Gubenur Tetapkan Siaga Bencana

Gubenur Tetapkan Siaga Bencana

  Kamis, 11 February 2016 09:29
Foto Meidy Khadafi/Pontianak Post

Berita Terkait

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Cornelis menerbitkan surat keputusan tentang penetapan status siaga darurat penanganan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Siaga darurat itu diberlakukan dari 7 Desember 2015 hingga 30 April 2016.

“Satgas komando siaga darurat ini melibatkan Forkompinda dan satuan kerja perangkat daerah,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, TTA Nyarong.Penetapan status  siaga ini mempertimbangkan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Supadio Pontianak. Diperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Februari 2016. Puncak curah hujan ini diprediksi berpeluang terjadi bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor.

Untuk mengantisipasi dampak bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perlu dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur, jika sewaktu-waktu terjadi bencana.“Status siaga ini dapat diperpanjang sewaktu-waktu,” kata Nyarong.Nyarong mengungkapkan Kalbar termasuk dalam provinsi yang memiliki indikator potensi bencana dan indeks risiko bencana. Bencana alam banjir, puting beliung, tanah longsor, dan asap kerap terjadi sepanjang tahun.

“Kondisi ini membuat saya semakin paham. Semua pihak jangan lengah dan lalai karena memang bencana ini tak dapat dielakkan,” kata Nyarong.Ia pun telah membuat peta rawan bencana alam daerah-daerah di Kalbar.Wilayah Kalbar dibagi atas lima kawasan bencana alam yang terindentifikasi atas kawasan rawan banjir, angin puting beliung, petir, longsor, dan kebakaran hutan.Umumnya banjir di Kalbar disebabkan curah hujan tinggi diatas normal. Pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta saluran drainase dan kanal penampung buatan yang ada tak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kawasan rawan banjir ini merupakan yang berbatasan langsung dengan laut atau sungai dengan kelerengan kurang dari dua persen atau dua hingga delapan persen.

“Hampir seluruh kabupaten di Kalbar memiliki kawasan rawan banjir,” jelas Nyarong.Bencana puting beliung memiliki intensitas tinggi di wilayah Kalbar. Peningkatan frekuensi kejadian angin puting beliung berpotensi merusak. Bencana ini beberapa kali terjadi di Kota Pontianak dan Sambas. Sedangkan kasus bencana petir yang terjadi di Kalbar diantaranya di Kecamatan Anjongan dan Sadaniang, Kabupaten Mempawah.

“Tanah longsor dan abrasi pernah terjadi di Mempawah, Sambas, Bengkayang, Ketapang, dan Singkawang,” tutur Nyarong.Berdasarkan olahan data kebencanaan BPBD 14 kabupaten kota, secara rinci Nyarong menjelaskan sebaran potensi rawan bencana di Kalbar. Potensi bencana alam di Sambas yakni rawan banjir di 14 kecamatan dan 63 desa, kebakaran hutan dan lahan di 15 kecamatan dan 40 desa, serta longsor pada 1 kecamatan dan 1 desa. Di Bengkayang, sebanyak 10 kecamatan dan 11 desa rawan banjir, 7 kecamatan dan 14 desa rawan tanah longsor, rawan abrasi pantai pada 1 kecamatan dan 1 desa, serta rawan puting beliung pada 3 kecamatan dan 3 desa.

Di Singkawang, sebanyak 4 kecamatan dan 18 kelurahan rawan banjir, 3 kecamatan dan 14 kelurahan rawan kebakaran lahan, 4 kecamatan dan 11 kelurahan rawan abrasi pantai, 4 kecamatan dan enam kelurahan rawan puting beliung, dan 1 kecamatan dengan dua kelurahan rawan longsor.Di Mempawah, sebanyak 7 kecamatan dan 30 desa rawan banjir, 1 kecamatan dengan 1 desa rawan longsor, serta 1 kecamatan dan 1 desa rawan kebakaran lahan. Di Kota Pontianak sebanyak 6 kecamatan dan 18 kelurahan rawan kebakaran. Di Kubu Raya, sebanyak 4 kecamatan dan 29 desa rawan banjir, 1 kecamatan dan 6 desa rawan kebakaran, 3 kecamatan dan 4 desa rawan erosi pantai, 4 kecamatan rawan erosi sungai, serta 4 kecamatan dan 4 desa rawan puting beliung.

