Gafatar Ancam Kedaulatan NKRI , DPRD Siap Lindungi

Gafatar Ancam Kedaulatan NKRI , DPRD Siap Lindungi

  Jumat, 29 January 2016 08:51
ORASI: Puluhan warga berorasi didepan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH-Sejumlah element masyarakat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Mempawah, Kamis (28/1) siang. Mereka meminta DPRD meluruskan tudingan negatif masyarakat Mempawah dalam aksi pengusiran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) diwilayah itu.

Sejumlah element masyarakat Mempawah tersebut diberikan kesempatan menyampaikan orasinya didepan gedung wakil rakyat di Jalan Raden Kusno Mempawah. Mereka diterima oleh beberapa Anggota DPRD seperti Amon Amed, S.Th, Herman AP, Ridwan Ismail dan lainnya.“Opini yang dimunculkan media-media di Jakarta kami nilai tidak berimbang dan tidak objektif. Pemberitaannya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Kabupaten Mempawah. Makanya, kami minta agar Anggota DPRD menepis opini yang keliru itu sekaligus meluruskannya,” pinta perwakilan warga, M. Atta.

Isu yang dimaksud, Atta mencontohkan, media di Jakarta menyebut warga Mempawah membakar rumah-rumah petani tanpa menyebutkan identitas yang sebenarnya sebagai kelompok organisasi Gafatar.“Fakta dilapangan tempat tinggal mereka bukan seperti rumah melainkan lebih tepat barak. Asumsinya, mereka membangun semacam kamp militer yang orientasinya untuk prajurit dengan rencana mendirikan suatu negara. Dan terbukti dari temuan aparat kepolisian, Gafatar ini melakukan makar,” tegasnya.

Berkat gerakan pengusiran di Mempawah, sambung Atta, kedok kelompok Gafatar pun terbongkar. Alhasil, seluruh daerah di Kalbar bahkan Indonesia telah melakukan upaya antisipasi dan penindakan terhadap kelompok Gafatar dengan memulangkan mereka ke daerah asalnya.“Belakangan ini santer diberitakan aparat hukum akan menciduk masyarakat Mempawah yang melakukan tindakan anarkis pembakaran aset Gafatar. Jika hal itu terjadi, maka kami sangat menyesalkan penindakan hukum,” cecarnya.

Sebab, menurut Atta, tindakan warga Mempawah dengan mengusir kelompok Gafatar merupakan upaya untuk memperjuangkan dan mempertahankan daerahdari  ancaman kerusakan moral dan gangguan kamtibmas.“Salahkah warga Mempawah yang ingin memperjuangkan daerahnya agar tetap aman dan kondusif dari ancaman kelompok-kelompok yang ingin membawa kekacauan dan ingin memecahbelah NKRI. Makanya kami minta agar Anggota DPRD dapat menolong, mendukung dan melindungi kami yang divonis telah melakukan pelanggaran kemanusiaan dan kriminalitas,” tuturnya.

Menjawab aspirasi masyarakatnya, Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Amon Amed, S.Th dengan lantas mengaku siap berada dibarisan depan melindungi dan membela masyarakat Mempawah.“Jika ada warga Mempawah yang ditangkap dalam kasus Gafatar ini, maka saya akan pasang badan untuk membela masyarakat. Silahkan tangkap juga saya bersama-sama dengan 180 ribu masyarakat Mempawah lainnya,” tegas Amon berapi-api sembari disambut tepuk tangan warga.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah itupun mengecam pihak-pihak yang menilai masyarakat Mempawah biadab dan berpandangan negatif. Amon pun berpandangan kebijakan pemerintah daerah dan aparat keamanan yang memutuskan untuk memulangkan kelompok Gafatar sudah sangat tepat.“Justru mereka pendatang di Mempawah yang membuat onar dan kekacauan itulah orang-orang yang biadab. Jangan pernah coba-coba datang ke Mempawah jika tujuannya hanya ingin mengganggu Kamtibmas,” cecar Legislator Dapil Sungai Kunyit, Toho dan Sadaniang itu.

Sebab, timpal Anggota DPRD dua periode itu, masyarakat Kabupaten Mempawah sudah hidup dengan tenang dan damai. Sebelum kedatangan kelompok Gafatar, seluruh masyarakat hidup berdampingan, saling menghormati agama dan suku satu sama lain. Warga hidup dengan rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan atau pertikaian.“Kami tidak akan membiarkan orang luar datang ke Mempawah dan membuat onar dengan mengganggu Kamtimbas. Kita akan menghalau siapa saja pihak-pihak yang ingin menganggu ketenangan hidup masyarakat Mempawah,” tegasnya lagi.

“Kami juga tegaskan, tidak seharusnya kelompok Gafatar memiliki aset di Kabupaten Mempawah. Untuk itu, kita minta pemerintah daerah segera menangani persoalan aset kelompok Gafatar tersebut. Mereka (Gafatar) juga harus patuh dan taat terhadap aturan pemerintah, jangan membuat-buat aturan sendiri di Mempawah,” sebutnya.Dilain pihak, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mempawah, H Supardi A Kadir menilai aksi pengusiran yang dilakukan masyarakat Mempawah menjadi pilihan yang sulit dalam mengusir kelompok Gafatar.

“Memang kondisinya simalakama bagi masyarakat Mempawah. Jika mereka (Gafatar) tidak diusir dengan cara seperti itu, maka mereka tidak akan mau pulang. Pemerintah dan MUI sendiri telah mencoba upaya-upaya musyawarah agar mereka pulang, namun faktanya dengan berbagai alasan mereka menolak,” ungkap Supardi.Menurut Supardi, kecamatan yang dilayangkan orang-orang diluar lantaran tidak melihat sisi negatif keberadaan kelompok Gafatar. Mereka hanya memandang dari sisi kemanusiaan dan rasa iba terhadap anak serta kaum perempuan dari kelompok itu.

“Jika kelompok Gafatar ini terus tumbuh dan berkembang maka akan membahayakan masyarakat bahkan negara. Mereka (Gafatar) bisa saja bermetamorfosis menjadi terorisme dan kelompok radikal yang membuat kecemasan dan kereshaan masyarakat Mempawah bahkan Indonesia,” pendapatnya.Lebih jauh, Supardi menegaskan, kecemasan masyarakat Mempawah terhadap kelompok Gafatar itu bukan hal yang berlebihan. Terbukti pasca pengusiran, kepolisian banyak menemukan bukti-bukti otentik misi Gafatar untuk melakukan makar. Gafatar memiliki rencana besar dengan membangun negara.

“Makanya tindakan yang dilakukan masyarakat Mempawah dengan mengusir Gafatar itu sudah cukup tepat. Ibarat orang divonis kanker. Pilihannya hanya ada dua, mau potong telinga atau dibiarkan virus kanker menjalar hingga ke otak dan membunuh manusianya. Jadi lebih baik kita potong telinganya, dari pada kita semua bisa mati nantinya,” pungkasnya.(wah)

Berita Terkait