Gugatan Fransiskus-Andi dan Djamiruddin-Kuan Kandas

Gugatan Fransiskus-Andi dan Djamiruddin-Kuan Kandas

  Selasa, 26 January 2016 08:20

Berita Terkait

JAKARTA –  AM Nasir berhasil mempertahankan tampuk kepemimpinannya sebagai Bupati Kapuas Hulu untuk kedua kalinya. Ini setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah bupati dan calon wakil bupati Kapuas Hulu. 

Gugatan yang dilayangkan cabup dan cawabup Kapuas Hulu Fransiskus Diaan-Andi Aswad, itu dikandaskan MK dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi di gedung MK, di Jakarta, Senin (25/1).Kabupaten Ketapang juga mencetak sejarah baru. Untuk kali pertama, Ketapang akan dipimpin calon bupati dan wabup non partai politik alias independen, yakni Martin Rantan-Suprapto. Ini setelah MK juga menolak permohonan sengketa hasil pilkada Ketapang yang diajukan pasangan Andi Djamiruddin-Chanisius Kuan. 

Dalam catatan Pontianak Post, bupati dari jalur independen juga pernah memimpin salah satu kabupaten di Kalbar. Dia adalah Muda Mahendrawan yang menjadi bupati Kabupaten Kubu Raya.  

            Dengan ditolaknya Kapuas Hulu dan Ketapang, maka seluruh gugatan sengketa hasil pemilihan cabup dan cawabup dari Kalbar tak ada yang berlanjut. Sebelumnya, MK juga sudah menolak gugatan cabup dan cawabup Melawi Firman Muntaco dan John Murkanto.             Selain itu, gugatan cabup dan cawabup Sekadau Simson-Paulus, juga dikandaskan MK. Kedua pemohon dianggap tak memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan yang diatur perundang-undangan. 

            Fakta ini berbeda dengan gugatan yang dilayangkan Djamiruddin-Kuan dan Fransiskus-Andi. Mahkamah menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan mereka memenuhi syarat yang diatur perundang-undangan.             Namun, MK menegaskan Djamiruddin-Kuan dan Fransiskus-Andi tak mempunyai legal standing mengajukan gugatan. Sebab, selisih suara melampaui persyaratan yang diatur perundangan-undangan. 

Hakim Manahan MP Sitompul mengatakan, jumlah penduduk Kapuas Hulu 234192 jiwa.  Perolehan suara pemohon, Fransiskus-Andi 67221 suara. Pihak terkait, AM Nasir-Antonius L Aim Pamero 69166 suara. Berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1–5 tahun 2015,  perbedaan perolehan  suara antara pemohon dan terkait paling banyak dua persen. Dalam pilkada Kapuas Hulu, selisih suara pemohon dan terkait seharusnya 1383 suara. 

Namun, selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 1945 atau 2,81 persen. "Sehingga  perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal," kata Manahan. Karenanya, lanjut Manahan, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 UU 8 tahun 2015 dan pasal 6 PMK 1–5 tahun 2015. Arief Hidayat dalam kesimpulannya menyatakan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan  a quo. "Permohonan pemohon tidak dapat diterima," tegasnya. 

Sengketa Pilkada Ketapang juga demikian. Hakim Anggota I Gde Dewa Palguna mengatakan, jumlah penduduk Ketapang 573809 jiwa. 

Perolehan suara pemohon, Andi Djamiruddin-Chanisius Kuan 62332. Sedangkan terkait, Martin Rantan-Suprapto 64758 suara. Selisih suara pemohon dan terkait 2426. Berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8 tahun 2015 dan pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5 tahun 2015 perbedaan perolehan suara untuk dapat diajukan adalah 1 persen. I Gde menjelaskan, batas maksimal perbedaan selisih suara pemohon dan terkait adalah 468 suara. Namun, perbedaan suara pemohon dan terkait adalah 2426 atau 3,75 persen. "Sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal," katanya. 

Dengan demikian, kata I Gde, pemohon tak memenuhi ketentuan pasal 158 UU 8 tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5 tahun 2015. "Permohonan pemohon tidak dapat diterima," tegas Ketua MK Arief Hidayat mengucap amar putusan. 

Cabup Kapuas Hulu AM Nasir mengatakan, apa yang diputuskan MK sudah sesuai dengan perundang-undangan. 

Karenanya, setelah melalui proses yang panjang termasuk di MK, Nasir mengajak semua masyarakat Kapuas Hulu untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan. 

