar pemerintah daerah taat hukum dan ikuti prosedur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tuturnya.

Sementara itu, Pemuda Desa Antibar, Supriyadi mengaku prihatin dengan sikap Pemerintah Kabupaten Mempawah yang dinilai tak mematuhi aturan hukum di negeri ini. Bahkan, dia beranggapan pemerintah daerah memberikan contoh buruk kepada masyarakat dalam memahami aturan hukum.

 “Kami menganggap pemerintah daerah telah membodohkan masyarakat dengan aturan hukum. Bagaimana masyarakat akan menegakan hukum kalau pemerintah daerah saja tidak taat terhadap hukum. Pemerintah daerah harusnya menjadi teladan dalam mentaati hukum bukan sebaliknya mengajarkan masyarakat untuk melanggar hukum,” geramnya.

Menjawab berbagai kritikan masyarakat, Sekda, Mochrizal mengaku pihaknya telah berupaya maksimal menyelesaikan permasalahan sengketa Pilkades Antibar. Termasuk pula mencari bukti-bukti yang konkrit terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 2 Desa Antibar pada Pilkades 9 Mei lalu.

 “Pemungutan suara ulang di TPS 2 merupakan keputusan terbaik untuk kita semua. Kebijakan ini kami ambil untuk menghindari terjadinya gesekan di masyarakat. Maka, kita ikuti prosedur dan ketentuan hukum agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik,” pendapat Sekda.

Lebih jauh, Mochrizal pun memastikan pihaknya senantiasa berpegang teguh pada aturan hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkades Antibar. Termasuk pula keberatan atau protes yang dilakukan kelompok masyarakat, akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di negeri ini.

 “Kalau pun nanti ada pihak yang berkeberatan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Kami tidak ada maksud melanggar hukum, melainkan memfasilitasi kegiatan Pilkades Antibar agar berlangsung dengan tertib, aman dan lancar sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.(wah)

Berita Terkait