Di Kayong Utara, sebanyak 3 kecamatan dan 3 desa kebakaran hutan dan lahan, serta 1 kecamatan dan 1 desa rawan puting beliung. Di Ketapang, 9 kecamatan rawan banjir, 7 kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan, serta 2 kecamatan rawan puting beliung. Di Landak, 7 kecamatan dan 13 desa rawan banjir, 6 kecamatan dan 6 desa rawan puting beliung, serta 2 kecamatan dan 3 desarawan longsor. Di Sanggau, 8 kecamatan dan 21 desa rawan banjir, serta 3 kecamatan dan 3 desa rawan longsor. Di Sekadau, 5 kecamatan dan 17 desa rawan banjir, 3 kecamatan dan 3 desa rawan kebakaran hutan dan lahan, serta 1 kecamatan dan 1 desa rawan puting beliung. Di Melawi, 11 kecamatan dan 43 desa rawan banjir. Di Sintang, 6 kecamatan dan 9 desa rawan banjir, serta 7 kecamatan dan 13 desa rawan longsor.

“Di Kapuas Hulu itu ada 11 kecamatan rawan banjir serta 6 kecamatan dan 8 desa rawan longsor,” jelas Nyarong.Nyarong mengatakan sepanjang 2016 sudah dua daerah yang terkena bencana puting beliung yakni Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak. Tetapi belum menimbulkan korban jiwa. Saat ini penanganan bencana masih dilakukan oleh BPBD setempat.“Jika BPBD kabupaten tak mampu menangani, baru BPBD provinsi turun tangan,” ungkap Nyarong.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut Nyarong, pemerintah provinsi dan kabupaten kota memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban yang diatur undang undang yakni kewenangan dalam membuat peta rawan bencana. Selain itu juga ada kewajiban kinerja yang indikatornya berupa potensi rawan bencana dan indeks risiko bencana.

“Semua kabupaten kota rawan bencana berarti ada potensi terjadinya bencana. Risiko juga ada misalnya seperti asap kemarin berisiko menimbulkan korban jiwa dan menghambat perekonomian,” tutur Nyarong.Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menuturkan kabupaten kota harus turun tangan lebih dulu dalam menanggulangi bencana banjir maupun puting beliung di wilayahnya. Jika tak mampu, bisa meminta bantuan kepada pemerintah provinsi.“Jika pemprov dirasa tak mampu, bisa sampai ke BNPB pusat,” kata Christiandy.

Christiandy meminta masyarakat mewaspadai banjir, walaupun sudah familiar. Dikarenakan bencana tersebut juga bisa menimbulkan korban jiwa.“Tahun lalu ada yang meninggal dunia,” ungkapnya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Junaidi mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi bencana banjir dan puting beliung. Pada awal tahun ini Dinsos Kalbar sudah mendistribusikan terpal sebanyak hampir 200 lembar untuk setiap kabupaten kota di Kalbar.

“Kami sudah mendistribusikan hampir 200 terpal ukuran 4 meter x 6 meter,” kata Junaidi.Menurut Junaidi, biasanya puting beliung banyak menerbangkan atap rumah. Diharapkan terpal bisa digunakan dalam kondisi darurat sambil menunggu perbaikan atap tersebut. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kalbar mendapat bantuan delapan perahu karet untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir pada tahun ini. Perahu itu telah didistribusikan ke beberapa kabupaten di Kalbar.“Bantuan delapan perahu karet ini dari pemerintah pusat yang diberikan pada akhir 2015,” ujar Junaidi.

Kalbar juga mendapatkan stok sandang dan pangan untuk mengantisipasi terjadinya bencana sepanjang 2016. Tambahan stok yang diberikan pada akhir 2015 diantaranya berupa makanan dan selimut. Sebagian sudah diberikan kepada kabupaten kota.Junaidi menyatakan Dinas Sosial Provinsi Kalbar siap menghadapi jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam di Kalbar. Instansi tersebut masuk dalam tim untuk penanganan bencana khususnya di bagian bantuan sosial.“Persiapan bantuan sudah siap. Kami tinggal menunggu permintaan kabupaten kota, jika di wilayahnya terjadi bencana,” kata Junaidi.

Berdasarkan informasi mengenai prediksi cuaca di Kalbar, lanjut Junaidi, bencana alam yang patut diwaspadai pada Januari hingga Februari adalah banjir. Diprediksi curah hujan cukup tinggi pada bulan tersebut. Bulan berikutnya, Maret, diperkirakan Kalbar memasuki kembali musim kemarau.Junaidi menjelaskan Dinas Sosial Provinsi Kalbar tak mengajukan bantuan berupa dana kepada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan mekanisme yang berlaku yakni bantuan berupa dana baru diberikan jika adanya kasus. Pemerintah pusat hanya memberikan dana kepada Dinsos Kalbar untuk honor rutin tagana sebesar Rp200 ribu perbulan.

“Dana pusat itu sifatnya baru diajukan jika ada kasus. Selama ini bantuan yang diberikan berupa barang,” ujar Junaidi.Junaidi menambahkan Pemprov Kalbar juga mempunyai cadangan beras yang siap didistribusikan jika terperlukan saat terjadi bencana. “Ada cadangan dana pemerintah sebanyak 200 ton,” ungkap Junaidi. (uni)

 

Berita Terkait