Gaji Tak Sesuai UMK

Gaji Tak Sesuai UMK

  Selasa, 5 April 2016 09:07
KONTRAK : Komisi III DPRD Mempawah menerima aspirasi puluhan tenaga kontrak CS RSUD Dr Rubini Mempawah. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Puluhan tenaga kontrak Cleaning Service (CS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Rubini Mempawah mendatangi Kantor DPRD, Senin (4/4) sekitar pukul 11. 30 WIB. Mereka mengadukan masalah kesejahteraan. Terutama menyangkut gaji yang tak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Kedatangan para tenaga kontrak itu diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Mempawah, H Rusli Abdullah beserta jajarannya di Ruang Rapat Fraksi DPRD. Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung selama kurang lebih dua jam.

“Ada beberapa permasalahan yang menjadi aspirasi dari para tenaga kontrak CS yang  bekerja di RSUD Dr Rubini Mempawah. Makanya kami datang kesini (DPRD) dengan harapan, para wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi para tenaga kontrak,” terang Sekretaris Konsultrasi Pengkajian dan Bantuan Hukum (KPBH), Mohlis Saka mewakili para tenaga kontrak.

Aspirasi dimaksud, ungkap Mohlis berkaitan dengan kesejahteraan para tenaga kontrak CS RSUD Dr Rubini Mempawah. Selama ini, para tenaga kontrak hanya mendapatkan upah Rp 600 ribu perbulan. Melihat dari tingkat ekonomi, tentu penghasilan tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

“Sangat jauh dari kata layak untuk tingkat kesejahteraan pekerja. Bahkan, jika kita merujuk pada UMK Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp 1.756.125,-. Makanya kami menuntut agar upah para tenaga kontrak CS ini sesuai UMK 2016,” tegas Mohlis.

Selanjutnya, Mohlis menyebut pihak ketiga selaku perusahaan yang mengurus tenaga kontrak CS telah melanggar aturan. Yakni, tidak adanya legalitas dokumen yang harusnya dikantongi tenaga kontrak.  

“Mereka (tenaga kontrak) harusnya mendapatkan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yang dikeluarkan perusahaan pengelola. Nah, KKWT itulah sebagai perjanjian yang mengatur waktu bekerja, nominal upah hingga tunjangan kesehatan dan lainnya. Namun, selama ini mereka tidak pernah mendapatkan KKWT. Ini jelas sebuah pelanggaran,” pendapatnya.

Bukan itu saja, Mohlis juga menyesalkan tidak adanya jaminan asuransi kesehatan bagi para tenaga kontra CS Dr Rubini Mempawah. Padahal, asuransi kesehatan sangat penting bagi para tenaga kontrak maupun keluarganya.

“UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan mengasuransikan karyawannya melalui BPJS. Nah, dengan berbagai pelanggaran yang terjadi maka kami berharap DPRD dapat memperjuangkan aspirasi para tenaga kontrak ini. Paling tidak mereka mendapatkan hak-hak kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan hidup,” pintanya.

Berangkat dari permasalahan itu, Mohlis pun menyarankan pemerintah  daerah melalui instansi terkait dapat meningkatkan kontrol dan pengawasan aturan ketenagakerjaan. Supaya tidak ada lagi tenaga kontrak di Kabupaten Mempawah yang tidak mendapatkan hak-haknya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Mereka ini bukan romusa yang bekerja tanpa aturan. Kita sesalkan lemahnya pengawasan dari Dinas Sosnakertrans. Padahal, keberadaan tenaga kontrak CS ini berada dilembaga perusahaan daerah. Kalau dilingkungan pemerintahan saja tidak bisa dikontrol, bagaimana lagi nasib para pekerja diluaran saja,” tukasnya.

Menindaklanjuti aduan puluhan tenaga kontrak CS RSUD Dr Rubini Mempawah tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Mempawah kabarnya dalam waktu  dekat akan memanggil pihak rumah sakit dan pihak ketiga atau perusahaan yang menaungi tenaga kontrak tersebut.(wah)

Berita Terkait