Forum Ketemenggungan Datangi Gedung DPRD

Forum Ketemenggungan Datangi Gedung DPRD

  Kamis, 28 July 2016 09:30
/GELAR AKSI: Forum ketemenggungan saat menggelar aksi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (27/7). MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

 
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalbar terjadi hampir setiap tahun pada saat musim kemarau. Untuk itu, Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah, agar melakukan pencegahan dan penindakan kepada pelaku pembakaran. Karena dampak kebakaran sangat luas, mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan, dan hubungan antar negara.

MUSTA’AN, Putussibau

“DI Kalbar ini kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun. Presiden instruksikan seluruh jajaran untuk mencegah dan melakukan penindakan,” terang Letkol Kav Budiman Ciptadi, komandan Kodim (Dandim) 1206 Putussibau, saat menghadiri audensi forum ketemenggungan di DPRD Kapuas Hulu, Rabu (27/7). Bahkan pada tahun lalu, diakui dia jika Kalimantan merupakan salah satu daerah terbesar penyumbang kabup asap.

Karena berdampak luas terhadap berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah, menurut dia, bersikap tegas agar tidak terjadi lagi karhutla. Maka, melalui instruksi Presiden dan amanat yang disosialisasikan, diharapkan dia agar karhutla tahun ini bisa dicegah. Karena dampaknya, menurut dia, mengganggu banyak aspek yakni perekonomian, kerugian negara, kesehatan,hubungan luar negeri, dan sekolah  diliburkan.

“Coba kalau dana penanggulangan kabut asap itu dialihkan ke bidang lain, tentu akan bermanfaat,” beber Budiman. Dikatakan dia, upaya sosialisasi yang disampaikan pihaknya, merupakan perintah yang harus dijalankan dengan melibatkan semua unsur keamanan, terutama jajaran TNI dan Polri. “Kami diminta menjalankan isntruksi Presiden, itu perintah kepada kami selaku aparatur negara,” katanya.

Dijelaskannya, pemerintah telah memberikan solusi kepada masyarakat dengan adanya program cetak sawah atas kerja sama Kementerian Pertanian dengan TNI. Program ini, menurut dia, sudah berjalan yang didukung dengan alat-alat pertanian. “Ini solusi untuk meminimalisir pembakaran lahan. Kami sediakan hentraktor alat bajak dan tanam, untuk mendukung pelaksanaan cetak sawah,” ungkap dia.

Menurut dia, pencetakan sawah merupakan salah satu solusi dari pemerintah, untuk menyikapi adanya larangan membakar lahan. Dandim menegaskan bahwa TNI tidak ingin berbenturan dengan masyarakat, karena masyarakat bukan musuh. “Kami hanya bisa berkoordinasi. Kami tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat, termasuk ketemenggung. Karena kami ini bekerja untuk rakyat,” aku Dandim.

Pada kesempatan yang sama, wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Kapuas Hulu, Kompol Dedi Setiawan, mengungkapkan bahwa mereka hanya diberikan amanah untuk meneruskan instruksi Presiden. “Mohon maaf kalau belum maksimal melakukan sosialisasi. Ini bukan dari Polres, tapi Presiden,” kata dia.

Jika ternyata sosialisasi larangan pembakaran hutan dan lahan menimbulkan kecemasan, artinya, diakui dia, bertentangan dengan tugas kepolisian. Dedi menegaskan, kepolisian tidak ingin membuat masyarakat cemas, karena telah menyosialisasikan larangan membakar hutan dan lahan. “Sosialisasi kami bukan untuk menangkap masyarakat,” tutur dia.

Maklumat tersebut, menurut dia, dilakukan di setiap daerah sebagai wadah untuk sosialisasi. Sebab, dijelaskan dia bahwa dalam undang-undang juga dijelaskan sanksi dan kearifan lokal yang juga diatur di dalam undang-undang.

“Pembukaan lahan tanpa membakar bisa dilakukan dengan cara mekanik dan kimiawi,” papar Dedi. Ia juga menyampaikan permohonan maaf, jika anggotanya tidak maksimal menyampaikan sosialisasi di lapangan. Dia juga menggarisbawahi bahwa tugas yang diemban pihaknya hanya mengamankan pelaksanaan undang-undang. Karenanya, dikatakan dia, membutuhkan pemahaman masyarakat untuk langkah ke depannya.

 Dedi berharap agar masyarakat tidak beranggapan jika kehadiran kepolisian yang melakukan sosialisasi membuat keresahan di masyarakat. Yang perlu dipahami, dikatakan dia, adalah bahwa selaku aparat, mereka menjalankan tugas yang diamanatkan dalam undang-undang. “Sekali lagi saya tegaskan, polisi bukan musuh masyarakat petani atau meresahkan masyarakat. Kami menjalankan tugas untuk mensosialisasi aturannya,” ucap Wakapolres.(*)

Berita Terkait