Gali Potensi Daerah Tingkatkan PAD

Gali Potensi Daerah Tingkatkan PAD

  Selasa, 19 April 2016 09:15
///ARAHAN: Bupati Martin Rantan SH saat memberikan arahan pada Rakor Pendapatan Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, kemarin (18/4). ISTIMEWA

KETAPANG-Penggalian pontensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menurut Bupati Ketapang Martin Rantan SH, sangat mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, dia mengigatkan, kebutuhan biaya belanja pembangunan semakin tahun semakin mendesak, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya  atau terobosan segenap aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang.

“Seluruh SKPD yang mempunyai kewenangan di objek pajak me-review kembali peraturan-peraturan daerah yang sudah kedaluwarsa,” kata Bupati ketika memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah se-Kabupaten Ketapang di Aula Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, Senin (18/4). Bupati memaparkan jika PAD kabupaten ini baru mencapai rata-rata 5 persen, yaitu sebesar Rp94 miliar dari APBD sebesar Rp1,9 trilun. “Dengan rasio kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa DAU dan DAK negeri ini akan tiarap atau tidur,” ujar Martin.
Kondisi Pemkab saat ini diungkapkan Bupati hanya berharap dari DAU dan DAK. Padahal, dia menambahkan, kabupaten yang dipimpinnya ini memiliki sumber daya alam (SDA) yang begitu banyak. “Kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa belanja, tidak bisa mencari uang, hanya berharap dengan Pemerintah Pusat,” ujar mantan anggota legislatif itu.
Kabupaten Ketapang, diakui dia, memiliki SDA yang melimpah. Dia mengungkapkan sejumlah bukti seperti banyaknya investasi yang masuk. Dicontohkan dia, untuk bidang perkebunan sedikitnya 74 izin perkebunan kelapa sawit ke kabupaten ini.  
Dengan PAD hanya Rp94 miliar, Bupati mempertanyakan bagaimana bisa Pemkab memberikan tunjangan maksimal kepada aparatur pemerintah, seperti PNS maupun anggota DPRD. “Jangan heran kalau DKI Jakarta gaji anggota DPRD-nya lebih tinggi dari gaji anggota DPR-RI, karena PAD DKI Jakarta sangat tinggi,“ kata Bupati mencontohkan.
Untuk itu, Bupati telah membentuk Tim Kerja Ekonomi yang diketuai asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, Farhan SE MSi, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Tim ini diminta dia untuk melakukan berbagai upaya, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun pengembangan badan usaha milik daerah, seperti PDAM dan PT Ketapang Mandiri. Selain itu, Bupati juga menugaskan Wakil Bupati selaku koodinator untuk mengecek objek pajak di perusahaan perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Koordinator juga diminta untuk meninjau kembali izin-izin perkebunan  yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Jika ditemukan, Bupati berjanji akan mengurangi izin tersebut, bahkan mencabutnya. (afi/ser)