Dia mengatakan, apa yang terjadi selama ini merupakan hal biasa dalam politik. "Pertandingan sudah selesai. Upaya hukum sudah selesai, tidak ada persoalan," kata Nasir. 

Nah, kata Nasir, tinggal sekarang bagaimana bersama-sama membangun Kapuas Hulu menjadi lebih baik lagi ke depan. "Lupakan semua persoalan. Mari bergandengan tangan membangun Kapuas Hulu," kata Nasir. 

Selama berproses di MK, Nasir didampingi pengacara Nazirin, Tobias Ranggie, dan Martinus Yestri Pobas.

Sedangkan Fransiskus-Andi didampingi kuasa hukum Giofedi, Andi Irwanda Ismunandar, Martinus Elok serta Andel. Kemudian,  Pironi Knight Grimaldi, Usman Juntak, Emil Rahadian,  Irma Anggesti, S.H., Jefri Maulana. 

Kemudian, Akbar Syafrijah, Kelana Surya Alam, Rana Andita, Nurkholis Fathur Rachman, Siti Juariah. Ada pula Denny Kailimang, Hinca Panjaitan, Didi Irawadi Syamsuddin, Yosep B Badeoda, Utomo A Karim, Erma Hari Alijana, Mehbob, Yustian Dewi Widiastuti, Muhajir, Paula Sinjak, Yandri Sudasro, Ardian Hamdani, Warakah Anhar, Ardy Mbalembaut, Oktavianus Rasubala Dimaz Elroy, Reinhard Romulo Silaban Jayen Suwarsiatna.

Sedangkan pengacara KPU Kapuas Hulu selaku termohon ialah Kamarussalam, Eli Hakim Silaban, dan Budi Satria Dewantoro dan Yulfi Asmadi.

Sedangkan cabup dan cawabup Ketapang Martin-Suprapto didampingi kuasa hukum Rudi Alfonso, Torang Silitonga, Irenius Kaden, Leonardus Rantan, Ridwan dan Samsudin.

Sedangkan pengacara Djamiruddin-Kuan ialah Herawan Utoro, Agus Hendri, Agus Setiawan, A. Slamet Nazar, dan Angga Pribadi.

Sementara KPU Ketapang langsung memberikan kuasa khusus kepada Ronny Irawan, Teddy Wahyudin, Kartono Nuryadi, Alkal Pasti, Ari As' Ari, yang juga Ketua dan Anggota KPU Ketapang.

Sementara itu, Polda Kalbar menurunkan 60 personel Brimob ke Kapuas Hulu. Mereka tiba di Mapolres Kapuas Hulu, Senin (25/1) pagi. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Sudarmin mengatakan, Bantuan Kendali Operasi (BKO) Brimob Polda tersebut sebagai kelanjutan pengamanan operasi Mantab Praja Kapuas yang digelar sejak pra Pilkada Desember 2015 lalu yang selanjutnya dilanjutkan pada penetapan calon terpilih ini.

“Pelaksaan Pilkada Kapuas Hulu belum rampung, karena ada sidang gugatan di MK,” kata Sudarmin usai upacara Gelar Pasukan bersama Brimob Polda Kalbar.

BKO Brimob ini juga akan mengamankan petapan Paslon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ditambahkannya, hasil koordinasi Polres dengan konsulat KPU, penetapan calon terpilih, Selasa (26/1) malam  di Gedung DPRD Kapuas Hulu.

Dikatakannya, BKO brimob Polda Kalbar ini selama tuju hari kedepan dari putusan MK atau setelah situasi Kapuas Hulu dinyatakan kondusif pasca penetapan Paslon terpilih. “Paling sekitar tujuh hari pasca putusan Pilkada nanti,” kata dia. Sementara Polres Kapuas Hulu juga akan menurunkan 2/3 kekuatan Polres Kapuas Hulu atau 210 personel untuk mengamankan jalan penetapan Paslon terpilih. (ody/aan)

 

 

 

Sudarmin menghimbau masyarakat Kapuas Hulu menghormati putusan MK, apapun hasil putusan di MK merupakan kemenangan seluruh masyarakat. “Proses hukum yang sudah dilalui harus dihormati. Ini demi kemajuan Kapuas Hulu kedepan,” kata lulusan Akpol 1997 ini. Sementara itu putusan MK di Jakarta disambut suka cita seluruh masyarakat Kapuas Hulu dan ini merupakan kemenangan rakyat. (Ody)

Berita Terkait