Fasilitasi Penetapan Batas

Fasilitasi Penetapan Batas

  Selasa, 2 Agustus 2016 09:30
RAKOR: Rapat koordinasi hasil pemetaan partisifatif batas administrasi desa di Desa Labian Ira’ang, Kecamatan Batang, kemarin. MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

DESA Labian Ira’ang, Kecamatan Batang Lupar, merupakan desa pertama yang  ditetapkan batas adminstrasinya oleh Bupati Kapuas Hulu melalui SK Nomor 380 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016. Penetapan batas administrasi ini merupakan dukungan nyata dari program Forlcime-FC selama ini pada areal demontration activity (DA) REDD+ putaran pertama.

 
Pemetaan batas adminsitasi desa difasilitasi Forclime-FC sejak tahun 2013. Diawali koordinasi multipihak  dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Bappeda, Bagian Pemerintahan Setda Kapuas Hulu, Camat, dan Kepala Desa. Kemudian dilakukan sosialsasi dan pelatihan pemetaan di 16 Desa di wilayah Kecamatan Batang Lupar, Embaloh Hulu, dan Embaloh Hilir.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Kapuas Hulu, Hasan, mengatakan, setelah dilakukan sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah pengukuran dan pementaan bersama-sama masyarakat yang diwakili tim tata batas desa dan Tim Pemetaan Forclime. “Hasilnya kami musyawarahkan ditingkat Desa, Kecamatan dan di Kabupaten,” terangnya, Senin (1/8) kemarin.

Lebih lanjut Hasan mengatakan, Program Forclime tidak hanya fokus pada sektor kehutanan, tetapi juga mendukung program strategis nasional. Salah satunya, disebutkan dia, penataan ruang desa melalui batas adminsitasi desa secara partsipatif. “Kami berupaya tingkatkan  kapasitas tim tata batas desa yang berasal dari desa tersebut dengan pelatihan pengunaan alat dan teknik survey di lapangan,” jelasnya.

Hasan didampingi Jumtani, kepala Bidang Rahabilitasi dan Perhutanan Sosial Disbunhut yang juga Koordinator Program Forclime-FC, menegaskan bahwa program mereka tersebut begitu komit dalam mendukung rencana kabupaten ini, dalam penyelesaiaan tata batas desa di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama yang berada di wilayah DA REDD+. Secara umum, disebutkan dia bahwa mereka mendukung  pemberdayaan kehutanan, dalam rangka perbaikan tata kelola hutan dan peningkatan peri kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.

Terpisah, kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa BPMPD Kabupaten Kapuas Hulu, Abdul Halim, menegaskan jika pihak kecamatan  bisa mengeluarkan rekomendasi, supaya dana alokasi dana desa (ADD) tak dicairkan.

Terhadap desa yang belum menuntaskan batas desanya, selain desa yang belum menuntaskan batas adminitrasi desa, diingatkan dia bahwa anggarannya akan dipotong sebesar 25 persen dari anggarannya. “Jadi tidak main-main penyelesaian batas desa. Perintah Bapak Bupati juga seperti itu, dan itu dipertegas dalam Perbup Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa,” katanya.(aan)

Berita Terkait