Golkar Pecah di Pelantikan Ketua DPR

Golkar Pecah di Pelantikan Ketua DPR

  Selasa, 12 January 2016 10:43
KETUA DPR BARU: Ketua DPR baru, Ade Komarudin (tengah) berfoto bersama Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Agus Hermanto di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Ade menggantikan rekan separtainya Setya Novanto yang mengundurkan diri terkait kasus Papa Minta Saham. Senin 11 Januari 2016. HENDRA EKA/JAWA POS

Berita Terkait

JAKARTA – Perpecahan internal di tubuh Partai Golkar semakin menganga. Bahkan, pertikaian kedua kubu terang-terangan terjadi dalam agenda penting DPR, yakni rapat paripurna pembukaan masa sidang III periode 2015–2016 kemarin (11/1).

Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan segala cara berusaha melantik Ade Komarudin sebagai ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto. Aksi itu dibalas hujan interupsi keberatan dari Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono.Sejumlah interupsi itu muncul sejak rapat paripurna DPR dibuka pemimpin sidang, Fahri Hamzah. Dalam pernyataannya, wakil ketua DPR itu menyatakan, agenda paripurna pembukaan masa sidang hanya dua, yakni pembacaan pidato pembukaan masa sidang dan pelantikan ketua baru DPR.

Klaim isi agenda itu langsung mendapat interupsi dari anggota Fraksi Partai Golkar Azhar Romli. Pendukung Agung Laksono tersebut mengusulkan agar penetapan ketua DPR lebih dahulu dikembalikan kepada internal Golkar.Romli mengingatkan, kondisi internal Golkar masih vacuum of power. Selain itu, pimpinan DPR secara sepihak hanya membacakan surat penetapan ketua DPR dari kubu Aburizal, bukan dari kubu Agung. ’’Padahal, bukan rahasia lagi, Fraksi Partai Golkar vakum karena dalam suasana konflik yang belum selesai,’’ ujarnya kemarin.

Menurut Romli, ada baiknya konflik internal Partai Golkar diselesaikan lebih dahulu. Sebab, keputusan untuk melantik Ade sebagai ketua DPR bisa berbuntut pada problem lain. ’’Apabila kita melanggar prosedur mekanisme, saya khawatir kebijakan yang ditandatangani pimpinan DPR akan cacat hukum. Kami minta agar khusus pelantikan ketua DPR bisa ditunda,’’ ungkapnya.

Fahri kemudian berusaha mengklarifikasi bahwa kesepakatan itu sudah diambil berdasar persetujuan 10 fraksi dalam rapat pimpinan pengganti badan musyawarah (bamus). Dalam rapat yang berfungsi menetapkan jadwal paripurna itu, Fahri menyebutkan bahwa 10 fraksi sudah menyetujui jadwal pelantikan ketua DPR. ’’Tidak ada masalah hukum dalam pelantikan ketua DPR ini,’’ ujarnya berusaha meyakinkan.

Dia juga menjawab pernyataan kubu Agung bahwa ada surat kedua terkait dengan nama lain untuk posisi ketua DPR. Kubu Agung memang menyodorkan nama Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto. Namun, Fahri merasa pimpinan DPR belum menerima.Hal itu langsung diinterupsi anggota Fraksi Partai Golkar Dave Laksono. ’’Sudah ada, pimpinan. Kami punya bukti tanda terimanya,’’ tegas Dave yang merupakan putra Agung Laksono.

Anggota Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mempertegas pernyataan Dave. Dia menilai, jika pimpinan DPR memang negarawan, semestinya paripurna mendengarkan suara pihak lain. Dengan munculnya dua surat dari dua kubu Partai Golkar, pimpinan DPR tidak boleh berpihak. ’’Kami siap terima siapa pun ketua DPR, tapi harus sesuai aturan,’’ tegas Mekeng.Sejatinya, lebih banyak interupsi yang muncul dari sejumlah anggota dewan dari fraksi lain. Selain suara penolakan, ada yang meminta pelantikan Ade tetap dilanjutkan. Namun, rapat paripurna DPR pasca-interupsi pertama itu sudah terganggu rusaknya mikrofon di setiap meja anggota DPR yang mengeluarkan suara mendesis.

Anehnya, hanya mikrofon pimpinan DPR dan mimbar sidang paripurna yang kondisinya masih baik. ’’Alangkah baiknya dewan tidak terganggu oleh proses politik. Kami bukan partisan. Keputusan ini berdasar kajian administratif para ahli,’’ tegas Fahri.Menutup pernyataan, Fahri meminta Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali maju ke depan ruang sidang dan mengambil sumpah jabatan Ade sebagai ketua DPR. Dengan mikrofon yang masih rusak, suara interupsi tidak didengar pimpinan sidang. Para anggota Fraksi Partai Golkar kubu Agung pun mutung dan memilih walk out atas pelantikan itu.

