Fahri Gugat PKS

Fahri Gugat PKS

  Selasa, 5 April 2016 09:06
Fahri Hamzah

Berita Terkait

Setelah Dipecat sebagai Kader

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan bahwa pihaknya menempuh jalur hukum untuk menyikapi Surat Putusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah mencopotnya sebagai kader.

"Selama ini, saya bukan orang bermasalah. Saya tidak pernah injak-injak kaki orang apalagi korupsi. Saya kan hanya kelompok solidaritas terhadap warga negara yang selama ini saya rasa disakiti oleh kekuasaan," kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (4/4).

Sikap membela warga negara yang dia rasa disakiti oleh negara itu lanjutnya, juga dia berikan kepada PKS. "Terus terang saja, saya sering jadi bumper dalam membela PKS ketika ada sejumlah pihak yang menginginkan PKS ini cabik-cabik, dihancurkan dan karena itu saya dielu-elukan. Dari dulu begitu," tegas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Karena fakta itu pula ujar Fahri, secara statistik konstituennya memilih dia dan dari tahun ke tahun semakin membesar jumlahnya. "Saya terpilih di dapil saya di NTB dengan suara yang paling besar dan saya terpilih di antara teman-teman di PKS untuk jadi pimpinan DPR juga suara yang paling besar," kata Fahri.

Demikian juga soal gaya, Fahri menjelaskan sebetulnya tidak ada komplain publik. "Jadi saya merasa publik tidak punya masalah dengan saya. Soal gaya, saya juga diundang oleh seluruh lapisan publik Indonesia sampai ke pedalaman Papua, sampai ke ujung Aceh dan dapat pesan agar tetap dengan gaya seperti sekarang," tegasnya.

Fahri justru mempertanyakan, salahnya apa? "Saya tidak pernah korupsi, tidak sedang berada di dalam bui. Sementara orang yang sedang dalam bui dituduh negara korupsi dan sedang dalam bui, tidak dipecat. Karena itu, Saya akan ke gugat putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok," ungkapnya. 

Alasan Pemecatan
Presiden PKS, Sohibul Imam mengatakan, ada beragam alasan sehingga partainya memecat Fahri.

Sohibul menyatakan, Fahri terlalu sering membuat pernyataan kontroversial yang kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan ‎partai. Bagi elite PKS, Fahri dianggap sering mengeluarkan pernyataan yang tidak sopan.

Salah satunya ketika Fahri menyebut anggota DPR ‘rada-rada beloon’ sehingga memicu kontroversi di publik. Pernyataan kontoversial lainnya adalah ketika Fahri melontarkan ide pembubaran KPK, serta pasnag badan untuk 7 proyek DPR RI di era kepemimpinan Setya Novanto. “Itu bukan arahan pimpinan partai,” kata Sohibul, Senin (4/4).

Lebih lanjut Sohibul mengatakan, dirinya tak lama setelah resmi menjadi presiden PKS langsung memberi briefing ke Fahri pada 1 September 2015. Dalam pertemuan di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS itu hadir pula ketua majelis syuro dan wakilnya.

Sohibul menuturkan, pada pertemuan it‎u Ketua Majelis Syura PKS, Salem Segaf al-Jufri meminta Fahri  untuk menampilkan diri sebagai sosok yang santun dan disiplin. Sebab, PKS merupakan partai kader dan partai dakwah.

Salim pun meminta Fahri menyesuaikan diri dengan arahan itu, terutama saat berkomentar di publik agar tidak menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi PKS. Apalagi Fahri merupakan wakil ketua DPR yang akan selalu jadi perhatian publik dan ditempatkan mencerminkan kebijakan PKS.‎

‎"FH (Fahri, red) mencatat dan menerima nasehat dan masukan-masukan pada pertemuan tersebut dan ada kesiapan melakukan adaptasi dengan arahan-arahan tersebut," ujar Sohibul.

Namun, lanjut Sohibul,‎ b‎erselang tujuh pekan, pimpinan PKS menilai pola komunikasi politik Fahri tetap tidak berubah. Sikap kontroversial dan kontraproduktif kembali berulang, bahkan timbul kesan adanya silang pendapat antara Fahri selaku pimpinan DPR RI dari PKS, dengan elite partainya.

Beberapa pendapat kontroversial dan kontraproduktif Fahri yang mengemuka saat itu di publik adalah sal tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR yang masih kurang. Padahal, Fraksi PKS di DPR secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota di lembaga wakil rakyat itu.

Pernyataan Fahri lainnya yang dianggap kontroversial adalah soal revisi UU KPK. Fahri menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK bersikap sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal di saat yang sama, majelis syura dan presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK.

Fahri juga dianggap menunjukkan sikap yang tidak proporsional dan kontraproduktif bagi PKS  dalam kasus pelanggaran etika yang melibatkan Setya Novanto terkait permintaan dugaan kasus Papa Minta Saham.  Sohibul menambahkan, Fahri justru melontarkan pendapat-pendapatnya ke publik menyangkut materi persidangan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) sehingga terkesan membela politikus Golkar itu.

Karenanya, setelah melalui beberapa kali persidangan, Majelis Tahkim PKS pada  11 Maret 2016 mengeluarkan surat bernomor No.02/PUT/MT-PKS/2016. Isinya adalah menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) untuk memberhentikan Fahri dari semua jenjang keanggotaan partai yang pernah dipimpin Luthfi Hasan Ishaaq itu.

Sohibul pun menindaklanjuti putusan majelis tahkim. “Pada 23 Maret 2016, DPP PKS untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS,” katanya. ‎(dna/JPG/ara/JPNN)

 

Berita Terkait