Harga Singkong Anjlok, Gubernur Surati Presiden Jokowi

Harga Singkong Anjlok, Gubernur Surati Presiden Jokowi

  Senin, 19 September 2016 09:30

Berita Terkait

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo tengah berupaya memperjuangkan nasib petani di daerahnya. Kini petani singkong di daerah itu tengah menjerit, karena anjloknya harga ubi kayu tersebut.

Tak ayal sang gubernur pun menyurati pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, gubernur pun menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam suratnya tertanggal 16 September 2016 itu, M Ridho Ficardo secara tegas meminta agar pemerintah menghentikan atau mengurangi impor tepung tapioka, guna menjaga stabilitas harga singkong.

Selain itu Ridho meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diberi kewenangan untuk menentukan harga dasar singkong.

Selain itu juga meminta agar pemerintah pusat mendukung pengembangan diversifikasi olahan ubi kayu.

“Harga ubi kayu di Lampung mencapai Rp 500 per kilogram. Sementara harga selayaknya diterima petani Rp 800 perkilogram. Hal ini mengakibatkan petani merugi,” tulis Gubernur dalam suratnya yang dilansir Radar Lampung (Jawa Pos Group), Minggu (18/9).

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015 produksi singkong Lampung menembus angka 7,38 juta ton.

Sementara untuk 2016, di Angka Ramalan I (Aram) diperkirakan produksi singkong mencapai 7,82 juta ton. “Produksi ini menempati peringkat pertama nasional dengan luas panen 298.299 hektare Aram I 2016 melibatkan 497.165 petani,” kata Gubernur. 

Menindaklanjuti ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan segera mempelajarinya dan siap mengambil langkah terbaik.  Menurut Enggar-sapaan akrab Enggartiasto Lukita- masalah penentuan harga singkong selama ini belum diatur. 

"Kita akan melakukan pembahasan dengan menteri pertanian. Memang selama ini tidak diatur. Kita akan atur bagaimana bisa berjalan seperti hal yang sudah kita lakukan dengan beras dan jagung," kata Enggar saat melakukan peninjauan  di Lampung Tengah (Lamteng) sebagaimana dikutip Radar Lampung (Jawa Pos Group), Minggu (18/9).

Enggar menjelaskan, kebijakan impor diambil lantaran pemerintah khawatir produksi dalam negeri tak mencukupi.  Namun, lanjut dia, pemerintah tetap memberi batasan. “Dan ada kewajiban menyerap produksi dalam negeri," ungkapnya.

Selain itu, kata Enggar, yang menjadi permasalahan impor karena harga di luar negeri lebih murah. "Tentunya ini harus kita bahas bersama. Kita pun harus menjaga produksi nasional. Seluruh produksi harus ditingkatkan. Harga pokok penjualan juga akan kita atur sehingga perusahaan bisa menyerap hasil pertanian," katanya.

Enggar menyatakan ingin melihat perkembangan dari industri dalam negeri yang bisa mengisi pasokan pangan. "Tentunya dalam upaya meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan impor. Paling tidak mengurangi pertambahan impor," katanya.
(sya/wdi/nas/JPG)

 

Berita Terkait