Forum Perbatasan Tolak Transmigrasi

Forum Perbatasan Tolak Transmigrasi

  Minggu, 28 Agustus 2016 10:26
TOLAK TRANSMIGRASI: Forum Perbatasan Provinsi Kalbar secara tegas menolak program transmigrasi dalam konferensi pers mereka yang digelar, kemarin (27/8) di Pontianak. AGUS PUJIANTO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Forum Perbatasan Provinsi Kalbar menentang keras program transmigrasi yang dicanangkan oleh Kemendes-PDTT untuk disebar di wilayah sepanjang perbatasan Kalbar, 2017 mendatang. Mereka meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, mereka menilai jika rencana itu justru akan memicu konflik horizontal nantinya. 

Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalbar, Abelnus, menilai jika program transmigrasi yang mengatasnamakan pembangunan tersebut, tidak seharusnya mendatangkan warga dari luar Kalimantan. “Kita tidak menolak programnya sebenarnya, sangat baik. Tetapi kita lebih mengutamakan masyarakat yang ada di sekitarnya, itu. Diakomodir intinya,” kata Abelnus saat menggelar konferensi pers di Pontianak, Sabtu (27/8).

Abel, sapaan karibnya, menilai, program transmigrasi dengan mendatangkan warga dari luar Kalbar dengan dalih untuk aspek pembangunan, ke depan akan menjadi masalah. Dia khawatir, ketika wilayah Kalbar terus didatangkan warga dari luar, akan menjadi suatu kesenjangan dan akan memicu konflik horizontal. “Kita ndak mau ini terjadi. Itu yang kita cegah intinya,” ungkapnya. 

Abel berpandangan, untuk membangun Kalbar, seharusnya tidak perlu mendatangkan transmigran. Menurut dia, dengan mengakomodir masyarakat lokal Kalbar, dalih pembangunan itu bisa tercapai, tanpa harus ada transmigrasi. 

“Kita maunya tanpa ada embel-embel transmigrasi dan semacamnya. Toh di sepanjang perbatasan, kan orang sudah ratusan tahun di situ, dan perlu dibangun baik dari segi infrastrukturnya. Listrik, air bersih, itu  yang kita mau, ndak ada dengan dalih transmigrasi dan semacamnya,” desaknya.

Abel menyebut, masyarakat Kalbar saat ini masih banyak yang belum memiliki pemukiman, termasuk infrastruktur dan lapangan kerja yang memadai. Dia melihat kondisi justru akan berbanding terbalik jika transmigrasi didatangkan. Pemerintah, menurut dia, bahkan sudah menyiapkan berbagai bantuan tanah, subsidi dana hingga pemukiman. 

“Sedangkan transmigrasi ini kan dia selama beberapa tahun, mereka dibantu dari segi dana atau kebutuhan selama 1 – 3 tahun. Kemudian disiapkan pula pemukimannya, dikasih lahan, dikasih bibit, peternakan, sayur mayur selama ada jangka waktunya. Seharusnya, kalau ada program seperti ini, kita mau yang diakomodir masyarakat lokal, itu yang kita mau,” ungkapnya. 

Dia menyarankan agar pola transmigrasi dengan mendatangkan warga luar Kalimantan itu diubah. Abel memisalkan, pemerintah bisa saja mendata warga Kalbar, kemudian menyiapkan pemukiman dan dibangunkan sejumlah infrastruktur. “Masyarakat Kalbar kan juga sama, daripada mendatangkan dari luar,” tukasnya. (gus)

Berita Terkait