Gubernur Surati Susi

Gubernur Surati Susi

  Senin, 28 March 2016 09:02

Berita Terkait

Usulkan Penundaan Permen No. 5/2015 

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis telah mengirim surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait usulan penundaan pemberlakukan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets). 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Gatot Rudyono, Minggu (27/3). Dikatakan Gatot, usulan penundaan pembelakukan peraturan menteri tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat trawl tersebut berdasarkan aspirasi nelayan di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, pihak DKP telah menerima keluh kesah nelayan di pesisir Kalbar. Dari keluhaan itu kemudian ditindaklanjuti dengan usulan ke gubernur. "Jadi sebelumnya kami sudah bertemu dengan sejumlah nelayan di pesisir Kalbar, baik di Sungai Pinyuh, Sungai Kakap dan lainnya. Mereka mengeluhkan kebijakan Menteri Susi soal larangan penggunaan alat tangkap ikan menggunakan trawl merugikan mereka. Dari aspirasi itu, saya sampaikan kepada bapak gubernur dan bapak gubernur telah mengirim surat kepada ibu Menteri terkait usulan penundaan pemberlakukan Permen nomor 02 tahun 2015 itu sampai akhir 2016. Nah, sekarang kami sedang menunggu respon ibu Menteri," ujar Gatot kepada Pontianak Post.

Menurut Gatot, kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti soal larangan penggunaan alat penangkat ikan trawl dinilai cukup baik. Terutama jika penerapannya di kawasan pesisir. "Nah, yang dilakukan nelayan Kalbar ini kan mereka beroperasi di kawasan pesisir dengan menggunakan kapal di bawah 5GT. Itu akan berdampak pada jumlah ikan. Kenapa? Ikan kecil akan ikut terjaring. Tapi jika trawl diterapkan di tengah laut tidak ada masalah. Apalagi alat tangkap jenis itu masih digunakan oleh nelayan-nelayan di negara maju di dunia," katanya.

Dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, lanjut Gatot, sebagai upaya mendorong selektifitas penggunaan trawl di kawasan pesisir. "Untuk itu, Bapak Gubernur telah mengirim surat kepada Menteri KKP, yang isinya meminta agar kebijakan itu ditunda sampai Desember 2016. Tujuannya agar nelayan-nelayan, khususnya di Kalimantan Barat memiliki kesempatan untuk mengubah alat tangkap mereka," lanjutnya.

Dijelaskan Gatot, Kalimantan Barat memiliki 2164 nelayan yang tersebar dari pesisir utara hingga selatan (Sambas-Ketapang). Dari 2164 nelayan itu, diakui Gatot, sebagian besar masih mengunakan alat tangkap berupa trawl. Namun, jika kebijakan menteri KKP tersebut langsung diterapkan, maka akan banyak nelayan yang kehilangan mata pencaharian. "Itu pentingnya kami melakukan koordinasi dan minta penundaan," jelasnya. 

Dikatakan Gatot, jika hingga batas waktu yang ditentukan, nelayan masih nekat menggunakan alat tangkap berupa trawl, maka tidak ada ampun buat mereka.  

Sebelumnya, aspirasi penolakan  Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2015 itu juga disampaikan kepada Anggota DPR-RI Dapil Kalbar Daniel Johan dialog nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalbar di Aula Hotel Kapuas Dharma, Pontianak, Sabtu (26/3).

Daniel mengatakan, mengenai larangan nelayan menggunakan alat tangkap trawl, alat ini masih digunakan oleh sejumlah negara maju. Bahkan, masih diakui oleh badan dunia sebagai alat tangkap yang ramai lingkungan. Meski memang ada jenis yang dilarang dan perlu diatur. Apabila aturan itu tetap diterapkan di Indonesia tegas Daniel, maka itu akan mematikan nelayan kecil. Begitu juga dengan izin yang dipersulit. 

Menurut Daniel, aspirasi nelayan di Kalbar ini akan dibawa ke Jakarta. "Setelah reses berakhir, kami akan sampaikan petisi ini ke Jakarta," katanya. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kalbar, Sigit Sugiardi mengatakan, jika nelayan sudah resah, juga tidak tahan dengan janji-janji. Pemerintah Daerah, yang beberapa waktu lalu mengaku siap, tapi hingga saat ini tidak ada solusi.

Sejak Menteri Kelautan dan Perikanan menelurkan peraturan, banyak dari nelayan ketakutan. Mulai dari batasan kapal, penggunaan alat tangkap, hingga proses perizinan kata dia,justru membuat nelayan tertipu.

“Ribuan nelayan di Kalbar, mayoritas nekat saja. Kalau sudah tidak aktif lagi, banyak. Kami sedang lapar, mau keluar melaut juga takut,” kata Sigit.

Di Kalbar, lanjut Sigit, sebanyak 3000 nelayan yang menggunakan trawl. Apabila larangan tersebut berlaku, dipastikan Sigit, akan banyak pengganguran bertambah. “Katakan untuk nelayan tambah sejahtera buktinya mana, illegal fishing oke setuju, tapi masalah nelayan sejahtera bisa dikatakan terpuruk,” sesalnya.

Sigit juga menilai, semua data tentang hasil tangkapan nelayan meningkat yang sudah di ekspos oleh Mentri Susi, dianggap dia bohong. Ia menilai, data itu sekedar asumsi dan bukan berdasarkan data statistik.

“Produksi perikanan meningkat ternyata nelayan kita sendiri ndak bisa ngedrop ke pasar. Bohong data itu , data statistic juga darimana. Kelemahan perikanan terus terang data, termasuk Kalbar dan Indonesia, presentasi naik, indek nelayan, orang gemar makan naik, meningkat bohong data darimana, itu sekedar asumsi,” tegasnya. (arf/gus)

Berita Terkait