F-PDIP Punya Alasan Jelas

F-PDIP Punya Alasan Jelas

  Kamis, 21 April 2016 10:55
PARIPURNA DPRD: Sidang Paripurna DPRD Penetapan Tiga Raperda menjadi Perda Penyertaan Modal untuk tiga BUMD, Sabtu (16/4) lalu di Gedung DPRD, tidak dihadiri Fraksi PDI Perjuangan. MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Yanto Ungkap Ketidakhadiran di Paripurna

PUTUSSIBAU – Yanto, ketua Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) membantah jika ketidakhadiran mereka saat Sidang Paripurna DPRD, Sabtu (16/4) lalu, tanpa alasan yang jelas. Tudingan ketidakjelasan tersebut sebelumnya disampaikan ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah, karena fraksi mereka tidak menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap tiga Raperda Penyertaan Modal BUMD, ketika itu.

Sosok yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Kapuas Hulu ini, menjelaskan jika sikap mereka tidak menyampaikan pendapat akhir memiliki alasan yang memungkinkan. Dia mengatakan, saat Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menyampaikan Pidato Pengantar Tiga Raperda, mereka hadir di Paripurna. Kemudian, dia menambahkan, sesuai jadwal yang telah ditentukan, masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum (PU) mereka. Selanjutnya, sambung dia lagi, giliran Bupati menjawab PU fraksi. Namun dia menyayangkan, pada saat paripurna tersebut, Bupati, Wakil Bupati (Wabup), hingga Sekretaris Daerah tidak hadir menyampaikan jawaban langsung. Ketiga pucuk pimpinan tersebut, menurut dia, diwakilkan kepada Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Hasan M. Tak hanya itu, dia juga memastikan jika sidak tersebut tidak memenuhi kuorum, sehingga sidang sempat diskors 20 menit. “Paripurna itu juga tidak memenuhi kuorum,” timpalnya.

Selain itu, mereka juga meminta salah satu pucuk pimpinan eksekutif untuk bisa hadir, bukan diwakili Asisten II, karena ini menyangkut etika. “Kami hanya meminta ditunda saja, bukan kami tak setuju,” tegasnya. 

Dia mengatakan, hanya 14 anggota DPRD yang hadir dan menandatangani daftar absensi, sehingga dipastikan tidak memenuhi kuorum. Padahal, dia menambahkan, pada tata tertib seharusnya lebih dari setengah jumlah anggota DPRD secara keseluruhan. Artinya, menurut dia, minimal 15 anggota legislatif dan satu unsur pimpinan dari 30 anggota parlemen di kabupaten ini wajib hadir. “Mereka memaksa tetap dilanjutkan,” katanya. 

Kemudian, dia menceritakan, oleh pimpinan sidang yang saat itu dipimpin Ketua DPRD, ditanyakan kembali kepada fraksi-fraksi untuk dilanjutkan atau tidak sidang tersebut. Namun dari tujuh fraksi, menurut dia, ada lima fraksi yang menyetujui untuk dilanjutkan. 

Mereka dan Fraksi Partai Golkar meminta agar sidang paripurna tidak dilanjutkan. Mereka melontarkan berbagai alasan seperti tidak kuorum serta tidak dihadiri salah satu dari jajaran pucuk pimpinan eksekutif. “Kami katakan sebaiknya sidang ditunda, menunggu kehadiran salah satu, baik Bupati, Wabup, atau Sekda, sehingga dua fraksi yang menolak memilih kelura ruangan,” katanya. 

Artinya, dia menyayangkan, alasan ketidakkuoruman tidak dipergunakan, sehingga dipergunakan sistem voting dan sidang tetap dilanjutkan. Dia menegaskan, mereka bukan menolak Raperda yang disampaikan Pemkab tersebut. Saat itu pihaknya meminta agar paripurna ditunda, hingga salah satu pejabat penting di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu hadir, menyampaikan langsung jawaban PU fraksi-fraksi. 

Karena usulan ditolak, sambungnya lagi, dan Paripurna tetap dilanjutkan, mereka pun mengambil sikap. Karena permohonan penundaan Paripurna untuk mendengar jawaban Bupati terhadap PU fraksi-fraksi tidak diindahkan, mereka kemudian keluar dan menyatakan sikap untuk tidak mengikuti proses lebih lanjut. “Itu alasan kami sampai pada rapat konsultasi dan sampai pada PA fraksi,” papar Yanto. (aan)

Berita Terkait