Genjot Target Pajak, DJP Gunakan Senjata Baru

Genjot Target Pajak, DJP Gunakan Senjata Baru

  Rabu, 7 March 2018 11:00
BENTUK APRESIASI: Suasana pemberian penghargaan kepada WP yang patuh. ALWI ALIM/JPC

Berita Terkait

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) terus menggenjot pencapaian pajak seluruh daerah termasuk Sumsel Babel. Bahkan, DJP bakal menggunakan 'senjata' baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 tahun 2018 kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak koorperatif.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumsel Babel, M Ismiriansyah M Zain mengatakan bahwa PMK Nomor 15 tahun 2018 akan menjadi senjata DJP untuk menentukan nilai pajak bagi WP yang tidak koorperatif. Mengingat dalam PMK tersebut pajak dapat menentukan penghasilan dan omset dari Wajib Pajak (WP). "Jadi PMK ini digunakan bukan sembarang sebagai norma perhitungan bagi WP yang tidak koorperatif," katanya saat ditemui di Griya Agung Palembang, Senin (5/3).

Karena itu, dirinya mengimbau kepada WP untuk kooperatif, melapor baik omset dan lain sebagainya. Jika tidak, maka pihaknya akan menaikkan ke tahap Bukti Permulaan (Bukper).

Tingkat kepatuhan WP sejauh ini sudah cukup baik. Hanya saja masih ada WP pengusaha pribadi yang masih harus dinaikkan lagi. Seperti jika WP ada usaha kelontong dan salon. Maka yang dilaporkan bukan hanya usaha kelontongnya saja tetapi juga termasuk usaha salonnya. "Jadi kepatuhan materialnya harus dinaikkan kelas," ujarnya.

Ia juga menegaskan batas akhir pelaporan yakni pada tanggal 31 Maret mendatang. Jika melewati batas tersebut maka WP akan dikenakan denda 100 ribu. Kemudian denda berikutnya akan dikenakan 2 persen dari nilai pajak.

Ditambahkannya, untuk target pajak ditahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yakni Rp 16 triliun dari sebelumnya hanya Rp 15,2 triliun. Untuk realisasi tahun 2017 yakni sebesar Rp 13,9 triliun. "Kami harap realisasi pajak ditahun ini dapat mencapai target dengan langkah dan senjata yang akan kami gunakan," tutupnya. (lim/JPC)

Berita Terkait