Etos Kerja Jangan Berkurang

Etos Kerja Jangan Berkurang

  Kamis, 20 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

Pacu Semangat Kerja Aparatur

KETAPANG – Kebijakan Pemerintah  Pusat menerapkan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), serta pemotongan biaya program dan kegiatan untuk pembayaran gaji ke-14, berimbas pada pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Pengaruh tersebut kian terasa dengan kebijakan moneter yang menunda  transfer daerah untuk Kabupaten Ketapang sebesar Rp164 miliar.

Kebijakan tersebut diharapkan Bupati Ketapang Martin Rantan SH, agar tidak mengurangi semangat dan etos kerja PNS. Dia berharap agar hal tersebut menjadi cambuk untuk lebih meningkatkan kinerja, sesuai dengan target program dan kegiatan yang telah menjadi sasaran masing-masing SKPD. Penegasan tersebut disampaikan Bupati ketika membuka secara resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (17/10). ” Melalui pemotongan DAK dan DAU serta pemotongan gaji 14 ini, memerlukan penyesuaian kembali,” tegas Bupati di hadapan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Ketapang.

Ia tak memungkiri jika kebijakan yang diambil tersebut berdampak kepada capaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Bagaimanapun, dia berharap agar pelayananan masyarakat lebih diutamakan. Pelayanan yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ini, diakui dia, sangat utama dalam pembangunan Kabupaten Ketapang.

Masih menurutnya, kegiatan yang melibatkan BPKP Provinsi Kalbar ini sangat bagus dalam upaya mendorong pengelolaan APBD, sesuai peraturan dan perundang-undangan  yang berlaku. Selain itu, diharapkan dia, juga dapat mengindentifikasi permasalahan, risiko, penyebab pada bidang-bidang APBD, serta dapat menurunkan potensi tingkat korupsi. “Demikian juga dapat memperbaiki sistem pengendalian intern atas pengelolaan APBD pada pemerintah daerah,” kata dia.

Salah satu cara pencegahan korupsi, dijelaskan dia, yakni dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di Pemerintah Pusat dan daerah maupun militer, menurut dia, sebaiknya melalui lelang atau penawaran terbuka. Salah satu upaya membrantas korupsi, ditegaskan dia, juga dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. “Termasuk hak kepada media dalam meminta imformasi, sehubungan dengan kebijakan pemerintahyang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” gugah Bupati.

Hadir dalam kesempatan tersebut Arman Sahri Harahap, kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar; Wakil Bupati Ketapang Drs Suprapto, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Budi Mateus SPd, serta para pejabat di jajaran Pemkab. (ser)

Berita Terkait