Genjot Pajak di Sektor Pertambangan

Genjot Pajak di Sektor Pertambangan

  Senin, 18 April 2016 10:36
ANGIN SEGAR: Perusahaan tambang PT WHW di Kendawangan ini menjadi salah satu investasi yang diharapkan mendorong peningkatan pendapatan pajak. RAMSES/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Industri hilir pertambangan di Kalimantan Barat kembali bangkit. Dibangunnya smelter diharapkan bisa mendorong pendapatan negara melalui pajak di sektor pertambangan. Ini sejalan dengan misi pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Ramses L Tobing 

POTENSI tambang di Kalimantan Barat cukup banyak. Sayangnya tidak seeksis dulu. Ini buntut dari larangan ekspor mineral mentah sesuai Undang-undang Mineral dan Batubara. Dalam waktu beberapa tahun sektor tambang pun mati suri.

Ini ditandai dari penerimaan pajak dari sektor tambang di Kalbar pada 2015 mencapai Rp38,32 miliar atau turun sebesar 50,83 persen dibandingkan pendapatan 2014 yang mencapai Rp77,55 miliar. Sementara di tahun 2013 ke tahun 2014 justru meningkat. dari Rp50,55 miliar menjadi Rp77,55 miliar.

Sekarang setelah dibangunnya industri hilir, sektor tambang bangkit kembali. Sebut saja PT Indonesia Chemical Alumina (INCA) Tayan yang sudah membangun smelter. Lalu PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW) di Kendawangan yang juga membangun smelter.

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat berharap dengan berdirinya dua smelter ini menjadi harapan baru untuk menggejot pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, pendapatan pajak yang diperoleh Kalbar hanya berkaitan dengan pajak atas karyawan terlibat di kedua perusahaan tersebut.

Karena itu, DJP Kalbar akan mengusulkan agar ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cadangan bagi perusahaan yang memiliki kantor di Kalbar sementara pusatnya di Jakarta. Hal itu diusulkan karena mengingat potensi pajak yang begitu besar di sektor pertambangan.

“Ini akan kami usukan agar provinsi dan kabupaten mendapatkan dana bagi hasil yang besar,” kata Kabid Pelayanan, Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP Kalbar Taufik Wijiyanto.

Sementara yang selama ini berjalan ialah, pungutan pajak kepada perusahaan tambang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 23 tentang pajak dipotong penghasil modal, penyerahan jasa dan penghargaan dari setelah dipotong PPh pasal 21, dan PPh 24 ayat 2 terkait sewa tanah dan bangunan.

Kemudian, lanjut dia, bagi perusahaan yang baru menanamkan modalnya di Kalbar untuk menyetor pajak jenis potongan hasil transaksi dengan sub kontraktor atau mitra perusahaan utama.

“Mereka harus melakukan pemotongan dan pemungutan. Misalnya WHW, dalam usaha menggunakan pihak ketiga atau sub kontrak dengan pihak lain. Pihak lain yang bertansaksi inilah yang harus dipungut oleh WHW dan disetor di lokasi,” jelas dia.

Untuk itu dia berharap perusahaan wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban membayar pajak. Tujuaannya agar pemerintah bisa memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari pajak. Dana itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur fisik di daerah. (*)
 

Berita Terkait