Guru Honor Ngadu ke DPRD

Guru Honor Ngadu ke DPRD

  Selasa, 24 May 2016 09:30
AUDENSI : Belasan perwakilan guru honorer dari 23 kecamatan di Kapuas Hulu saat beraudensi dengan Komisi A DRPRD Kapuas Hulu dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu di Aula Rapat DRPD Kapuas Hulu.FOTO MUSTA’AN

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengajar namun tidak kunjung diangkat menjadi guru kontrak, apalagi sebagai PNS, terus berusaha mencari keadilan. Senin (23/5) ada 15 guru honorer kabupaten Kapuas Hulu beraudensi ke Komisi A DPRD Kapuas Hulu. Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikopra) Kapuas Hulu.

Perwakilan guru honorer dari 23 Kecamatan di daerah ini mempertanyakan masalah pengangkatan dan penempatan tenaga guru kontrak dilingkungan pemerintah daerah Kapuas Hulu tahun 2016. Para guru honorer ini menilai pengangkatan 128 guru kontrak tahun 2016 dilakukan tertutup. Tetapi pernyataan guru honorer ini dibantah oleh Kadis Dikpora H.M Mauluddin dihadapan Forum Audensi. 

Dia mengatakan, untuk pengangkatan guru kontrak pada tahun 2016 hanya delapan orang. Angka 128 tersebut  merupakan akumulasi dari pengangkatan tahun 2008 sampai 2016. 

“Yang delapan itu sifatnya hanya penambahan saja dari yang lama," terang Mauluddin. Saat disinggung mengenai issue yang mengatakan adanya pemberian uang Rp 10 juta bagi tenaga honor yang ingin jadi guru kontrak.

Juga dibantah Mauluddin, dengan tegas dia menyatakan itu tidak benar. Bahkan ia mengaku baru mendengar isu pemberian uang Rp 10 juta tersebut. Dijelaskannya, pengangkatan guru honorer menjadi guru kontrak berdasarkan berkas, jadi tidak sembarangan. Kasi Ketenagaan SMP, SMA-SMU dan SMK Disdikpora Kapuas Hulu Mauliza mengatakan, pengangkatan guru kontrak sangat selektif.

Guru kontrak yang diangkat tersebut merupakan hasil usulan dari kepala sekolah pada masa dua tiga tahun lalu, sehingga untuk realisasinya pada tahun 2015. Dikatakan, perekrutan guru kontrak karena adanya guru kontrak yang lalu lulus CPNS kategori K1 dan K2. Kemudian ada yang diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas dan mengundurkan diri.“Jadi tak sembarangan diangkat," ucap dia.

Mauliza menjelaskan, untuk pengangkatan delapan orang guru kontrak itu dengan pertimbangan karena kebutuhan guru yang harus ditempatkan disekolah tersebut mendesak. Untuk penentuan kreteria delapan orang guru yang diangkat menjadi guru kontrak, syaratnya S1 Pendidikan, pernah mengajar, rekomendasi dari kepala sekolah dan sesuai dengan kebutuhan sekolah penempatannya.

Ketua Forum Peduli Guru Honorer Sekolah Kapuas Hulu Yohanes Edi Mancuk mensinyalir  terjadi diskomunikasi dalam penerimaan informasi perekrutan tenaga guru kontrak tahun 2016. Dia berharap kedepan, untuk setiap pelaksanaan perekrutan tenaga guru haruslah secara transparan, walaupun itu hanya untuk delapan orang. “Kami berharap Disdikpora kedepan transparan," katanya.

Mancuk mengaku dirinya tidak mengetahui pengangkatan 128 guru kontrak tersebut terhitung sejak tahun 2008 lalu hingga tahun 2016. “Walaupun seperti itu keterangan mereka kitakan tidak tau fakta yang sebanarnya itu seperti apa, yang jelas mereka menyimpulkan hanya menambah 8 orang saja guru kontrak," ucapnya. 

Untuk itu, Forum Peduli Guru Honorer Sekolah (FPGHS) minta Disdikpora transparan.

Senada dengan Mancuk, Penasehat FPGHS Kabupaten Kapuas Hulu Asnol Abidin mengatakan kedepan Pemda harus memetakan berapa jumlah sekolah yang ada di Kapuas Hulu. Kemudian lihat dari segi anggaran mendukung tidak. 

Dalam setiap perekrutan harus melibatkan para pengawas indevenden agar tidak menimbulkan kecurigaan dengan Disdikpora.(aan)

Berita Terkait