Setelah mengambil sumpah dan menandatangani SK penetapan ketua DPR, Ade dipersilakan menyampaikan sambutan perdana sebagai ketua DPR. Tanpa menyinggung dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna pelantikannya, dia langsung mengungkapkan pentingnya DPR melakukan evaluasi di bidang legislasi. ’’Legislasi kita kurang produktif,’’ ujarnya.Menurut Ade, dirinya sebagai ketua DPR berjanji mengedepankan komunikasi antarfraksi. Dengan komunikasi yang baik dan intensif, dia yakin proses internal di DPR akan berjalan lancar tanpa kecurigaan. Ade juga yakin, dengan komunikasi, semua masalah bisa diselesaikan bersama-sama.Tidak lupa, dia meminta kepada semua pihak untuk mengingat jasa Setya Novanto sebagai ketua DPR. ’’Semua patut berterima kasih atas jasa ketua DPR lalu, Setya Novanto,’’ ungkapnya.

 

Dipanggil Istana

Melihat pertikaian yang semakin runcing itu, Presiden Joko Widodo kemarin (11/1) berinisiatif mengundang kedua kubu Golkar untuk sama-sama didengar pandangannya. Ketua Umum Golkar kubu Munas Ancol Agung Laksono yang datang sendiri mendapat giliran pertama bertemu presiden. Di Istana Merdeka, mereka melakukan pertemuan tertutup sekitar setengah jam.

Agung melangkah ke luar Istana Merdeka dengan didampingi Mensesneg Pratikno. ’’Presiden ingin partai politik menjadi pilar penting demokrasi. Karena itu, penting masing-masing parpol mampu berdemokrasi dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik,’’ kata Pratikno setelah pertemuan.

Dia menambahkan, karena alasan itulah, presiden mengundang Agung dan para pimpinan partai lain dalam kesempatan berikutnya. ’’Sebab, demokrasi juga harus kondusif demi agenda percepatan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan presiden pada tahun ini,’’ tuturnya.

Agung yang berada di samping Pratikno mengungkapkan, presiden menanyakan beberapa hal. ’’Kok tidak selesai-selesai persoalan yang terjadi di internal Golkar?’’ ujarnya menirukan salah satu pertanyaan presiden.

Menyusul pertanyaan itu, lanjut dia, Jokowi menanyakan apakah pihaknya sudah memiliki konsep penyelesaian. Agung pun membeberkan konsep dan dasar solusi musyawarah nasional (munas) bersama sebagaimana yang telah menjadi keputusan mahkamah partai. ’’Beliau tidak memberikan saran atau arahan. Beliau secara cermat mendengarkan apa yang saya sampaikan,’’ ujarnya.

Setelah pertemuan tersebut, Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar kubu Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical). Pertemuan kedua itu berlangsung lebih lama daripada pertemuan antara Jokowi dan Agung, yaitu mencapai satu jam.Ical menghadiri undangan presiden dengan didampingi Sekjen Golkar Idrus Marham. Selain memaparkan perspektif penyelesaian menurut kubunya, Ical menyampaikan hasil rapat konsolidasi nasional di Bali beberapa waktu lalu.

Kepada Jokowi, dia mengungkapkan, seluruh pimpinan partai di daerah telah menyampaikan agar DPP dapat memberikan dukungan dan bisa duduk bersama dengan pemerintah. Meski, pada saat yang sama, mereka menginginkan Golkar tetap berada di luar pemerintahan.

’’Berdasar keseluruhan rasionalitas dan satu rekomendasi rapat konsolidasi nasional, DPP Golkar memutuskan untuk dapat melakukan dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah,’’ tegas Ical mengulang penjelasannya kepada presiden.Lantas, bagaimana respons Jokowi? ’’Tentu menyampaikan terima kasih,’’ kata Ical.

Terkait dengan penyelesaian konflik internal, hingga saat ini kubu Ical belum menerima tawaran menggelar munas bersama sebagaimana yang ditawarkan kubu Agung. Ical menganggap munas bersama tidak memiliki dasar aturan di internal partai. ’’Tidak ada satu ketentuan pun di AD/ART yang mengatur hal tersebut,’’ tegasnya.Yang ada, menurut dia, hanyalah munas luar biasa (munaslub). Itu pun harus diajukan oleh minimal dua pertiga di antara total 34 DPD provinsi di seluruh Indonesia. ’’Munas bersama tidak ada. Munaslub tidak bisa karena tidak ada yang mengajukan. Jadi, mari kita hormati AD/ART sebagaimana kita hormati UUD 1945 dan UU,’’ katanya.

Pihak istana kian serius mendorong rekonsiliasi internal Partai Golkar. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengundang Aburizal Bakrie dan Agung Laksono ke istana. ’’Saya kan sudah sering (berkomunikasi dengan keduanya, Red). Biar kali ini presiden,’’ ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Menurut mantan ketua umum Partai Golkar tersebut, pemerintah memang menginginkan situasi politik di tanah air stabil. Karena itu, kisruh di partai politik sebisa-bisanya diselesaikan secara demokratis. ’’Intinya, damai-damai saja lah,’’ ungkapnya.JK pun membantah bahwa ada pembicaraan soal reshuffle kabinet dalam kedatangan Aburizal dan Agung ke istana. Dia menegaskan, presiden murni berinisiatif mendamaikan dua kubu di Partai Golkar dengan mendorong terlaksananya musyawarah nasional (munas). ’’Bukan munas bersama, tapi satu munas. Namun, sebelumnya pengurus harus dikonsolidasi,’’ ucapnya. (dyn/owi/c5/kim)

Berita Terkait