Hadirkan Dua Saksi dari Untan

Hadirkan Dua Saksi dari Untan

  Rabu, 20 April 2016 09:03
SIDANG: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (19/4). Rien Pantekostani, satu saksi memberikan keterangan saat sidang di Pengadilan Negeri Pontianak. MEIDY KHADAFI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK –Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak kembali digulirkan. Hari ini (kemarin), dua saksi dari Untan dihadirkan dalam persidangan.

Dua saksi yang memberikan keterangan atas terdakwa M.Nasir yaitu Rien Pantekostani yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) Untan.

Dalam kesaksiannya, Rien ditanya seputar keterlibatannya dalam penyusunan HPS tanggal 1 November 2013 sesuai dengan Usulan BAPSI Untan. Sebagaimana tercantum didalam surat No. 16060/UN22.14/PR/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal penyusunan HPS. 

Rien mengaku kenal dengan terdakwa. Dirinya juga mengakui sudah diperiksa oleh Polda. Dalam pernyataanya, Rien mengatakan bahwa tahun 2013 di Untan pernah mengusulkan pengadaan Alkes, awal bulan Maret.

“Saya lupa keseluruhan itemnya. Diusulkan ke Dikti sebesar Rp168 miliar. Rencananya dana itu akan digunakan membiayai kegiatan yang tidak dibiayai dari DIPA,” kata Rien saat memberi kesaksian di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (19/4).

Berdasarkan surat dakwaan M.Nasir, dari data jenis barang yang akan dilelang tersebut tidak seluruhnya merupakan alat kesehatan atau medik, tetapi termasuk pengadaan peralatan nonmedik berupa aplikasi SIM Rumah Sakit, TV LCD, komputer (laptop/PC), komputer server, printer, scanner, UPS, stabilizer, LCD, projector, dan mesin fotokopi. 

Menanggapi hal ini, Rien mengatakan jika RAB diambil terendah dari tiga perusahaan kemudian digunakan untuk HVS. Dia juga mengaku, tidak ada yang mempengaruhi waktu penyusunan. Dari RAB itu, diakui ada bukan alat kedokteran, ini berdasarkan prioritas jika ada usulan dari fakultas. 

Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalbar, Juliantoro mengatakan, yang namanya pengadaan peralatan  rumah sakit itu harusnya barangnya melekat di RS Pendidikan. Faktanya tidak, barang yang masuk  dalam 141 item itu dibagi keberapa fakultas. 

“Saya tidak ingat rincianya tapi ada Fakultas MIPA.Logikanya, apa  keterkaitannya praktik mahasiswa kedokteran, maupun pendidikan untuk menggunakan alat yang sudah diserahkan pada fakultas lainnya. Nanti akan kami hadirkan saksi ahli gabungan item barang yang tidak sejenis,” kata dia. 

Dikatakan pula, minggu depan masih akan diupayakan menghadirkan saksi dari Untan. Setelah itu, baru beranjak ke Distributor atau perusahaan yang memberi dukungan “Termasuk fakultas yang menerima peralatan yang diadakan bersama RS Pendidikan untan,” jelasnya.

Dijelaskan pula, seharusnya panitia tidak seharusnya menggabungkan. Akan tetapi dipisah.  “Seharusnya ada kontrol dan benar belum harga yang berlaku dipasaran, nanti pemeriksaan untuk terdakwa akan digali bahwa harga itu memang ditambah sekita 24-30% dari download internet jadi harga itu memang sudah ditambah sejak awal, dan diambil untuk sehingga terjadi kerugian Rp6 miliar lebih,” bebernya.

Dari fakta yang terungkap diberkas, kata Juliantoro, sudah ada penyimpangan sejak mengajukan RAB, dari menggunakan tiga perusahaan sebagai perusahaan yang memberikan informasi harga sampai diususnya HVS oleh PPK.

“Itu dari awal sudah kami temukan indikasi penyimpangan nanti lebih jeas akan kita ungkap setelah pemeriksaan saksi, tapi lebih jelas, garis besar bahwa untuk susunan RAB usulan APBNP ada keterlibatan dari rekanan, walaupun tidak secara langsung, ada keterlibatan,” tukasnya. (gus) 

Berita Terkait