Gubernur Temui Presiden Jokowi

Gubernur Temui Presiden Jokowi

  Sabtu, 9 April 2016 10:59
IKUT RAKER : Gubernur Drs.Cornelis,MH, didampingi kepala perwakilan Kalbar memasuki gedung Istana untuk mengikuiti Rapat Kerja dengan Presiden, Jumat ( 8/4). HUMAS FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

JAKARTA-Gubernur Kalbar Drs.Conelis,MH  usai mengikuti Rapat di Istana Negara, langsung menemui  Presiden Joko Widodo, kesempatan tersebut memang dimanfaatkan  Cornelis untuk secara langsung menemui Presiden.

Maksudnya untuk meminta kesediaan Bapak Presiden Joko Widodo  meresmikan Industri PT. Well Harvest Winning  Alumina  Refinery ( WHW)  di Kendawangan Kabupaten Ketapang, yang sebelumnya Gubernur juga bersama  Kepala PKPM  Frangky Sibarani, telah mengadakan peninjauan, Preseiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumulo, di Istana Negara, Jum’at ( 8/4).

Dikatakan Gubernur, dihadapan Presiden, bahwa PT WHW merupakan Pabrik Industri yang Strategis, WHW bisa berjalan mencapai 150 tahun, selain itu juga ada bantuan  pemerintah. WHW bekerja sama untuk memberikan pengembangan di daerah dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Tenaga kerja yang didatangkan pun yang terbaik untuk bisa membangun WHW. Target ke depan, meminimalisir tenaga asing, hanya tinggal 100 orang dan tenaga kerja lokal 3500 orang,  PT WHW, sebuah perusahaan investor China dengan investasi 27 triliun, dengan membangun pelabuhan laut serta pembangkit listik sendiri serta fasilitas lainya.

Presiden Joko Widodo, bersedia hadir untuk meresmikan Pabrik tersebut,asalkan buat surat  secara resmi ditujukan kepada Presiden, Gubernur merencanakan peresmian PTWHW sekitar bulan Mei 2016, namun demikian usulan dari Presiden  bisa kemungkinan dikaitan akan digelarnya Sail Karimata diperairan pulau Karimata Kabupaten Kayong Utara pada bulan September 2016, “Jelas Cornelis.

Diakui Cornelis, perhatian Pemerintah pusat cukup besar terhadap Kalimantan Barat, Presiden datang di Kalbar tiga kali dalam setahun, ini hal yang luar biasa, sepanjang sejarah dalam pemerinatahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla, “paparnya.

Rapat Kerja Presiden dengan Gubernur seluruh Indonesia serta Gubernur dan Bupati/Walikota hasil Pilkada serentak 2015, hadir mencapai 4 ratusan, serta   undangan lainnya ditambah pendamping termasuk Ajudan, Protokol, Perwakilan masing-masing wilayah, sehingga total yang hadir di Istana mencapai sekitar seribu  tentu  memakan tempat yang cukup besar, sehingga terpaksan sebagian undangan  ditempatkan diluar Gedung istana. Ini baru pertama kali pertemuan Presiden dengan jumlah peserta lebih banyak.

Menyingung arahan Presiden, Cornelis, mengatakan, ada beberapa pesan Presiden yang perlu mandapat perhatian kita, terutama bagi kepala daerah yang baru dilantik, termasuk di Kalbar, diantaranya,

Pertama, dikresi keuangan tidak dipidanakan. Kesalahan administrasi cukup ditindaklanjuti di tingkat internal pengawasan pemerintah. "Itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Reydonizar Moenek.  Kedua, tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata, tidak harus dipidanakan. Sehingga hanya cukup melakukan pengembalian. Untuk Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), akan diterbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang ganti rugi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme dan tata cara mengganti kerugian bagi pejabat yang melakukan kesalahan administrasi.Ketiga, aparat dalam melihat kerugian negara harus konkret bahwa benar-benar atas niat untuk mencuri. "Jangan kemudian (berdasarkan) asumsi, persepsi, praduga, tidak boleh," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat tersebut.Keempat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP jika melihat ada indikasi kesalahan administrasi keuangan negara, diberi waktu 60 hari untuk perbaikan. "Dalam masa perbaikan 60 hari, aparat kepolisian, kejaksaan, aparat penegak hukum tidak boleh intervensi," ungkapnya.Kelima, tidak boleh melakukan ekspose tersangka sebelum dilakukan penuntutan. "Jangan karena euforia, tuntutan publik dan ini dan itu. Jangan seperti itu, karena kita mau menjaga pertumbuhan ekonomi,”jelas Cornelis.( nasir humas)

Berita Terkait