Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak

  Sabtu, 28 November 2015 10:41
BERFOTO BERSAMA: Anak-anak dari tingkat pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA dan lainnya berfoto bersama setelah mengikuti HAN di Ketapang, kemarin (26/11). ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Sekitar 250 anak dari berbagai satuan pendidikan di Ketapang mengikuti peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Pendopo Bupati Ketapang, kemarin (26/11). Melalui peringatan Hari Anak Nasional, diharapkan hak-hak mereka tidak terbengkalai, serta kekerasan terhadap anak dapat ditekan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPD PKB) Kabupaten Ketapang, Muslimin, mengatakan, 250 anak yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari satuan pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA, panti asuhan, pesantren, dan lain-lain. Melalui kegiatan ini, diharapkan dia, seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yaitu, disebutkan dia, melaksanakan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa diskriminasi. "Kita ingin gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak," kata Muslimin.

Mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang tersebut melanjutkan, jika pihaknya ingin meningkatkan jaringan kerja dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, LSM, media massa, dan semua pihak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta mendorong pengembangan kabupaten layak anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Kongres Anak, Muhammad Rikbi, membacakan sebelas suara anak Indonesia, hasil Kongres Anak Indonesia ke-13 di Kota Batu, Jawa Timur. Dari 11 poin tersebut di antaranya, disebutkan dia, mewujudkan Indonesia ramah anak. "Kami anak Indonesia mendorong keluarga, masyarakat, dan negara, menyatukan aksi memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, serta menentang segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, penelantaran, dan diskriminasi," kata Rikbi.

Selain itu, disebutkan dia, anak Indonesia juga memohon ketegasan pemerintah, untuk menetapkan kurikulum pendidikan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi (kesiapan) unsur-unsur pendidikan yang ramah anak, khususnya di wilayah perbatasan.

Sementara itu, penjabat (Pj) Bupati Ketapang, Kartius, mengatakan, di era globalisasi saat ini, harus memberikan lingkungan sosial, pendidikan, dan tata pergaulan yang ramah anak bagi anak-anak dengan cara itu. "Anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang menyongong masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak, juga menjadi masa depan yang lebih baik bagi kehidupan bangsa kita," kata Kartius.

Pj Bupati menjelaskan bahwa anak adalah aset masa depan bangsa dan perintis kemajuan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memenuhi hak-hak anak berdasarkan amanah UU Nomor 35 Tahun 2014. "Untuk itu mari kita rawat anak kita dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, utamanya pada anak-anak kita yang berada pada usia emas dari usia 0–6 tahun. Kita tumbuhkan keunggulan anak-anak kita dengan asah, asih, dan asuh, agar mereka tumbuh menjadi insan yang cerdas berkeribadian luhur, jujur, berahklak mulia, santun, dan mempunyai etos kerja yang tinggi," pungkas Kartius. (afi)

 

Berita Terkait