Gerakan Peduli Ketahanan Pangan

Gerakan Peduli Ketahanan Pangan

  Kamis, 18 February 2016 08:55   985

Oleh Y PRIYONO PASTI* KEBUTUHAN akan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Seseorang yang kurang dalam konsumsi pangan, menyebabkan yang bersangkutan berstatus gizi buruk yang bisa mengakibatkan kematian. Maka, hak atas pangan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi.

Gerakan kepedulian terhadap pangan ini, kini disadari semakin mendesak. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan peningkatan pangan bahkan ada kecenderungan menurun, akan mengakibatkan krisis pangan bagi penghuni bumi ini. Laporan World Food Summit (WFS) yang menyatakan bahwa saat ini ada 1 orang diantara 6 orang di dunia ini mengalami kelaparan menegaskan hal ini.

Kontradiktif

Kelaparan adalah kondisi riil dari kemiskinan yang merupakan dampak dari pembangunan yang tidak adil. Jika pembangunan ekonomi menyebabkan manusia kelaparan, itu bukan pembangunan ekonomi sebab di situ manusia tidak dihargai. Nilai suatu model perkembangan ekonomi terletak pada penghargaan atas martabat manusia dihargai lebih daripada modal. Model pembangunan yang memandang rendah hidup manusia dalam tahap apa pun akan melecehkan manusia pada lapisan apa pun; ia akan meremehkan segala yang hidup (bdg. Panitia HPS KWI, 2010).

Tak terbantahkan, pembangunan ekonomi saat ini (bahkan skala dunia sekalipun) menyisakan kontradiksi (paradoks) yang mencemaskan. Di balik keberhasilan perkembangan ekonomi tersebut tercatat masih sangat banyak warga dunia yang kehidupannya belum membaik, bahkan tak jarang semakin buruk. 

Gambaran positif pengurangan kemiskinan semakin memburuk ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kelaparan di dunia semakin luas. Catatan Ivan A Hadar lima tahun yang lalu, (Kompas, 22/9/2010) ada sekitar satu miliar penduduk dunia menderita kekurangan makanan - sebuah peningkatan sekitar 2 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 1990.

 Bagaimana kondisi saat ini? Tentu lebih memprihatinkan.  Menyadari kondisi yang demikian, adalah kewajiban setiap orang di dunia ini untuk membantu  miliaran orang yang terancam kelaparan itu. Gerakan Peduli Ketahanan Pangan merupakan gerakan sosial-massal yang mutlak dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah upaya mesti dilakukan untuk menguatkan pangan demi kesejahteraan bersama. Ada sejumlah upaya yang mesti dilakukan, diantaranya, pertama, sebagai bangsa agraris, pemda harus memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan berdasarkan potensi dan kondisi geografis wilayahnya. Masyarakat pedesaan harus mampu menjadi produsen pangan, sementara masyarakat kota fokus membangun sektor jasa dan industri yang berbasis pertanian. Sumber pangan tidak hanya beras, tetapi juga jagung, singkong, ubi dan umbi-umbian, sagu, serta berbagai sumber tepung-tepungan.

Kedua, penguatan sumber pangan dari laut dirintis dengan meng-upgrade kapal dan peralatan nelayan, didukung kapal patroli TNI AL untuk menghalau kapal nelayan asing yang setiap tahunnya menguras trilyunan rupiah hasil laut kita. Sungai dan danau dijaga kelestariannya, sehingga selain dapat dikonsumsi juga dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian, perikanan, dan sumber energi mikro-hydro.

Ketiga, reformasi birokrasi di level daerah perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang ramah, murah, cepat, dan berkualitas bagi usaha masyarakat, termasuk sektor tanaman pangan. Koordinasi dan sinergisitas antar dinas (Dinas Pertanian, Peternakan/Perikanan; Kehutanan; PU; Dinas Koperasi; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan dinas-dinas terkait lainnya) mutlak dilakukan untuk memfasilitasi usaha pertanian dari hulu hingga hilir.

Keempat, struktur kekuasaan ekonomi politik yang melahirkan sejumlah undang-undang ataupun regulasi yang menindas yang menjadikan petani sebagai musuh di tanah air mereka sendiri harus dihapuskan.

Kelima, undang-undang yang melawan kepentingan petani harus dihapuskan. Produk perundang-undangan harus melinduingi petani agar pangan tersedia bagi bangsa ini. Sistem politik Indonesia harus memberi ruang keterwakilan petani sebagai pemegang saham mayoritas bangsa.

Keenam, pemda dan DPR(D) harus mulai membangun suprastruktur yang mendorong partisipasi masyarakat dengan prinsip-prinsip subsidiaritas, demokrasi, dan kesetaraan gender, berupa peraturan dan kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian kerakyatan. Kabupaten/kota harus memfasilitasi pemerintah desa untuk membuat peraturan desa yang mengatur penataan lahan, pengaturan ketat alih fungsi lahan pertanian, pungutan pajak untuk hasil usaha tani sehingga usaha tani dapat maju.

Ketujuh, pada level teknis dan praksis, pemerintah kabupaten/kota harus memfasilitasi peningkatan kapasitas petani serta pemberian insentif untuk permodalan usaha tani. Petani peneliti yang senang melakukan kegiatan uji coba seperti menyilangkan varietas tanaman mesti difasilitasi.

Kedelapan, kerjasama antara gabungan kelompok tani dengan federasi-federasi buruh perlu difasilitasi sehingga masalah akses pangan dapat dipecahkan dengan saling menguntungkan. Para petani dapat memutus rantai pasar dengan menjual langsung ke para buruh. Keuntungan petani meningkat tanpa melambungkan harga serta terhindar dari macetnya pemasaran karena petani tahu kebutuhan konsumennya. Produksi direncanakan sejak masa tanam sesuai pesanan federasi-federasi buruh. Para buruh yang kebanyakan masih berupah rendah tidak kesulitas mengakses pangan dengan harga terjangkau.

Catatan Penutup

Dalam konteks penguatan pangan untuk kesejahteraan bersama ini, agar upaya di atas dapat menjadi kenyataan, kemampuan kepemimpinan, integritas, koordinasi yang kuat, keberpihakan pada yang lemah (petani/buruh), serta keberanian pemda untuk berbagi peran dengan masyarakat melalui partisipasi aktif menuju kemandirian mutlak dibutuhkan.

*Penulis Seorang Pendidik

Alumnus USD Yogyakarta

Humas SMP santo F. Asisi

Tinggal di Kota Pontianak